HOW TO FIND A LEGITIMATE CRYPTO RECOVERY EXPERT; HIRE CENTURY WEB RECOVERY

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Tidak adanya standardisasi dan kredit atau asuransi mengenai produk pertanian menjadi akar penyebab munculnya kartel pangan di Indonesia. Jika tidak segera disikapi, petani dan konsumen akan menjadi pihak yang dirugikan.

 

Ketua Komite Tetap Bidang Ketahanan Pangan Kadin Pusat Fransiscus Welirang menuturkan selama ini tidak ada kredit dan penjaminan atau asuransi di sektor pertanian, semua diserahkan kepada swasta.

 

“Celah ini yang dimanfaatkan oleh kartel. Selama ini petani lokal jadi selalu bergantung pada pemilik modal yang kuat. Ini dapat menyebabkan oligopoli,” kata Franky, sapaan akrabnya, saat dihubungi Bisnis, Jumat (8/2/2013).

 

Dia menambahkan selama ini Indonesia belum mempunyai standar yang jelas mengenai harga dan produk pangan. Spesifikasi seolah dilepaskan oleh pemerintah. Ini yang menyebabkan industri membuat standar sendiri tanpa ada kontrol.

 

Ketua Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) ini mencontohkan tidak adanya standardisasi kedelai menyebabkan importir dengan leluasa mendatangkan produk dengan kualitas rendah. Komoditas untuk bahan baku olahan tempe yang selama ini dikonsumsi ternyata terogolong untuk pakan ternak.

 

Hal ini, lanjutnya, jelas mengakibatkan petani lokal tidak mampu bersaing. Dari segi harga jelas tidak akan mampu mengimbangi bila berbeda kualitas. Akhirnya, petani dianggap inefisiensi. Seharunya pemerintah membandingkan dengan kualitas yang sama.

 

Hal serupa juga terjadi pada komoditas gula. Jika pemerintah mampu membuat spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, maka petani bisa dengan mudah menyesuaikan.

 

“Diameternya berapa, harus berapa konten sukrosa di dalamnya. Hal seperti itu petani tebu sudah bisa tahu [cara memproduksi]. Sehingga produksi yang dihasilkan bisa sesuai dan dapat diserap secara optimal,” ujarnya.

 

Dia berpendapat bila standar harga dan kualitas pangan telah ditetapkan, maka petani tidak harus bergantung pada ketetapan industri. Potensi pengaturan harga oleh kartel juga bisa berkurang.

 

 

 

Sumber