Call Girls In Candolim Beach 9953987112 Goa, Get High Profile Independent Verified Girls In Premium Cost All Goa Area Door Step Delivery

[Parno Pemilik Lapak 0]

MAKASSAR--Nama pemilik media MNC Group Hary Tanoesoedibjo mencuat sebagai salah satu kandidat Ketua Umum PB PRSI dalam musyawarah nasional (Munas) di Hotel Seruni III, Cisarua, Bogor, 5-7 April 2013.

 

Staf Ahli PB PRSI Abdul Muin di Makassar mengatakan bahwa jika sejumlah pengurus PB PRSI di Jakarta sedang berupaya mendekati Mantan Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem itu. Pihaknya juga berharap upaya pengurus mendapat tanggapan positif.

 

"Selain wakil ketua PB PRSI, nama Hary memang menjadi perbincangan pengurus menjelang munas mendatang. Saya sebagai staf ahli juga mendukung, sekaligus berharap apa yang menjadi keinginan pengurus bisa terwujud," jelasnya.

 

Mengenai alasan pengurus PB PRSI di Jakarta menginginkan Hary Tanoe, ia mengaku tidak terlalu mengetahui. Namun Ketua Harian PRSI Sulsel itu percaya dengan kapasitas dan kapabilitas dari pengusaha media tersebut.

 

Selain itu, pihaknya lebih setuju jika munas PRSI bisa diikuti lebih banyak kandidat. Alasannya karena dengan calon yang cukup banyak membuat pengurus di daerah lebih memiliki pilihan.

 

"Saya kira dengan hanya satu calon justru akan membuat agenda pemilihan kurang maksimal. Khusus Pengprov PRSI Sulsel masih akan menunggu kepastian sebelum menentukan pilihan di munas nanti," katanya.

 

Koordinator Bidang Organisasi dan Daerah PB PRSI Benny Dhanio menjelaskan bahwa pergantian ketua umum di Munas dilakukan karena Ketua Umum PB PRSI Hilmi Panigoro menolak melanjutkan kepengurusan.

 

Pelaksanaan Munas PB PRSI, lanjutnya, tidak hanya untuk mencari ketua umum baru, melainkan usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PB PRSI.

 

Dia mengatakan melalui perubahan AD/ART, selain juga mencantumkan keberadaan beberapa bagian kepengurusan di PRSI tersebut mereka juga akan memastikan peran substansial bagian-bagian tersebut.

 

Selama ini, lanjut dia, beberapa bagian kepengurusan tersebut kerap bersifat seremonial dan hanya tercantum dalam struktur saja, namun tidak memiliki kerja nyata. (LN)

 

 

 

Sumber