Apakah Ada Syarat PNS dan Pekerja Swasta WFA pada 29-31 Desember?

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Menkeu Agus Martowardojo. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Kementerian BUMN sampai saat ini tengah menunggu kabar dari menteri keuangan (menkeu) terkait Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) yang akan dihibahkan ke Pemprov DKI Jakarta.Disampaikan Deputi bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto, perestuan ini berkaitan dengan aset negara.

 

"Surat itu belum dibalas, bukan kita tetapi karena itu aset negara. Jadi menteri keuangan yang menetapkan," ujar Pandu Djajanto, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/3/2013).

 

Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo mengaku berminat mengambil alih Perum PPD. Namun, Jokowi tidak mau mengeluarkan uang membeli Perum PPD, Nantinya, PPD akan digunakan untuk integrasi dengan TransJakarta.

 

Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan dukungannya terkait rencana Gubernur DKI Joko Widodo yang ingin mengelola Perum PPD. Bahkan, Dahlan ingin segera menyerahkan pengelolaan PPD ke Jokowi.

 

Dahlan pun telah menyetujui memberikan Perum PPD tersebut dan meminta Jokowi mengurusnya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika skemanya bersifat hibah. Namun, hingga saat ini proses di Kemenkeu masih belum menemui kejelasan. (ade)

 

 

 

Sumber