BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA – Dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan meninjau ulang kontrak PAM Jaya dengan dua mitra asingnya, PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta, semakin menguat.Dalam pertemuan selama tiga jam dengan 12 perwakilan Serikat Pekerja PAM Jaya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama, Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh evaluasi kontrak PAM Jaya dan mitranya.

Menurut Kuasa Hukum Serikat Pekerja PAM Jaya, Hermawanto, yang turut mendampingi pertemuan tersebut, ada tiga poin utama yang disepakati. Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya disepakati merupakan bentuk pelanggaran hukum. Kedua, PKS yang dilakukan telah merugikan keuangan negara. Ketiga, bahwa PKS yang dibuat 6 Juni 1997 terindikasi dengan unsur Kolusi, Korupsi dan Nepostisme.

"Tiga poin utama itu telah kami sepakati dengan pak Ahok (Sapaan Wagub DKI Jakarta). Dan beliau sepakat untuk meninjau ulang kontrak yang masih akan berakhir 2023 nanti. Bahkan beliau mengungkapkan bahwa PKS tersebut telah merampok keuangan negara," kata Hermawanto, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (24/5).

Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, menurut Hermawanto, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Support Letter PKS tersebut. "Pemprov berhak melakukan itu," imbuhnya.

Hal itu sangat penting sebagai bentuk kekuatan hukumnya. Jika kontrak tersebut masih berlaku, maka nilai kerugian negara akan terus membengkak. "Sifatnya mendesak dan harus ada bentuk nyata dari pertemuan ini," tegas Hermawanto.

Sementara itu, Koordinator Serikat Pekerja, Zainal Abidin, mengatakan akan berada di belakang Ahok untuk mendukung pemutusan kontrak PAM Jaya dengan dua mitra asingnya. "Kami bangga dan akan berada di belakang Pak Ahok yang mensupport langkah kami untuk meminta pemutusan kerja sama," kata Zainal.

Selain itu Zainal mengungkapkan selama bekerja dengan mitra PAM Jaya, pihaknya justru merasa tidak lebih baik dibandingkan saat dengan PAM Jaya. Sekedar informasi, ada sebagian pekerja PAM Jaya yang diperbantukan di Palyja dan Aetra, termasuk mereka yang melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur.

"Sungguh aneh, awalnya kami beranggapan bekerja dengan swasta (Palyja dan Aetra) itu lebih baik dibandingkan dengan pemerintah (Pam Jaya). Lah, ini justru sebaliknya kesejahteraan kami tidak jauh lebih baik malah lebih buruk," keluh Zainal.

Karena ketidakpuasan tersebut, beberapa Serikat Pekerja karyawan PAM Jaya melakukan aksi unjuk rasa. Pada Rabu, 17 April 2013, sekitar 1.300 karyawan PAM Jaya yang diperbantukan di PT Aetra dan PT Palyja itu menuntut kenaikan gaji pokok dan meminta hak materil karyawan karena hampir 10 tahun tidak mengalami kenaikan. Sebelumnya, pada 12 September 2012, mereka juga melakukan aksi yang sama di Balai Kota akibat gaji pokok tidak penah mengalami kenaikan sejak tahun 2003.

Kerjasama dengan Palyja dan Aetra, memang menyisakan banyak persoalan. Kerja sama pengelolaan air antara PAM Jaya di Jakarta dengan mitranyta diteken pada 6 Juni 1997 untuk masa konsesi 25 tahun mulai 1 Februari 1998 hingga 31 Januari 2023. Dua operator yaitu Palyja dan Aetra ditunjuk langsung untuk menyediakan air minum untuk warga Jakarta.

Namun, hingga saat ini pelayanan air minum Jakarta belum optimal. Selain itu, kerjasama juga merugikan PAM Jaya karena memiliki potensi utang sebesar Rp 18,2 triliun kepada dua operator saat perjanjian berakhir pada 2022. (wan) (wdi)

 

 

Sumber