Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah akan mengandalkan pinjaman luar negeri dari beberapa lembaga multilateral seperti halnya Asia Development Bank (ADB), World Bank serta Japan for International Cooperation (JICA) untuk menutup defisit anggaran tahun depan.

 

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengungkapkan meskipun terjadi gejolak perekonomian di kawasan Eropa dan Amerika Serikat,

pemerintah tidak terlalu mencemaskan sumber pendanaan untuk membiayai defisit.

 

“Negara-negara Eropa seperti Prancis komitmen untuk memberi utang tinggal sedikit, dan kami akan lebih menekankan kerja sama dengan development partner yang ada seperti JICA, ADB serta World Bank,” ujarnya kepada Bisnis.

 

Menurut Wismana, permintaan utang pemerintah telah masuk pipeline lembaga-lembaga multilateral tersebut. Meskipun saat ini muncul isu mengenai terjadinya kekeringan likuiditas, hal itu tidak banyak berpengaruh terhadap komitmen yang diperoleh pemerintah.

 

“Karena sudah diproses sebelumnya, sehingga komitmen pendanaan tetap akan diperoleh pemerintah,” lanjutnya.

 

Saat ini, kata Wismana, pemerintah akan lebih memfokuskan pada upaya memaksimalkan penggunaan dana pinjaman luar negeri, melalui peningkatan kualitas pembelanjaan.

 

Dalam RAPBN 2012, pemerintah berencana menarik utang dari luar negeri sebesar Rp55,98 triliun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk pinjaman program sebesar Rp16,85 triliun dan pinjaman proyek Rp39,13 triliun.

 

Namun jika dibandingkan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang dipatok dalam APBNP 2011, jumlah tersebut mengalami penurunan. Pemerintah akan menarik pinjaman luar negeri sebesar Rp56,18 triliun pada tahun ini.

 

Pemerintah masih mengandalkan sumber pembiayaan yang berasal dari utang karena keterbatasan sumber pembiayaan yang berasal dari non-utang.

 

Dengan target defisit APBN sebesar Rp125,6 triliun, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp75 triliun serta penerimaan pembiayaan non-utang sebesar Rp9,2 triliun, diperlukan penarikan utang sebesar Rp191,4 triliun.

 

Selain dari pinjaman luar negeri, pemerintah akan menarik fasilitas pinjaman dari penerbitan SBN sebesar Rp134,6 triliun, serta penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp860 triliun.

 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan pemerintah berupaya untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman dari luar negeri bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

 

“Kami juga berupaya untuk mengelola fasilitas pinjaman yang ada, dan pada tahun depan kami menargetkan bisa menekan rasio utang terhadap PDB sebesar 24%,” ujarnya.

 

Menurut Agus, dengan pengelolaan yang baik, Indonesia bisa terhindar dari masalah gagal bayar, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Eropa. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber