Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah belum menetapkan aturan mengenai pengendalian produksi batu bara.

 

Padahal, sebelumnya pemerintah menjanjikan aturan berupa Peraturan Menteri ESDM tersebut akan terbit tahun ini.

 

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Edi Prasodjo mengatakan hingga kini masih menyamakan persepsi dengan berbagai pihak agar tercipta kesepahaman antara pelaku usaha, pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

 

Menurut rencana, untuk mengendalikan produksi, pemerintah akan menetapkan kuota produksi batu bara nasional.

 

Edi menegaskan tidak akan ada opsi pengendalian produksi kualitas rendah. Yang ada adalah menentukan jumlah produksi nasional melalui pengendalian produksi.

 

“Mengenai per provinsi atau bagaimana, masih perlu dipelajari. Nanti diatur, sudah ada kajiannya, sekarang kajian tersebut masih perlu dibahas bersama dengan berbagai pihak,” ujarnya seusai acara Dialog Publik Prospek Industri Batubara dan Hambatan Infrastruktur, Kamis (7/2)

 

Sebelumnya, pemerintah menyatakan tidak terburu-buru menetapkan kuota produksi batu bara per tahun yang sebenarnya sudah bisa dilakukan sesuai dengan amanat pasal 5 UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba.

 

Ketika itu, Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite menegaskan pemerintah masih harus menunggu selesainya rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluruh Indonesia.

 (bas)

 

 

 

Sumber