Kemenhub Terapkan Pembatasan Penuh Angkutan Barang di Tol saat Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

MEDAN : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat sinergisitas penanganan tindak pidana korupsi dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

 

Tujuannya agar ada kesamaan persepsi antar lembaga penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) dengan KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatra Utara.

 

Abraham Samad, Ketua KPK mengatakan, salah satu bentuk sinergisitas yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegakan hukum  dalam penanganan tindak pidana korupsi.

 

"KPKmenyadari bahwa KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum tidak memiliki infrastruktur yang kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi," kata Abraham Samad dalam konfrensi pressnya, Selasa (5/1), usai membuka acara Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasistas Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Hotel Grand Angkasa Medan.

 

Kegiatan pelatihan itu diikuti unsur kepolisian dan kejaksaan yang dihadir langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Wakil Kepala Jaksa Agung RI Darmono, Mas Ahmad Santoso dari UKP4.

 

Menurut Abraham, personil KPK sebanyak 700 orang, sedangkan penyidiknya sebanyak 50 orang yang berhadapan langsung dengan tindak pidana korupsi. "Keberhasilan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi ini adalah atas dukungan dari Polri dan kejaksaan serta BPK," kata Abraham.

 

Jadi sangat mustahil KPK bisa menyelidiki kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya sinergisitas dari kepolisian dan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. 

 

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan bahwa sinergisitas yang dilakukan sekarang ini antara KPK, kepolisian dan kejaksaan harus optimal untuk menangani kasus tindak pidana korupsi.

 

"Jika aparat penegak hukum tidak bersinergi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, seperti apa nanti jadinya. Karena itu penegakan hukum dan pencegahan korupsi harus dilakukan," ujar Jenderal Pol Timur Pradopo.

 

Wakil Jaksa Agung Darmono mendukung penuh apa yang dibutuhkan oleh KPK, karena pekerjaan pemberantasan korupsi ini adalah pekerjaan bersama. "Hilangkan ego sektoral, karena kita juga perlu bantuan KPK," kata Darmono. (K14/faa)

 

 

 

Sumber