Mendag Kejar Perjanjian Dagang Demi Hindari Tarif Meksiko

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pertamina mengeluhkan kerugian dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan elpiji tidak bersubsidi menghambat pertumbuhan laba bersih perseroan sepanjang 2012.

 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengatakan kerugian dari BBM bersubsidi dan elpiji nonsubsidi sebesar US$470 juta atau sekitar Rp4,4 triliun. 

 

"Jadi kalau misalnya Pertamina tidak mengalami kerugian tersebut, sebetulnya laba bersih kami sudah bisa mencapai US$3,23 miliar," katanya usai rapat umum pemegang saham Pertamina di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

 

Menurut Karen, penugasan penyaluran BBM bersubsidi masih merugi meski total laba yang dibukukan sepanjang 2012 menunjukkan peningkatan hingga 26,4% dari Rp20,47 triliun pada 2011 menjadi sekitar Rp25,89 triliun (setara US$2,76 miliar).

 

Selanjutnya Pertamina masih menjual elpiji di bawah harga pokok pembelian sehingga mengalami kerugian hingga Rp5,1 triliun.

 

Untuk menekan kerugian, perseroan berencana menaikkan harga elpiji nonsubsidi (jenis tabung gas 12 kg) sebesar 36,2%, dari sebelumnya Rp5.850 menjadi Rp7.966,7 per kg atau naik Rp2.116,7 per kg mulai Maret 2013.

 

Dengan demikian, harga elpiji dari agen ke konsumen akan naik dari Rp70.200 menjadi Rp95.600 atau naik Rp25.400 per tabung isi 12 kg.

 

Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Ali Mundakir mengatakan saat harga elpiji 12 kg dinaikkan, kuota gas 3 kg akan dihentikan. 

 

Hal itu dimaksudkan agar pengguna gas tabung isi 12 kg tidak lantas beralih ke gas 3 kg karena adanya kenaikan harga.

 

"Kuota ke agen yang 3 kg akan kami 'freeze', tidak kami tambah. Kami juga akan menggelontorkan lebih banyak tabung gas isi 12 kg," katanya.

 

Ali menambahkan, meski harganya dinaikkan, perseroan masih akan tetap rugi hingga sekitar Rp3 triliun akibat penjualan elpiji 12 kg itu.

 

Walau enggan menyebutkan kepastian waktu kenaikan harga elpiji, dia memastikan prosesnya akan dilakukan secepat mungkin dan akan segera dilakukan pembahasan.  (Antara/ra)

 

 

 

Sumber