Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Badan Pusat Statistik mengingatkan pemerintah untuk fokus pada upaya pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs) 2015, terutama target MDGs yang menyangkut tingkat kemiskinan dan kelaparan, serta kesehatan masyarakat.

 

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS S. Happy Hardjo mengungkapkan berdasarkan potret BPS, sebagian target MDGs diproyeksikan dapat tercapai (on-track).

 

Namun, di bidang kemiskinan, MDGs menargetkan persentase penduduk miskin menggunakan garis kemiskinan nasional di level 7,55% pada 2015, padahal tahun ini tingkat kemiskinan masih berada di tingkat 12,49%.

 

"Pada 2011, tingkat kemiskinan di level 12,49%. Upaya pemerintah harus lebih gencar. Pertanyaannya apakah program-program sudah mengarah ke sana," ungkap Happy dalam acara Sosialisasi IPM dan MDGs, hari ini.

 

Dalam APBN-P 2011, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan sekitar 11,5-12,5%, sedangkan pada 2014, tingkat kemiskinan diperkirakan 8-10% secara nasional.

 

Direktur Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengaku optimistis tingkat kemiskinan dapat tercapai.

 

"Kalau melihat tingkat kemiskinan kami optimistis dapat tercapai. Karena tahun ini kan sudah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), semua program pengentasan kemiskinan dikaji dan dikoordinasikan dengan lebih optimal," katanya ketika dihubungi Bisnis, hari ini.

 

Namun, Rudy menekankan pentingnya efektivitas program-program pengentasan kemiskinan, seperti Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, raskin, beasiswa miskin, PNPM, KUR dan bantuan sosial lainnya. Menurutnya, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang intensif agar program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan efektif.

 

"Seperti raskin itu perlu perbaikan dari sisi distribusi ke berbagai titik bagi di daerah. Koordinasi di pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait juga perlu dioptimalkan, terutama memaksimalkan kinerja tim koordinasi pengentasan kemiskinan daerah (TKPKD) di tingkat provinsi dan kabupaten karena semua program eksekusinya di daerah," tutur Rudy.

 

Menurutnya, program pengentasan kemiskinan akan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2012-2014) yang mencakup empat cluster penganggulangan kemiskinan.

 

Pemerintah, lanjutnya, juga sudah menyiapkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebagai unifikasi data yang akan menjadi database untuk implementasi program-program penganggulangan kemiskinan.

 

"PPLS itu mencakup 40% dari rumah tangga terbawah. Pemerintah ingin meng-cover bukan hanya masyarakat miskin, tapi juga rumah tangga hampir miskin dan rumah tangga yang rentan kemiskinan, sehingga pengentasan kemiskinan dapat tercapai," kata Rudy.

 

Selain soal kemiskinan, BPS juga menyoroti target Angka Kematian Ibu (AKI) yang cenderung stagnan di tingkat 228 per 100.000 kelahiran hidup sejak 2007.

 

Padahal, MDGs menargetkan AKI hanya 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015. Selain itu, Happy juga menilai pengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan kasus penyakit menular lainnya, serta komitmen mengintegrasikan prinsip pembangunan 'hijau' sebagai tantangan MDGs yang butuh upaya ekstra dari pemerintah dan semua lapisan masyarakat.

 

"Perlu keseriusan dari kementerian/lembaga terkait agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat berkesinambungan dan berdampak pada semua lapisan masyarakat."

 

Sebelumnya, Nila Moeloek utusan khusus MDGs di Indonesia juga menyoroti pentingnya kerja sama dan koordinasi pemerintah dan civil society untuk mencapai target-target MDGs, yakni memberantas kemiskinan, memeratakan akses pendidikan, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian ibu dan anak, melestarikan lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber