Raja Rokok RI Putuskan Ganti Nama Perusahaan Karena Mimpi

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Menteri  Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan usulan pembubaran Pekan Olahraga Nasional (PON) perlu dikaji dengan hati-hati.

 

 

"Usulan itu perlu dikaji," kata Andi saat menghadiri Halal Bihalal dan Silaturahmi Pemuda Indonesia pada Jumat Malam (7/9). Halal Bihalal dan Silaturahmi Pemuda Indonesia tersebut diselenggarakan oleh Perhimpunan Organisasi Kepemudaan Nasional (Poknas) dan dihadiri oleh 100 perwakilan ormas kepemudaan dari seluruh Indonesia.

 

Selain Menpora, Hadir pada acara tersebut Deputi Satu Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Al Fitra Salam, Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat. Selain itu hadir Ketum DPP KNPI Taufan Rotorasiko, Ketua Umum Poknas Aris Mandji  dan berbagai ketua organisasi kepemudaan nasional.

 

Selain berjanji akan mengkaji masalah PON, Andi juga menyatakan siap untuk mengevaluasi pesta olahraga berskala nasional itu. Dia mengkaji pihaknya banyak mendapat usulan terkait PON seperti pelaksanaan PON sebelum jadual Olimpiade.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua komisi X DPR, Utut Adianto mengusulkan agar PON ditiadakan saja. Sebagai gantinya Utut mengusulkan pembentukan kejuaraan nasional single event, berbeda dengan PON yang multi event seperti saat ini.

 

Menurut Utut, ajang PON justru memberatkan APBD. Apalagi  pasca PON seluruh gedung atau venue PON beserta pernak-pernik di dalamnya tidak dapat dipelihara dengan baik oleh daerah tempat berlangsungnya PON tersebut.

   

Ketua Umum Poknas Aris Mandji secara tegas menolak usulan Komisi X DPR yang mengusulkan pembentukan kejuaraan nasional single event, tidak seperti sekarang ini dengan PON yang multi event.

 

"PON dengan multi event adalah sarana mengembangkan jati diri pemuda, mengembangkan semangat sportivitas, kejuangan, dan kejujuran di antara pemuda. Karena itu sangatlah tidak pas kalau PON dihapuskan," kata Aris. Menurut Aris, usulan pembubaran PON hanya karena ada atap venue di PON Riau yang runtuh.  Kejadian itu, termasuk alasan mubazirnya venue-venue pasca PON, tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapuskan PON.

 

"Pernyataan anggota DPR itu hanya politik pencitraan saja, tanpa melihat secara holistik persoalan keolahragaan nasional saat ini," katanya.(msb)

 

 

 

Sumber