Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

Amandemen UU Bank Sentral dorong BI kembangkan sektor riil

Recommended Posts

MALANG: UU Bank Sentral perlu diamendemen agar Bank Indonesia (BI) bisa lebih berperan dalam pembangunan sektor riil, terutama pembangunan di daerah.

 

Penilaian itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof Munawar Ismail dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Rama Pratama pada Seminar Publik dalam rangka Dies Natalis FE dan Bisnis UB di Malang, hari ini.

 

“Salah satu tugas dari BI mengacu UU yakni pengendalian inflasi. Namun target inflasi BI sering menyimpang dari inflasi aktual, meski inflasi di Indonesia memang bukan semata masalah moneter,” kata Munawar Ismail.

 

Kinerja kebijakan inflation targeting di Indonesia dari 2000-2010 ternyata banyak yang meleset. Selamat 11 tahun, hanya tiga yang sesuai dengan target, namun delapannya justru meleset.

 

Pada 2000 target inflasi 5,0%-6,0% namun aktualnya 9,53%, 2001 6,0%-8,5% realisasinya 12,55%, 2002 9,0%-10,0% faktualnya 10,03%, 2003 8,0%-10,0% faktualnya 5,06%, dan 2004 4,5%-6,5% faktualnya 6,5%.

 

Selanjutnya pada 2005 ditargetkan 5,0%-7,0% faktualnya 17,11%, 2006 7,0%-9,0% faktualnya 6,60%, 2007 5,0%-7,0% dan faktualnya 6,59%, 2008 4,0%-6,0% realisasinya 11,6%, 2009 3,5%-5,5% dan faktualnya 2,78%,  dan 2010 4,0%-6,0% faktualnya 6,96%.

 

Karena itulah BI perlu lebih aktif di sektor riil sehingga langsung dapat mempengaruhi angka inflasi. Namun kendala pada UU Bank Sentral. Mengacu UU tersebut, maka tugas BI hanyalah menjaga stabilitas rupiah, regulasi dan pengawasan perbankan, serta menjaga inflasi.

 

Karena itulah, kata dia, masyarakat termasuk legislatif dan eksekutif, masih menuntut agar BI tidak hanya pengendalian inflasi, tetapi juga fokus pada pertumbuhan, pemerataan, kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

 

Menurut Rama, BI tampaknya trauma dengan kondisi krisis perbankan pada 1998. Dampaknya, BI sangat ketat dalam membuat peraturan terkait dengan penyaluran kredit.(api)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...