Transmart Full Day Sale, Bed Set Diobral Gede Jadi Semurah Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

BANDUNG: Perusahaan daerah bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat sudah menunjukkan kinerja positif, antara lain terlihat dari rasio kecukupan modal yang sudah di atas 20% hasil konsolidasi.

 

Pemimpin Bank Indonesia Bandung Lucky F.A. Hadibrata mengatakan upaya konsolidasi terbukti efektif memperkuat bisnis PD BPR sekaligus mendongkrak tingkat kesehatannya.

 

“Hampir semua PD BPR milik pemkot/kemkab di Jabar sudah konsolidasi. Terakhir, PD BPR di Subang dan Cianjur telah bergabung menjadi satu,” katanya kepada Bisnis, hari ini.

 

Data BI Bandung mencatat jumlah BPR milik pemerintah daerah telah berkurang dari 153 menjadi 130 BPR per awal tahun ini pascakonsolidasi. Setelah proses konsolidasi rampung, tahapan selanjutnya digelar uji kepatutan dan kelayakan calon direksi PD BPR bersangkutan.

 

Direksi, kata dia, memiliki peran strategis dalam memacu bisnis bank, sehingga harus memilih bankir yang memiliki integritas tinggi.

 

Lucky mengatakan setelah 2 tahun seluruh PD BPR konsolidasi, Bank Indonesia kemungkinan akan melakukan uji tuntas untuk kembali memerger PD BPR yang ada. Targetnya, di Jabar dan Banten ke depannya hanya akan ada satu BPR milik pemerintah dengan status perusahaan terbatas.

 

“Ke depan, diharapkan PD BPR mengerucut menjadi satu. Dengan begitu, tentunya BPR mikik pemda akan semakin kuat dan sehat,” katanya.

 

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat menilai program konsolidasi PD BPR berjalan efektif terlihat dari hasil yang dicapai saat ini.

 

Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar Uum Syarief Usman mengemukakan sudah ada beberapa BPR di sejumlah kota dan kabupaten yang melakukan merger dalam rangka perbaikan kinerjanya.

 

“Sudah ada beberapa yang merger di sejumlah daerah. Terakhir di Indramayu atau Kuningan, tapi kami lupa. Proses merger berlangsung sejak 2010 lalu dan sekarang itu masih berproses di daerah lainnya. Hal itu sesuai dengan rekomendasi dari DPRD Jabar dalam rangka perbaikan kinerja BPR,” jelasnya.

 

Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia Bandung beberapa PD BPR sudah melakukan merger yang beroperasi di Kab. Sumedang, Kab. Sukabumi, dan Kab. Garut. Uum menilai Pemprov Jabar salah satu pemegang saham BPR itu untuk terus mendorong upaya merger dalam rangka perbaikan kinerja.

 

Menurut dia, DPRD Jabar pun akan senantiasa memantau proses perbaikan kinerja itu. “Tentunya, kami akan terus mengikuti perbaikan kinerja BPR tersebut. Kami juga tentu akan berkoordinasi dengan Biro Perekonomian Jabar” katanya.

 

Jumlah BPR milik pemerintah daerah sekarang ini berjumlah 130 unit. Kepemilikan saham PD BPR yaitu 35% Pemprov Jabar, 50% pemkab/pamkot, dan 15% PT Bank Jabar Banten Tbk.

 

Terkait dengan rencana penyertaan modal untuk BPR untuk tahun anggaran 2012, Uum mengatakan belum menerima usulan dari Pemprov Jabar. Lagipula, katanya, DPRD Jabar belum akan menyetujui pengucuran modal sebelum kondisi BPR benar-benar sehat. “Mungkin pemilik saham lainnya yaitu kota/kabupaten yang akan mengucurkan penyertaan modal. Mereka juga sebagai pemilik saham,” katanya.(mmh)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber