Presiden Kunjungi Posko Kesehatan Milik Pegadaian di Aceh Tamiang

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kredit macet masih menjadi momok bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam mempertahankan tingkat kesehatan bank.

 

Acap kali permodalan tergerus dibawah kategori sehat sehingga menyebabkan bank mikro tersebut masuk dalam pengawasan khusus.

 

Edy Setiadi, Direktur Kredit, BPR dan UMKM Bank Indonesia (BI), mengatakan saat ini sekitar 9% dari seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi, menyandang status kurang sehat maupun tidak sehat.

 

“Permasalahannya adalah pinjaman yang macet. Walaupun sudah diantisipasi dengan provisi, namun kami lihat belum cukup, sehingga harus ditutupi dengan modal. Akibatnya modal turun dan masuk kategori kurang sehat dan tidak sehat,” ujarnya akhir pekan lalu.

 

Berdasarkan data Bank Sentral, rerata tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) BPR di 2011 selalu di atas 6%, meskipun mengalami tren penurunan  sejak April hingga September yang terakhir tercatat 6,09%.

 

Adapun jumlah BPR yang berstatus kurang sehat dan tidak sehat mencapai 151 perusahaan dibandingkan dengan seluruh bank mikro yang beroperasi pada akhir September 2011 yang mencapai 1.683 perusahaan.

 

Meskipun jumlahnya cukup banyak, menurut Edy, hanya sebagian kecil yang masuk dalam berstatus sakit dan masuk pengawasan khusus. “Saat ini yang masuk pengawasan khusus sudah jauh berkurang. Kalau dulu belasan BPR yang masuk dalam pengawasan khusus, maka saat ini paling hanya tiga BPR,” ujarnya.

 

BPR yang masuk dalam pengawasan khusus adalah BPR yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 4% dan rerata cash ratio selam 6 bulan terakhir kurang dari 3%.

 

BPR yang masuk dalam pengawasan khusus harus melakukan perbaikan maksimal 6 bulan. Selama dalam pengawasan bank sentral bisa memerintahkan BPR atau pemegang saham untuk melakukan penyehatan, di antaranya adalah penambahan modal.

 

Menurut dia, ada dua penyebab laten yang dialami BPR sehingga terjerumus dalam kredit macet, yakni faktor internal akibat kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengurusi perusahaan.

 

“Ini akibat pertumbuhan yang tinggi dalam keuangan mikro sehingga terjadi bajak membajak pegawai. Ketika tenaga kerja yang kompeten berkurang maka pengawasan kredit menjadi lemah sehingga ada peluang terjadi macet,” jelasnya.

 

Adapun penyebab yang kedua, adalah faktor eksternal akibat persaingan dengan bank umum yang masuk ke dalam industri pembiayaan mikro.

 

Nining I. Soesilo, Kepala UKM Center FE Universitas Indonesia sekaligus praktisi BPR, menilai permasalahan bank mikro bukan hanya terletak pada kredit macet, namun juga likuiditas.

 

“BI sebagai the lender of last resort [fasilitas pinjaman darurat] itu hanya berlaku bagi bank umum. BPR tidak bisa mengakes pinjaman BI ketika mengalami kesulitan likuiditas. Apalagi BPR dinilai tidak berdampak sistemik. kasarnya kalau BPR mau mati yah mati saja,” ujarnya.

 

Untuk itu, lanjutnya, saat ini yang diperlukan oleh BPR adalah APEX bank yang bisa memberikan pinjaman ketika terjadi liquidity mismatch. APEX bank tersebut bisa dibentuk oleh beberapa BPR yang memiliki kedekatan wilayah, maupun oleh bank umum.

 

Selain itu, dia menyarankan BPR tidak hanya bermain dalam bisnis pembiayaan tetapi juga memulai sebagai bank pembayaran. Menurut dia, hal tersebut tidak diatur secara tegas oleh bank sentral sehingga bisa menjadi peluang bisnis BPR.

 

Dia mencontohan salah satu BPR terbesar di Jawa Barat sudah mulai melakukan bisnis tersebut, yakni sebagai bank pembayaran listrik dan telepon.

 

“Namun, untuk masuk dalam bisnis pembayaran harus melakukan investasi yang besar dalam teknologi informasi. Ini yang menyebabkan banyak BPR yang ragu masuk dalam bisnis pembayaran,” ujarnya. (20/Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber