Usai Kena Sanksi OJK, UOB Kay Hian Sekuritas Ganti Nama

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA : Pemerintah menerangkan deviasi asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi rata-rata setahun US$110 per barel menjadi penyebab membengkaknya beban subsidi BBM dan listrik sebesar Rp63,7 triliun.

 

Hal itu belum memperhitungkan kelebihan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 1,5 juta kilo liter dan subsidi listrik sebesar Rp7 triliun yang pembayarannya dilakukan pada tahun depan.

 

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo meluruskan pernyataan sebelumnya mengenai beban subsidi energi.

 

Menurutnya, beban subsidi BBM tahun ini bukan Rp160 triliun, tetapi Rp168 triliun atau Rp38,3 triliun lebih besar dari pagu APBNP 2011 Rp38,3 triliun.

 

Hal tersebut sudah memperhitungkan kurang bayar subsidi BBM tahun lalu, tetapi belum memasukan potensi kelebihan volume.

 

"Untuk volume realisasi (BBM bersubsidi) yang di atas pagu itu kami akan minta diaudit dulu, kalau sudah akan dibayarkan dengan mengajukan APBN Perubahan 2012. Kami perkirakan (pembengkakan volume) itu bisa sampai 41,9 juta kilo liter, dari kuota 40,4 juta kilo liter," ujar dia di kantornya, Selasa 13 Desember.

 

Semua itu, kata Menkeu, disebabkan oleh rata-rata ICP yang melampaui asumsi US$95 per barel di APBNP 2011. Rata-rata ICP tahun ini diyakini bergerak di kisaran US$110-US$111 per barel.

 

Sementara itu, untuk kurs, dari asumsi Rp8.800 per dollar AS, ternyata realisasinya diperkirakan hanya Rp8.730 per barel.

 

Deviasi ICP tersebut, kata Agus, juga membuat beban subsidi listrik meningkat Rp25,4 triliun menjadi Rp91 triliun. Beban tersebut sudah memperhitungkan kurang bayar subsidi listrik tahun 2009 sebesar Rp4,5 triliun.

 

"Sedangkan kelebihan (pemakaian subsidi listrik) akan kami lakukan audit dan diajukan (pembayarannya) dalam APBNP 2012. Untuk subsidi listrik itu kira-kira ada (tambahan beban) Rp7 triliun yang akan kami bawa ke 2012," jelasnya.

 

Selain faktor ICP, kata Agus, peningkatan subsidi listrik juga disebabkan oleh molornya pengerjaan proyek 10.000 MW tahap I dan tidak tercapainya penggunaan energi campuran gas oleh PLN.

 

Untuk menambalnya, Menkeu mengatakan sesuai dengan pasal `15 UU APBNP 2011, pemerintah dimungkinkan menggarkan dana subsidi lebih tinggi jika terjadi deviasi asumsi ICP.

 

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang realisasinya lebih tinggi dari target, serta hasil efisiensi belanja negara non-prioritas akan menjadi sumber pendanaan.

 

"Defisit kita kira-kira dari 2,1% PDB  akhirnya bisa ditutup 1,7% PDB. Estimasi defisit itu  semua telah dimasukan [termasuk potensi pembengkakan subsidi]," tuturnya.

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber