BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Keuangan ceramahi kuasa pengguna anggaran dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan pentingnya optimalisasi dan transparansi belanja negara.

 

Hal tersebut dilakukan dalam acara Workshop Persiapan Pelaksanaan APBN 2012 yang digelar, hari ini, di kantor pusat Kemenkeu. Lebih dari 200 perwakilan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah penggunaan anggaran negara hadir dalam acara tersebut.

 

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo mengaku prihatin akan rendahnya kualitas penyerapan anggaran negara dalam lima tahun terakhir. Permasalahan klasik tersebut diindikasi akibat buruknya perencanaan anggaran di hampir seluruh satuan kerja (Satker), yang kemudian berimplikasi pada terhambatnya proses tender dan ekesekusi proyek.

 

“Selama lima tahun terakhir harus diakui bahwa penyerapan dan eksekusi anggaran neagra tidak baik dan ini tak perlu kita menyalahkan siapapun. Mari kita salahkan diri sendiri. Saya sebagai Menteri Keuangan juga merasa ini jadi tanggung jawab kami,” ujarnya.

 

Belajar dari pengelolaan anggaran negara pada tahun ini, Menteri Keuangan menyoroti sejumlah permasalahan penyerapan anggaran, yang selalu berulang dari tahun ke tahun. Buruknya perencanaan anggaran terbukti dari banyaknya proyek K/L yang belum dilengkapi dokumen pendukung sehingga dananya tidak bisa dicairkan atau diblokir.

 

“Pada 28 Oktober lalu Sidang Paripurna DPR telah menyetujui Undang-Undang APBN 2012, tapi dari 82 K/L yang ada, 66 K/L DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) sudah selesai, sedangkan anggaran 6 K/L lainnya masih dibintangi karena belum selesai pembahasannya dengan DPR,” ungkapnya.

 

Keprihatinan tersebut, kata Menkeu, yang menginspirasi Kemenkeu untuk mengundang seluruh kuasa pengguna anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendiskusikan dan mencari soolusi dari permasalahan klasik tersebut. Setidaknya ada sekitar 22.000-24.000 satuan kerja di itngkat pusat dan 14.000 di daerah yang mengelola anggaran belanja negara saat ini.

 

“Kalau bapak/ibu tidak menurunkan pesan konkrit dari workshop ini, saya yakin penyerapan anggaran (2012) akan tetap seperti tahun lalu,” tegasnya.

 

Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, menerangkan workshop perdana tersebut digelar agar seluruh satuan kerja sadar akan tugas dan fungsinya sebagai pengelola anggaran negara, yang dituntut efisien, transparan, dan akuntanbel dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

“Workshop untuk memastikan bahwa semua aspek yang menyangkut persiapan pelaksanaan anggaran sudah dilakukan sehingga pada Januari 2012 eksekusi anggaran sudah bisa dimulai, agar kinerja pelanksanaan APBN bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber