Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

Kasus dugaan suap yang menimpa Presiden Partai Keadilan Se­­­­jahtera, yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pem­­­­be­­­rantasan Korupsi pekan lalu, begitu mengejutkan.

 

Meskipun sudah kerap terdengar berbagai gosip politik transaksional di kalangan partai politik, kasus PKS yang dari awal menyatakan berju­­­ang untuk politik yang bersih itu membuat kita terpana.

 

Terlebih sangkaan kasus itu terkait erat dengan banyak pihak, termasuk kepentingan rakyat banyak. Contohnya adalah krisis daging sapi dan melambungnya harga daging beberapa waktu lalu, yang diduga tidak lepas dari permainan culas dari apa yang disebut kartel pangan.

 

Pemberitaan media menyebutkan, kolusi politik dengan bisnis dalam importasi daging sapi, misalnya, membuat harga daging harus terdongkrak karena setiap kilogram daging impor harus disisihkan Rp5.000 bagi pihak yang mempermulus jalan untuk importasi da­­ging tersebut.

 

Ini baru untuk impor daging sapi. Kita juga pernah disibukkan dengan polemik kelangkaan kedelai yang membuat harganya me­­­­lam­­­­bung, dan menyulitkan para pedagang yang berjualan tahu dan tempe. Mereka notabene juga orang-orang kecil, yang menjadi korban praktik kartel pangan.

 

Jika kondisi semacam itu juga lahir dari campur tangan politik yang berkolusi dengan bisnis, tentu amat memprihatinkan. Ini berarti, sebagian praktik politik kita dibiayai oleh kolusi dengan bisnis, yang mengorbankan kepentingan konsumen luas, terutama rakyat kecil.

 

Kondisi tersebut tentu tidak kita inginkan, karena cita-cita demokrasi adalah memberikan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Politik seharusnya menjadi instrumen yang me­­­­nyejahterakan rakyat banyak, bukan sebaliknya, mengambil kesempatan untuk kepentingan kelompok.

 

Lebih memprihatinkan, mengingat hampir semua partai politik yang menempatkan wakil di gedung parlemen di Senayan, tidak lepas dari berbagai kasus yang terkait dengan persekongkolan bisnis dengan politik.

 

Karena itu, harian ini menaruh catatan dengan garis bawah tebal, mengingat praktik politik sangat berkaitan erat dengan kepastian hukum, dan pada gilirannya menjadi dasar yang fundamental bagi kesinambungan kinerja perekonomian dan bisnis.

 

Banyak pelajaran telah kita petik, bahwa bisnis yang tumbuh kencang ataupun perekonomian yang maju pesat dengan sokongan fasilitas yang bersifat kolutif mudah kolaps secara tiba-tiba.

 

Secara makro, kejatuhan ekonomi Indonesia dan banyaknya perusahaan yang kolaps di akhir era Orde Baru adalah salah satu contohnya. Secara mikro, jelas perusahaan yang mendapatkan kue bisnis karena persekongkolan dengan pembuat kebijakan, atau politisi, tidak akan langgeng karena akan sangat bergantung pada eksistensi politik pembuat kebijakan tersebut.

 

Karena itu, lazimnya terjadi praktik aji mumpung yang merugikan konsumen. Dalam konteks itu, yang menjadi korban adalah pengguna akhir seperti kualitas proyek yang buruk, atau harga barang dan jasa yang melambung.

 

Oleh sebab itu, kita berpendapat perlunya memperkuat kembali kesadaran kolektif para politisi dan partai politik, untuk menjalankan praktik politik yang bersih. Seruan ini penting, kalau perlu membuat konsensus politik nasional, untuk membuang jauh-jauh praktik kotor dari dunia politik dan demokrasi di Indonesia.

 

Begitupun bagi pemenang pemilu nanti, dan presiden Republik Indonesia terpilih ke depan, perlu teguh mengedepankan semangat kabinet presidensial, yang menjalankan prinsip pemerintahan yang bebas dari kolusi politik.

 

Kabinet koalisi, yang menempatkan banyak partai ke dalam posisi kementerian demi dukungan politik, dengan mengesampingkan profesionalisme anggota kabinet, ternyata berdampak sangat buruk.

 

Koalisi politik di kabinet justru melahirkan komplikasi baru, yang menumbuhsuburkan tidak hanya politik transaksional, tetapi juga kebijakan transaksional yang berkaitan erat dengan transaksi bisnis yang tali-temalinya kian ruwet.

 

Semoga saja pada pemilu ke depan, pelajaran kali ini bisa dipetik untuk membangun sistem politik yang lebih kokoh sekaligus lebih bersih. Sudah saatnya rakyat banyak menikmati buah demokrasi yang memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk semua, bukan hanya untuk kesejahteraan para elite tertentu, dan politisi tertentu.

 

 

 

Sumber