Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Dede Kurniawan/Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur, menilai bahwa pemimpin negara harus segera melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan kebijakan pangan nasional baik untuk produksi lokal maupun impor.“Presiden harus melakukan tindakan Kementan, Kemendag, Kemenko perekonomian dan Kemenperin. Soal carut marut kebijakan pangan nasional baik impor maupun produksi lokal, karena kita melihat kementrian tersebut saling lempar tanggung jawab,” Kata Natsir Mansyur dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).

 

Menurut Natsir, bukan rahasia lagi, jika ada regulasi kebijakan pangan di Indonesia, Kadin sudah sering mengingatkan kepada empat Kementerian tersebut, namun Kementrian itu sangat menonjolkan egoisme sektoralnya.

 

“Masalah di dunia usaha selalu terabaikan, walapun sering di keluhkan kepada pemerintah, sehingga persoalan tahun demi tahun pangan nasional kita sering muncul berulang kasus gula, kedelai, jagung, garam, bawang, beras, dan daging,” tambahnya.

 

Permasalahan yang berulang ini, Lanjut Natsir, lantaran akibat pemerintah pusat yang masih mempertahankan sentralisasi kebijakan pangan nasional. Selain itu, pihaknya juga menilai tidak jarang timbulnya konspirasi di antara kementerian-kementerian terkait.

 

“Kita sering berhadapan dengan empat kementrian itu yang berkonspirasi atau bersekongkol membuat regulasi tanpa dibicarakan dengan dunia usaha Kadin, tiba-tiba sudah ada kebijakan dikeluarkan, namun begitu ribut baru pemerintah panik,” tutupnya.

 

Menurut Natsir, model kebijakan semacam itu, cenderung hanya mempertahankan kepentingan tertentu atau bahkan kepentingan kartel, atau pejabat pemerintahnya terkadang  bertindak sebagai pengusaha juga, hal ini sangat disayangkannya.

 

Sementara itu, DPR sebagai lembaga legislatif perlu memberikan hukuman dengan mengurangi anggaran apabila ada kementrian yang tidak mampu mengurus pangan. Natsir mencontohkan, sangat terlihat jelas bahwa rakyat Indonesia yang hidup di perbatasan membutuhkan pangan yang murah, sama dengan masyarakat di daerah lainnya seperti di Jawa, hanya saja hingga saat ini permasalahan disparitas harga yang sangat tinggi belum juga terpecahkan.

 

“Kementerian-kementerian tidak peduli masalah ini, malah saling lempar tanggung jawab dan saling mempertahankan egoisme sektoral kementrian, kadin minta impor pangan kita agar dilimpahkan ke daerah untuk mengatur kebutuhan pangan di daerahnya masing-masing,” ungkapnya. (wdi)

 

 

 

Sumber