HOW TO FIND A LEGITIMATE CRYPTO RECOVERY EXPERT; HIRE CENTURY WEB RECOVERY

[Lebay Pemilik Lapak 0]

FISKAL & MONETER

Selasa, 04 Juni 2013 09:41 wib

Martin Bagya Kertiyasa - Okezone

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendesak Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan penilaian kinerja pelayanan publik di lingkungan Kabupaten/Kota. Penilaian diharapkan diselesaikan Juni- Juli 2013, dan diserahkan ke Kementerian PANRB pada Agustus untuk verifikasi dan validasi.

 

Berdasarkan SE Menteri PANRB nomor 907 tahun 2012 tentang Program Penilaian Pelayanan Publik, sebenarnya jadwal penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik Kabupaten/Kota sudah ditentukan pada awal Mei 2013.

“Hal itu dimaksudkan agar instansi dapat mempersiapkan diri,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto seperti dikutip dari situs MenPAN, Selasa (4/6/2013).

 

Surat edaran tersebut, seharusnya dapat menjadi alarm bagi Pemprov untuk mempersiapkan agenda evaluasi. Namun para Sekda Pemprov meminta Kementerian PANRB untuk merevisi jadwal.

Tasdik mengatakan, jika Kementerian PANRB turun langsung ke seluruh kabupaten/kota, tentu tidak akan efektif dan efisien. Dalam penilaian, tim penilai dari Pemprov sebaiknya cukup dua orang untuk mengantisipasi waktu dan anggaran, serta keseragaman dalam penilaian.

Untuk itu, Pemprov diminta segera membentuk dan menyiapkan Tim Penilai. “Kami minta agar mengikutsertakan anggota independen, seperti BPKP, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk menjaga objektivitas penilaian," tambah dia.

 

Untuk kinerja pembina, terdiri dari kelompok indikator implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dan kelompok indikator kinerja penunjang dan hasil kinerja. Sedangkan kinerja unit pelayanan publik, ada tiga unit yang dinilai, yakni RSUD, PTSP dan unit pelayanan pilihan bidang pendidikan. (mrt)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: kementerian lembaga[/h]

• Juni, KemenPAN Bakal Nilai Kementerian Lembaga
  
• Naik Gaji, Anggota Komnas HAM Dapat Rp20,625 Juta/Bulan
  
• Anggaran K/L Bakal Disunat 9,1%
  
• 'Sunat' Belanja K/L, Kemenkeu Klaim Hemat Rp30 T
  
• Hatta Bakal 'Jemput Bola' di Kemendikbud
  
• Perampingan 10 K/L Sudah Masuki Audit & Evaluasi
  
• BBM Naik, Kemenkeu Tetap 'Sunat' Anggaran Belanja K/L
  
• Kemenkeu Minta Anggaran Diserahkan Tepat Waktu
  
• Siap-Siap, Pemerintah Siap Sunat Anggaran Kementerian 12%
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber