Aturan Berlaku Saldo Minimum Bank Mandiri-BRI-BNI, Ada yang Rp 1 Juta

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA : Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah tetap akan menjalankan pembatasan BBM bersubsidi mulai April 2012 sesuai amanat UU APBN.

 

 

 

Meski demikian, teknis pembatasannya masih belum dipastikan. Selama ini wacana yang mengemuka adalah pengendalian volume BBM subsidi melalui implementasi teknologi Radio Frequency Identification (RFID) pada kendaraan umum.

 

 

 

Sementara itu, mobil pribadi plat hitam rencananya tidak lagi dibolehkan menggunakan BBM subsidi.

 

 

 

“Kesiapan kita sesuai UU APBN, pada April 2012 kita sudah harus menerapkan pembatasan BBM bersubsidi,” ujar Hatta seusai menggelar rapat koordinasi terkait BBM di kantornya, sore ini.

 

 

 

Hatta mengatakan pembatasan BBM subsidi bisa juga melalui opsi menggunakan bahan bakar gas untuk kendaraan, seperti Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquified Gas for Vehicle (LVG) sehingga volume BBM bisa ditekan.

 

 

 

“Teknisnya nanti pembatasan itu akan ada secara bertahap. Bisa juga opsi menggunakan CNG dan menggunakan LGV, itu teknis sekali. Yang jelas, opsi itu ada, tapi bertahap karena infrastruktur kita juga bertahap,” ujarnya.

 

 

 

Hatta mengatakan BPH Migas nanti akan mengawasi jalannya program pembatasan BBM bersubsidi ini agar tidak terjadi distorsi di lapangan. Pemerintah berharap dengan adanya pembatasan, maka volume atau kuota BBM subsidi bisa dijaga di level 37,5 juta kiloliter.

 

 

 

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan revisi Perpres No.55 Tahun 2005 dan Perpres No.9 Tahun 2006 yang diperlukan untuk menjalankan program pembatasan ini, sudah berada di Sekretariat Negara dan ditargetkan rampung minggu ini.

 

 

 

“Perpres kita sudah siapkan, semua ngebut, minggu ini barangkali selesai,” ujarnya.

 

 

 

Revisi perpres ditujukan agar sasaran terkait siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi bisa lebih jelas. Perpres 55/2005 mengatur tentang harga jual eceran BBM dalam negeri sedangkan Perpres 9/2006 mengatur tentang perubahan atas Perpres 55/2005.

 

 

 

Berdasarkan statistik 5 tahun terakhir, volume BBM bersubsidi tahun depan diperkirakan mencapai 43,7 juta kiloliter jika tidak ada kebijakan untuk mengatur volumenya.

 

 

 

Namun, DPR hanya menyetujui volume BBM subsidi tahun depan sebesar 40 juta kiloliter dan pemerintah masih diminta untuk menekan 2,5 juta kiloliter lagi sehingga total volume BBM subsidi yang harus dihemat sebenarnya sebesar 6,2 juta kiloliter.  (ea)

 

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber