Kepala BGN Lapor Prabowo soal Insiden Mobil Mitra MBG Tabrak Siswa

[Parno Pemilik Lapak 0]

Terlepas percaya atau tidak, tetapi bukti memang menjelaskan. Sektor perikanan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar ke pundi-pundi devisa Indonesia.

 

Dari catatan, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia 2012 mencapai US$3,9 miliar dengan volume 1,27 juta ton. Capaian tersebut naik 8,3%, jika dibandingkan dengan target ekspor dalam RENSTRA KKP 2010-2014 yang ditetapkan US$3,6 miliar.

 

Lebih bagusnya, kinerja ekspor hasil perikanan itu ternyata telah mengarah kepada produk bernilai tambah dengan pertumbuhan neraca perdagangan perikanan 11,49%. Dari jumlah tersebut, neraca perdagangan produk perikanan pada 2012 surplus 76,47%.

 

Pada tahun ini, pemerintah --dalam hal ini Kementerian Perikanan dan Kelautan— menargetkan ekspor hasil perikanan diperkirakan mencapai sekitar US$5 miliar diikuti dengan volume 1,4 juta ton.

 

Untuk mencapai target ekspor pada 2013,  pemerintah membutuhkan peningkatan nilai ekspor 28,2% dan peningkatan volume ekspor 13,5%. Dari target ekspor tersebut, udang tetap menjadi salah satu komoditas unggulan yang diproyeksikan mencapai US$1,9 miliar diikuti oleh komoditas ikan lainnya sebesar US$1,5 miliar, tuna US$720 juta, kepiting US$379 juta dan produk perikanan lainnya US$541 juta.

 

So, mampukah 2013 ekspor perikanan bertumbuh? Ada sejumlah upaya telah disiapkan, misalnya, pengembangan jaringan terintegrasi yang terdiri dari sehimpunan industri saling terkait seperti industri inti (core industries), industri  pemasok (supllier industries), industri pendukungnya (supporting industries) serta industri terkait (related industries).

 

Hal itu dibarengi dengan upaya  meningkatkan jaminan kualitas mutu produk perikanan dan keamanan hasil perikanan (quality assurance dan food safety) pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi.

 

Tak sekedar itu, KKP melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) menargetkan pada 2013 akan melakukan penguatan labotarium kesehatan ikan dan lingkungan di sentra budi daya udang, patin dan komoditas lainnya.

 

Di sisi lain pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus ditingkatkan pada 219 Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar.

 

Saat ini, sampai 2011, sudah terdapat 768 UPI memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan 505 UPI lainnya telah memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

 

Kendati demikian, ancaman kegagalan menggapai target tetap ada. Kita kerap lemah dalam mengimplementasikan program. Kita kerap bersikap adanya blessing in disguise a.l. menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Dengan begitu, kendati volume penjualan minimal, mampu menghasilkan nilai ekspor yang besar.

 

Dan, satu hal, kita perlu waspada adalah soal subsidi. Seperti diketahui, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan draf yang meminta 151 anggotanya untuk menghapus subsidi bagi industri perikanan.

 

Teks WTO yang diajukan oleh Ketua Negosiasi WTO Guillermo Valles Galmes mengajukan penghapusan semua subsidi dalam kepindahan kepemilikan, pembangunan atau perbaikan kapal-kapal ikan.

 

Subsidi dalam biaya operasi seperti perizinan atau untuk pembelian bahan bakar juga diminta untuk dihapuskan. Selain itu subsidi untuk infrastruktur pelabuhan juga harus dihapuskan.

 

Satu institusi lingkungan Oceana memperkirakan kapal ikan yang beroperasi di dunia menerima subsidi setara US$30 miliar-US$34 miliar per tahun.

 

Kemudian, Indonesia, dituding mensubsidi udang beku Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat akibatnya ekspor terganjal. Pengusaha AS menuding Pemerintah Indonesia mengucurkan subsidi ke eksportir udang sehingga harga produk Indonesia lebih rendah ketimbang udang di Negeri Paman Sam. Selain Indonesia, AS menuding  China, Ekuador, India, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

 

Organisasi perudangan AS --Coalition of Gulf Shrimp Industries (COGSI)-- mengarahkan 12 poin tuduhan ke Indonesia. Dan, permohonan COGSI diterima oleh US-International Trade Commission (US-ITC) dan US Department of Commerce.

 

Salah satu hal yang dianggap sebagai bentuk subsidi dari pemerintah kepada para pengusaha adalah pemberian kredit ekspor. Jika isu ini tidak ditangani serius oleh pemerintah, target ekspor pun—kata Gesang—akhirnya ke laut…(msb)

 

 

 

Sumber