BNI Mantapkan Transformasi dan Tata Kelola Hadapi 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah akan memaksimalkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah (Pemda) terkait dengan penyerapan APBD.

 

Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Masykur Riyadi menuturkan dengan maksimalisasi pemberian penghargaan dan sanksi atas daerah, diharapkan serapan APBD bisa lebih efektif.

 

"Untuk daerah yang mendapatkan reward, nantinya anggaran yang dialokasikan juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya yang mendapatkan sanksi akan dikurangi. Ke depan langkah ini akan dimaksimalkan agar serapannya lebih besar," ujarnya, Senin 7 November.

 

Menurut Dedy, saat ini pelaksanaan sistem reward and punishment atas penggunaan APBD sudah berjalan, namun ke depan akan diperbesar cakupannya.

 

Fungsi APBD semakin penting dalam pembangunan infrastruktur nasional, lantaran pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian besar pembangunan akan dilakukan di daerah, dengan melibatkan pemda.

 

"Diharapkan agar serapan menjadi lebih efektif. Tidak hanya mengukur pada besaran dana yang terserap, akan tetapi juga penggunaan anggaran di daerah sesuai dengan yang dibutuhkan," lanjut Dedy.

 

Tahun depan pemerintah mematok belanja negara sebesar Rp1.435,406 triliun yang terdiri dari pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp

964,997 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp470,409 miliar.

 

Terkait dengan serapan, pemerintah sebelumnya telah menerapkan evaluasi berbasis kinerja dan bukan serapan  terhadap proyek yang dibiayai oleh utang, pada tahun ini.

 

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengungkapkan persiapan untuk pelaksanaan evaluasi berbasis kinerja dilaksanakan lebih cepat.

 

"Intinya kalau penyerapan utang bagus, hasilnya jalan. Yang ditanyakan adalah dampaknya. Indikatornya adalah dalam lima tahun, proyek yang dilaksanakan sudah mencapai apa. Itu yang akan dievaluasi," ujarnya baru-baru ini.

 

Menurut Wismana, pemerintah akan menyempurnakan indicator-indikator penilaian tersebut. Dengan demikian, evaluasi bisa dilakukan secara komprehensif.

 

Selama ini proyek yang serapan dananya rendah akan dihentikan oleh pemerintah, meskipun proyek tersebut memberikan multiplier effect yang besar.

 

Dengan evaluasi berbasis kinerja, proyek-proyek yang serapan dananya rendah ada harapan untuk dilanjutkan dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh publik. (ea)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber