Bank Mandiri Pertebal Pengawasan di Tengah Ekspansi

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

MEDAN - Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah mencapai Rp2,324 triliun. Jumlah tersebut

naik tipis dibandingkan penyaluran KUR pada Desember 2012, yang hanya Rp2,302 triliun.Kenaikan tipis yang terjadi pada penyaluran KUR di Januari lalu, ternyata belum mampu mendongrak realisasi KUR, hingga mencapai target

plafon yang ditetapkan pemerintah. Dimana pemerintah menargetkan plafon penyaluran KUR sebesar Rp5,320 triliun.

 

Deputi Direktur BI Wilayah IX Sumut-Aceh, Mikael Budisatrio mengatakan, peningkatan realisasi KUR itu dipicu oleh penambahan jumlah debitur KUR. Di mana pada Januari 2013, jumlahnya telah mencapai 325.310 debitur. Meningkat dari periode Desember 2012 yang masih 318.294 debitur.

 

"Kita harus mengakui jika penyaluran kredit lewat Program KUR belum maksimal. Perbankan penyalur KUR belum mampu memenuhi target sebesar Rp.5,320 triliun. Tapi kita sudah meminta agar perbankan lebih giat lagi, karena potensi di masyarakat masih cukup besar. Begitupun faktor kehati-hatian tetap harus dikedepankan," ujarnya kepada wartawan di Medan, Senin (11/3/2013).

 

Mikael juga mengaku, pemerintah harus ikut andil dalam membantu perbankan menyediakan kredit pada sektor riil lewat program KUR. Diantaranya dengan segera mendirikan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) yang telah diusulkan. Keberadaan PPKD itu sendiri menurutnya akan mampu memberikan kepastian kepada perbankan untuk menyalurkan kreditnya.

 

"Ya kalau perbankan sejatinya kan sangat prudence. Artinya mereka harus berhati-hati. Nah kalau ada jaminan dari pemerintah, tentunya perbankan akan lebih berani, dan pelaku usaha mikro lebih mudah mendapatkan kredit," tambahnya.

 

BI sendiri, diakui Mikael, terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait program KUR ini. Karena kekhawatiran perbankan akan gagal bayar kredit yang disalurkannya relatif cukup tinggi karena adanya kesalahan pemahaman masyarakat akan program KUR ini.

 

"Kalau kita, hanya bisa sebatas melakukan sosialisasi. Tapi menurut kita ini penting. Karena selama ini ada stigma di masyarakat yang mengatakan jika KUR itu bantuan pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Padahal sejatinya ada tanggungjawab untuk mengembalikannya. Nah kalau pun PPKD nanti dibentuk, kondisi itu perlu dicermati," tutupnya.(wan)

(wdi)

 

 

 

Sumber