HOW TO FIND A LEGITIMATE CRYPTO RECOVERY EXPERT; HIRE CENTURY WEB RECOVERY

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah tetap akan membutuhkan pendanaan eksternal melalui utang meskipun pada 2014 defisit APBN ditargetkan 0%.

 

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas Wismana Adi Suryabrata menuturkan setiap tahun selalu ada utang yang jatuh tempo. Jika tidak melakukan refinancing melalui pinjaman, pemerintah tidak bisa membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo.

 

“Karena itu, meskipun defisit ditargetkan 0% namun pinjaman akan dibutuhkan untuk refinancing. Hanya saja, jumlah pinjaman tidak akan sebesar seperti saat ini saat APBN dipatok defisit,” ujarnya.

 

Menurut Wismana, pemerintah akan mencari sumber pendanaan yang paling menguntungkan dengan risiko yang paling kecil. Jika tidak melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), opsi lainnya adalah utang luar negeri.

 

“SBN selama ini lebih banyak dipilih sebagai instrumen pembiayaan karena risiko exchange rate yang kecil, kendati kuponnya lebih mahal. Hal ini karena kita belajar dari pengalaman sebelum 1998, ketika utang luar mendominasi pembiayaan pemerintah. Ketika rupiah melemah, bunga yang dibayar pemerintah menjadi sangat besar,” lanjut Wismana.

 

Sejak 2005, pemerintah menjadikan SBN sebagai instrument utama pembiayaan APBN, menggeser utang luar negeri. Dalam penjelasannya, pemerintah menyatakan kenaikan instrumen pembiayaan tersebut lantaran untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo serta utang baru yang memiliki persyaratan lebih baik.

 

Hingga 31 Agustus, total outstanding utang pemerintah mencapai Rp1.744 triliun. Jumlah itu terdiri utang dari penerbitan SBN sebesar Rp1.147 triliun (66%) serta dari pinjaman langsung sebesar Rp597 triliun (34%).

 

Rasio SBN mengalami kenaikan dari lima tahun sebelumnya. Pada 2006, rasio SBN terhadap outstanding utang pemerintah masih di kisaran 57% dan pinjaman di level 43%. Instrumen pembiayaan ini terdiri dari surat utang pemerintah (SUN) serta surat berharga syariah nasional (SBSN). (arh)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber