Bakti BCA dan Nicholas Saputra Dukung Penenun Warna Alam Tanah Marapu

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPP Gerindra Fadli Zon menyatakan target pemerintah yang hanya memberikan kuasa 40% bagi Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam dapat merugikan rakyat Indonesia.

 

"Dengan hanya 40% kepemilikan nasional, ini jelas memberi jalan kepada asing untuk kuasai kembali blok Mahakam, yang saat ini dikuasai oleh Total (Prancis) dan Inpex (Jepang)," kata Fadli Zon dalam pernyataan resmi, Rabu (20/2).

 

Sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik itu, lanjutnya, perlu dipertanyakan keberpihakannya pada kepentingan nasional.

 

Pemerintah, melalui Menteri ESDM, beralasan bahwa penguasaan sebesar 40% tersebut didasarkan pada keterbatasan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam.

 

"Saat ini, blok Mahakam sepenuhnya dikuasai asing. Total dan Inpex memegang saham blok Mahakam sepenuhnya, sementara Indonesia nol persen," katanya.

 

Jika Pertamina hanya mendapat 40%, jelasnya, artinya pemerintah melanggar pasal 33 ayat 2 UUD 1945, yakni kekayaan alam yang terkandung Indonesia dikuasai oleh negara.

 

"Kalau hanya 40%, bagaimana kita bisa menguasai blok Mahakam? Blok Mahakam itu harus dikuasai negara. Swasta seharusnya punya saham lebih kecil, itu amanat konstitusi," tegas dia.

 

Dia juga menilai sikap Jero Wacik tersebut aneh, karena Pertamina mengaku sanggup mengelola Blok Mahakam, bahkan siap mengambil alih ketika kontrak Total dan Inpex berakhir pada 2017.

 

"Sekali pun berkolaborasi dengan asing, Pertamina minimal mendapatkan 75%-80% dari seluruh total saham," katanya.

 

Menurut dia, menjelang Pemilu 2014, perburuan korupsi sangat rawan terjadi melalui sejumlah kontrak migas yang akan habis masanya.

 

"Kita harus terus awasi ini, mengingat kandungan minyak di Blok Mahakam sangat besar sekitar 13 triliun 'cubic feet'," ujarnya. (Antara/bas)

 

 

 

 

Sumber