Bakti BCA Salurkan Bantuan dan Bangun Fasilitas Air Bersih di Sumatra

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

BLITAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak untuk segera melakukan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) seiring meroketnya harga bawang putih yang tidak masuk akal.Menurut Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-REPDEM) Bidang Penggalangan Tani Sidik Suhada, terjadinya sentimen pasar yang mengakibatkan harga bawang membumbung tinggi adalah bentuk gagalnya kebijakan kementerian dalam membangkitkan gairah pertanian.

 

“Sebagai negara agraris yang alamnya melimpah ruah tentu aneh jika bawang saja masih impor. Akibatnya terjadi kelangkaan seperti ini. Presiden sudah seyogyanya melakukan evalusi kinerja menteri pertanian,” ujarnya, Rabu (13/3/2013).

 

Kuota impor produk hortikultura (RIPH), khususnya bawang putih yang disetujui Kementerian Pertanian mencapai 160 ribu ton pada semester pertama 2013. Pada impor bawang putih tahap awal, jumlah produk pertanian yang harus masuk ke Indonesia mencapai 64.410 ton.

Namun hingga kini, upaya yang dilakukan 16 perusahaan untuk mendatangkan bawang putih dari luar negeri baru mencapai 29.136 ton. Menurut Sidik, jika kementerian cerdas, harusnya tidak perlu terus menerus bergantung pada kebijakan impor.

 

“Tapi cukup membuat kebijakan yang sifatnya propetani. Hal itu mengingat negara kita adalah negara agraris. Karenanya petani harus menjadi ujung tombak kedaulatan pangan,“ tegasnya.

 

Yang terjadi, pemerintah seolah sengaja menjauhkan petani dari kehidupannya. Kebijakan yang dikeluarkan lebih memberikan tanah untuk kepentingan pemilik modal daripada petani. Hal itu dapat dilihat bagaimana masih banyak para petani yang hingga ini masih berjuang untuk merebut haknya atas tanah.

 

Dicontohkan di wilayah Kabupaten Blitar. Sesuai data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2012 ada 30 titik sengketa agraria yang melibatkan 10 ribu jiwa petani. Mereka berjuang untuk mendapatkan lahan pertanian dengan total luas 6.000 hektare (ha). Sementara secara nasional pada 2012 terdapat 173 kasus agraria baru.

 

“Jika petani bisa mendapatkan haknya atas tanah dan mengelolanya, tentu ketergantungan pangan dari negeri lain akan bisa lebih ditekan, “ tukas Sidik.

 

REPDEM yang merupakan ounderbow dari PDI Perjuangan itu mendesak kebijakan pemerintah terhadap petani harus segera diubah. Subsidi untuk petani harus diperbesar. Bahkan untuk para petani yang memiliki lahan sempit di bawah satu ha, kata Sidik perlu mendapat pupuk dan obat-obatan secara gratis.

 

“Untuk petani yang berlahan lebih 10 ha boleh dimahalkan harga pupuk dan obat-obatan. Ini semua untuk meningkatkan gairah hidup petani agar tidak meninggalkan tanah dan mengadu nasib ke kota. Dengan begitu kita tidak perlu repot-repot bergantung pada impor,“ pungkasnya. (Solichan Arif/Koran SI/wdi)

 

 

 

Sumber