Gelar Raker Tahunan 2026, Bank Jatim Siap Jadi BPD Nomor 1 Indonesia

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Opsi pemerintah untuk menerapkan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai kurang tepat."Karena kami melihat nampaknya opsi (dual price) BBM subsidi ini complicated untuk diterapkan. ini lebih ke solusi short term saja, jangka pendek. Pemerintah tidak memikirkan ke depannya," ungkap Ketua Komite Tetap Energi Kadin, Firli Ganinduto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (14/4/2013).

 

Firli menambahkan, kalau dibedakan harga itu nampaknya kurang tepat solusinya. dengan begini sepertinya pemerintah antara hendak mengubah sistem atau tidak. "Bahkan ini nampaknya bukan solusi tapi lebih kepada upaya tarik ulur bom waktu," jelasnya.

 

Dia pun meragukan nanti mekanisme penerapannya di lapangan akan seperti apa,  karena akan ada produk BBM subsidi murah dan lebih mahal dan SPBU berbeda-beda.

 

"Solusi terpenting adalah bagaimana untuk jangka panjang. misalnya program konversi bbm ke gas ini memang jelas kan oke. tapi kalau perbedaan harga ini bukan solusi tepat," tegasnya.

 

Lanjut Firli, bila ada opsi seperti ini, dia meminta pemerintah untuk memperhatikan infrastruktur. "Karena yang pasti dana kompensasi dari penghematan subsidi BBM bbm harus dialokasikan ke infrastruktur program konversi BBM ke BBG," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan dengan opsi yang sudah ditentukan, nantinya akan ada dua harga BBM bersubsidi dan SPBU khusus untuk membeli BBM bersubsidi tersebut. (wdi)

 

 

 

Sumber