Komite Otsus Papua: Prabowo Minta Pemda Bahas Divestasi Saham Freeport

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Keuangan masih menemukan tiga permasalahan terkait tata kelola keuangan sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

 

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menyebutkan masalah pertama adalah masih adanya pungutan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dan penerimaan hibah langsung yang dikelola K/L di luar mekanisme APBN. Kedua, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja belum memadai. Ketiga, pencatatan dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai.

 

"Pada tingkat pemerintah daerah, perkembangan kualitas akutansi dan pelaporan keuangan mengalami pasang surut. Dalam lima tahun terakhir, dari 466 pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapat opini (dari BPK) wajar tanpa pengecualian (WTP) turun pada 2006 menjadi hanya 3 LKPD, tapi pada 2010 meningkat jadi 32 LKPD," ujar dia dalam Rapat Kerja Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2011, hari ini.

 

Untuk itu, lanjut Agus, upaya-upaya perbaikan pengelolaan keuangan dan penyelenggara akutansi dalam pelaporan keuangan perlu semakin ditingkatkan. Pemerintah sendiri telah mencanangkan penerapan akutansin berbasis akrual pada setiap instansi pemerintah, baik di  pusat maupun daerah.  

 

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa usaha yang ditempuh untuk penerapan siastem akutansi dan  pelaporan berbasis akrual tidaklah mudah, tetapi kami harus yakin dapat melakukannya dengan baik melalui persiapan dan usaha yang memadai agar pengelolaan keuangan negara di -ndonesia sejajar dengan negara-negara maju," katanya. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber