CARA HAPUS DATA AKUN SFE - Pinjaman Online

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Produsen plastik nasional mendesak percepatan proses pemberian fasilitas bea masuk yang ditanggung pemerintah (BMDTP) mengingat sisa waktu pemanfaatannya kurang dari empat bulan.

 

Henry Chevalier, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), mengatakan sudah empat tahun pemerintah mengeeluarkan kebijakan BMDTP, tetapi tak pernah optimal pemanfaatannya.

 

Seperti halnya tahun ini, kata Henry, meskipun Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo telah mengeluarkan beleid induk pada Februari, tetapi hingga September belum tuntas birokrasinya.

 

“Kami di industri [plastik] hilir sangat mengharapkan BMDTP. Namun pemeritnah seperti tidak serius memberikan karena sejak PMK induknya keluar sampai sekarang belum bisa kami manfaatkan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (7/9).

 

Kendati pasokan bahan baku dari dalam negeri mencapai 60%, lanjutnya, tetapi BMDTP tetap dibutuhkan karena ada jenis bahan baku lain yang perlu diimpor.

 

“Tanpa itu kami sulit untuk tumbuh 10% pada tahun ini. Karena dalam struktur biaya produksi kami ada bea masuk, listrik, dan upah buruh,” ucapnya.

 

Budi Santoso, Wakil Ketua Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik Indonesia (Inaplas), mengatakan pagu BMDTP yang diberikan untuk industri plastik terlalu kecil, yakni hanya untuk impor sekitar 5.000 ton bahan baku setahun.

 

Sementara itu, kebutuhan bahan baku plastik di Tanah Air mencapai 3 juta ton per tahun.

 

“Pasokan dari dalam negeri ditargetkan 2,3 juta ton, tapi kapasitasnya hanya 80% dari itu [2,3 juta ton]. Sisanya diimpor. Kalau hanya untuk 5.000 ton, BMDTP tidak terlalu banyak pengaruhnya,” kata dia.

 

Inaplas, lanjut Budi, menargetkan pertumbuhan industri aromatik, olefin, dan plastik di atas 6%, menyesuaikan dengan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

 

“Untuk omset [tahun ini], kalau kebutuhannya 3 juta ton dan harga plastik US$1.500 per ton, kalikan saja,” tandasnya. (msb)

 

 

 

Sumber