JUAL FURNITURE DEKORASI KAFE BERKUALITAS DI MALANG

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah diminta menyiapkan skema pembiayaan untuk menutup defisit APBN 2012, menyusul perkiraan target perolehan pajak pada tahun ini kemungkinan tidak tercapai.

 

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional yang juga ekonom EC-Think Aviliani menuturkan sisa waktu dua bulan terlalu singkat untuk mengejar target perolehan pajak hingga 100%, dari saat ini sekitar 74%.

 

“Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan skema untuk menutupi defisit APBN 2012, yang dalam hal ini melalui utang. Terlalu sempit bagi otoritas perpajakan untuk mencapai target yang telah ditentukan,” ujarnya hari ini.

 

Menurut Aviliani, melesetnya target perolehan pajak tersebut lantaran selama ini otoritas perpajakan kurang banyak membidik sektor ekonomi informal, yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

Dia mengatakan pembiayaan yang paling mungkin untuk menutup defisit pada tahun depan adalah melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) dengan memanfaatkan capital inflow yang ada.

 

Banyaknya aliran modal masuk membuat SBN yang diterbitkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed). Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah mematok kupon yang lebih rendah.

 

“Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN harus lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja infrastruktur. Di sisi lain pemerintah juga harus berani mengurangi subsidi, karena pos belanja tersebut yang banyak dikhawatirkan oleh investor,” lanjutnya.

 

Hal ini diungkapkan Aviliani menanggapi pernyataan dari Direktorat Jenderal pajak (DJP), bahwa sampai saat ini realisasi penerimaan pajak hingga saat ini di kisaran 74%, atau mencerminkan pertumbuhan penerimaan sebesar 19% dari tahun sebelumnya.

 

Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany mengungkapkan dibutuhkan pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar rata-rata 25% guna mencapai target yang dipatok , sedangkan saat ini baru di level 19%.

 

“Kami harus bekerja lebih keras untuk mencapai target 2011, dan kami telah meminta kepada kepala kanwil pajak untuk bekerja smart, dan tidak hanya bekerja keras,” ujarnya.

 

Menurut Fuad, pihaknya juga akan memperbaiki sistem pemanuatan penerimaan perpajakan, yang salah satunya adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Banyak pengusaha yang melakukan transaksi, namun tidak menyetorkan pajak tersebut.

 

Dalam kesempatan itu, Aviliani juga menyatakan apabila pemerintah masih memiliki dana dari sisa anggaran lebih (SAL) dari tahun ini, bisa dimanfaatkan untuk menutup kekurangan pendapatan.

 

“Kalau dilihat, pemerintah masih memiliki dana dari penghematan anggaran tahun ini, dan hal itu bisa sebagai alternative pembiayaan di luar utang,” tuturnya. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber