Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

Redam krisis global, pemerintah perlu swasembada pangan

Recommended Posts

JAKARTA: Pemerintah perlu memperkuat pasar domestik, menjaga daya beli masyarakat, dan menciptakan swasembada guna meredam dampak negatif pelemahan ekonomi global terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan sebesar 6,7% pada 2012.

 

Ninasapti Triaswati anggota Komite Ekonomi Nasional mengungkapkan pentingnya penguatan perekonomian Indonesia untuk menghadapi faktor eksternal yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi.

 

"Swasembada, pasar domestik kuat, dan tenaga kerja terserap itu kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Kalau Indonesia cukup tinggi tingkat swasembada kita aman-aman saja," ujar Nina dalam diskusi MP3EI dan Antisipasi Penyerapan APBN terhadap Krisis Global, Jum'at (14 Oktober 2011).

 

Gagasan tentang swasembada kembali menguat seiring keprihatinan atas ketergantungan Indonesia pada impor terutama untuk komoditas pangan seperti beras dan kentang. "Celakanya kebutuhan impor kita itu bahan pangan, artinya kalau beras saja kita tidak bisa penuhi sangat ironis," papar Nina.

 

Menurut dia, kalau Indonesia bisa swasembada pangan tidak perlu risau soal potensi penurunan volume dan nilai ekspor-impor akibat krisis global. Swasembada juga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan lapangan pekerjaan.

 

Infrastuktur juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah supaya dapat mengurangi biaya logistik dan membuat produk lokal lebih kompetitif karena ongkos transportasi yang lebih murah.

 

Selain itu, untuk memperkuat pasar domestik dan sektor riil, menurut Nina, Indonesia juga perlu mengkaji kembali perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Area/FTA) dengan berbagai negara. Pasalnya, pasar domestik Indonesia sudah dibanjiri oleh produk impor. "FTA itu kan untuk mengurangi arus barang ilegal, tapi apa hasilnya, FTA ini masih tanda tanya," ujarnya.

 

Dari sisi ekspor, tambah Nina, pemerintah harus lebih punya posisi tawar terhadap perjanjian ekspor karena komoditas ekspor utama Indonesia merupakan komoditas kelas dunia dan termasuk limited supply comodity, seperti gas alam, karet, tembaga, dan nikel.

 

Pengamat ekonomi dan Direktur Financial Reform Institute M Husni Thamrin menambahkan dukungan pemerintah terhadap sektor ekonomi mikro harus lebih ditingkatkan.

 

"Antisipasi krisis bisa dilakukan dari sisi APBN seperti dukungan kredit untuk UKM dan mikro, PNPM [Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat] Mandiri dan bantuan nelayan harus terus ditingkatkan. Pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan juga harus segera dilakukan," ujar Husni.(mmh)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...