Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Lebay Pemilik Lapak 0]

SEKTOR RIIL

Senin, 08 Juli 2013 20:05 wib

Widi Agustian - Okezone

Ilustrasi. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Wira Karya Sakti dan masyarakat Seinyerang, Jambi telah menandatangani kesepakatan terkait dengan program kemitraan pengelolaan lahan.

“Saya bersyukur akhirnya didapat titik temu untuk areal yang dipersoalkan. Kesepakatan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menjamin hutan lestari,” ujar Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Bambang Hendroyono dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/7/2013).

 

Dalam kesepakatan itu, Menteri Kehutanan telah menyetujui pengalokasian 2 hektare (ha) tanah per keluarga, untuk 2.002 keluarga di komunitas Seinyerang, berdasarkan skema kemitraan. Dari 4.004 ha tanah yang dialokasikan, 1.001 ha akan dijadikan perkebunan karet, sementara 3.003 ha sisanya akan ditanami dengan akasia dengan skema bagi hasil.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, memang terdapat konflik sosial yang berkepanjangan yang terjadi di Jambi, antara Wira Karya Sakti), dan masyarakat lokal di Seinyerang, Jambi.  Konflik ini bermula di tahun 2002 dan merupakan ujung dari berbagai isu kompleks dalam hal peruntukan lahan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, dan peruntukan lahan sebagaimana yang diklaim masyarakat.

 

 Setelah diambilnya keputusan ini, beberapa isu masih tetap ada, seperti menentukan lokasi lahan yang akan dialokasikan kepada masyarakat; kekuatiran WKS terhadap penggunaan lahan untuk HTI karena harus memenuhi target produksi sesuai dengan yang telah ditentukan didalam rencana kerja yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan; dan detail tentang dukungan finansial WKS kepada masyarakat untuk pengembangan perkebunan karet dan akasia.

 

Melalui berbagai pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan dan the Forest Trust, dan dengan menggunakan panduan dari Manajemen Konflik Kolaboratif (Collaborative Comflict Management) dan Pemecahan Konflik dengan Bertanggung Jawab, WKS dan masyarakat Seinyerang berhasil mencapai kesepakatan baru untuk menyelesaian konflik. (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: hutan[/h]

• Pengusaha Kelapa Sawit Tolak Moratorium Hutan
  
• Kemenhut Klaim HTI Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja
  
• DPR : Kemenhut Perlu Pertanyakan Kredibilitas WWF
  
• Pemprov Bantah Penguasaan Hutan Mangrove oleh Investor
  
• Pemkab Ketapang Gaet USAID Gulirkan Program Hutan Desa
  
• Menhut Didesak Laksanakan Putusan MK
  
• Pajak dari Sertifikasi Kayu Capai Rp3 Triliun
  
• Menteri Inggris Terkesan Pengelolaan Usaha Hutan RI
  
• Pemerintah Dorong Pemanfaatan Mangrove Bernilai Ekonomis
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber