Best Crypto Asset Service Providers: Top Firms to Retrieve Lost Bitcoin: Reach Out To Optimistic Hacker Gaius

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) berharap pemerintah merevisi Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang tidak memberi segmentasi terhadap pasar konsultan kecil, menengah, ataupun besar.

 

 

 

Dengan tidak adanya pagar pembatas yang menetapkan bagian pasar konsultan besar, menengah dan kecil, kata Sekjen DPP Inkindo Jimmy S. Michael, posisi konsultan skala kecil yang terutama berada di daerah-daerah terus tertekan. Akibatnya, mereka tidak dapat menaikkan skalanya menjadi menengah, apalagi besar.

 

 

 

“Bagaimana mungkin konsultan skala kecil bisa di daerah mengembangkan diri menjadi menengah atau malahan besar apabila mereka tidak diberi kesempatan bergerak. Sulitlah tumbuh kalau untuk mengerjakan perencanaan pembangunan sekolah saja, misalnya, mereka harus dihadapkan dengan konsultan besar yang bahkan ada yang datang dari Jakarta,” ujarnya.

 

 

 

Dalam perbincangannya dengan Bisnis pada Selasa malam, 10 Januari 2012, Jimmy mengatakan Inkindo mengajukan usulan agar pasar tersebut ditetapkan secara terpisah antara skala konsultan demi memberi ruang gerak bagi konsultan kecil untuk berkembang. Perpres tersebut memang dalam proses revisi.

 

 

 

Arie Bastaman, Wakil Ketua Umum DPP Inkindo, menambahkan organisasi tersebut sebenarnya sudah berulang kali mengimbau agar konsultan besar tidak mengerjakan proyek-proyek kecil yang bisa digarap oleh konsultan kecil.

 

 

 

Namun, lanjutnya, yang dilakukan oleh Inkindo sebatas imbauan, karena yang terjadi adalah persaingan pasar secara terbuka. (ea)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber