Siap-Siap, 4 Perusahaan Ini Bakal Luncurkan ETF Gold Tahun Depan

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Para pengusaha harus mampu mengelola utang secara konservatif agar tidak mudah terkena guncangan dan bisa memanfaatkan kesempatan dalam kondisi krisis ekonomi global.

 

John Riady, Direktur Digital Media Berita Satu Media Holding, mengatakan pengusaha perlu mempertimbangkan dengan matang dalam mengajukan portofolio utang di saat rentan krisis seperti sekarang. jika tidak, rasio utang yang besar akan menenggelamkan usaha domestik.

 

Selain itu, John menjelaskan sifat konservatif dalam mengelola utang juga diperlukan agar pengusaha bisa mengambil kesempatan yang besar dalam kondisi krisis ekonomi.

 

“Kalau ada krisis justru seringkali banyak opportunity. Jika kita tidak kuat, maka tidak bisa mengambil kesempatan tersebut,” ujar John kepada Bisnis seusai pelantikan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Minggu 4 Desember.

 

John menambahkan langkah lain untuk membenahi usaha ialah dengan mengontrol pembiayaan. Saat terjadi krisis, menurut dia, para pengusaha seringkali dituntut ‘mengencangkan ikat pinggang’ dan mengontrol pengeluaran dengan bijak untuk mempertahankan usaha yang berkelanjutan.

 

Upaya ketiga, sambung John, pengusaha harus memiliki akses terhadap pembiayaan untuk mendukung permodalan usahanya. Salah satu cara, yakni membina hubungan baik dengan perusahaan perbankan dan lembaga pembiayaan.

 

“Ketika krisis, modal sulit didapat. Bank-bank justru menarik dana, IPO [initial Public Offering] pun pasar tertutup karena investor takut. Jadi intinya harus pastikan punya akses financing,” tutur pengusaha yang juga pengajar di Universitas Pelita Harapan ini.

 

Dalam upaya memperkuat daya saing industri lokal, dia menyampaikan pemerintah telah menerapkan kebijakan strategis untuk mendukung iklim investasi. Seperti, lanjut dia, penurunan tingkat suku bunga dan kebijakan di sektor perpajakan.

 

Untuk jangka panjang, John mengimbau pemerintah untuk meningkatkan upaya di bidang pendidikan agar mampu menciptakan human capital yang baik. Diperlukan juga langkah konkret dalam hal pembangunan infrastruktur yang selama ini disosialisasikan.

 

"Pemerintah sudah cukup baik mengambil kebijakan makro. Misalnya ratio debt to GDP yang rendah, rupiah yang kuat, dan iklim makro yang stabil dan solid untuk lingkungan berbisnis,” lanjutnya.

 

Mantan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hipmi Erwin Aksa menuturkan pemerintah harus mengoptimalkan implementasi proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) secara konsisten. Pembangunan infrastruktur, menurutnya akan memiliki dampak berlapis terhadap iklim usaha.

 

“Pemberian subsidi seperi untuk BBM [bahan Bakar Minyak] juga sebaiknya dialihkan untuk infrastruktur agar cepat terwujud,” ucapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Jimmy Ghani mengatakan pada dasarnya fundamental ekonomi Indonesia justru sedang melaju. Ini terbukti dari meningkatnya pendapatan masyarakat yang memengaruhi perkembangan sektor retail.

 

“Kalangan middle class membantu berkembangnya sektor retail domestik. Secara fundamental kita masih baik,” katanya.(Lavinda/ea)

 

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber