CARA HAPUS DATA AKUN SFE - Pinjaman Online

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Keinginan Bank BNI Syariah bersama 13 Bank Pembangunan Daerah berpartisipasi menjadi penyalur dana program kredit usaha rakyat  sementara tertahan.

 

 

 

Pemerintah baru akan membahas hal itu pada pertemuan Komite Kebijakan KUR di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.

 

 

 

Choirul Djamhari, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengemukakan penundaan dilakukan karena ke depan ada wacana debitor kredit usaha rakyat (KUR) skala mikro tidak wajib masuk dalam sistem informasi debitor (SID).

 

 

 

”Kebijakan debitor KUR mikro tidak masuk dalam SID Bank Indonesia harus disampaikan kepada bank yang berminat menjadi penyalur,” ujar Choirul Djamhari, yang juga anggota Komite Kebijakan KUR, kepada Bisnis  hari ini.

 

 

 

Sebelumnya pemerintah hampir memastikan keikutsertaan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) ditunda ke tahun depan, karena 13 BPD lainnya yang lebih dulu eksis dianggap mampu bekerja optimal sebagai partner dari 6 perbankan generasi pertama penyalur KUR.

 

 

 

Keenam perbankan tersebut masing-masing Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Bukopin, Bank BTN, dan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pertimbangan pembahasan agar 13 BPD serta Bank BNI Syariah masuk dalam tim penyalur KUR, terkait target penyaluran KUR Rp20 triliun per tahun.

 

 

 

Meski pada tahun ini penyaluran KUR telah terlampaui, bahkan saat ini hampir menembus angka Rp23 triliun, namun pemerintah telah mempersiapkan peningkatan alokasi penyaluran untuk tahun depan menjadi Rp30 triliun.

 

 

 

Dengan target tersebut, keinginan 13 BPD serta Bank BNI Syariah menjadi peserta penyalur, dianggap menjadi penting, sehingga Komite Kebijakan KUR bersama anggotanya akan mengambil langkah baru sebagai antisipasi. (arh)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber