Luhut Wanti-wanti 'AI Bubble': Badainya akan Menyapu Seluruh Dunia

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan terdapat 18 proyek  infrastruktur on going yang dibiayai oleh pinjaman Jepang senilai U$$2,821 miliar.

 

Mayoritas proyek itu berada di Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 10 proyek, Ditjen Bina Marga sebanyak 3 proyek dan Ditjen Cipta Karya sebanyak 5 proyek.

 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menuturkan Jepang merupakan mitra lama yang sangat kooperatif. Beberapa tahun belakangan pemerintah berusaha menekan jumlah pinjaman luar negeri karena kemampuan keuangan dalam negeri yang relatif bagus.

 

“Terdapat 18 proyek on going yang dibiayai Jepang, umumnya di bidang SDA, juga ada proyek seperti akses Tanjung Priok,” papar Djoko Kirmanto setelah bertemu Wakil Menteri PU Jepang Shigeru Kikukawa, Selasa, (29/1/2013).

 

Beberapa proyek yang dibiayai pinjaman umumnya merupakan proyek yang sangat dibutuhkan. Tambah lagi syarat yang diajukan Pemerintah Jepang relatif mudah dan murah. Beberapa komitmen proyek itu antara lain meliputi sektor ketahanan air, sanitasi dan pengolahan limbah.

 

Jepang, ujar Djoko, juga sangat peduli dengan masalah banjir dan SDA Jakarta. Namun, karakter banjir Jakarta sangat berbeda dengan Jepang. Hal itu disebabkan 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, sementara Jepang hanya 10% atau hanya di beberapa lokasi saja. Meskipun begitu belum ada penandatangan kesepakatan terkait proyek-proyek infrastruktur.

 

"Kita seminar soal sawerage, water resources management. Kita ingin menambah pengetahuan dengan jepang. Kita juga studi banding tentang masalah, sekarang kan sedang dihembuskan soal multy purpose deep tunel. Dan di Jepang ternyata tidak ada deep tunel," ujarnya.

 

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Jepang Shigeru Kikukawa menuturkan pihaknya menyambut baik kerja sama dengan Indonesia. Namun, keterlibatan Jepang dalam berbagai proyek infrastruktur seperti MRT atau monorel sangat tergantung pada pemerintah Indonesia.

 

“Banjir tidak bisa hanya satu solusi, perlu banyak cara termasuk dengan aturan seperti melarang mengambil air tanah,” ujarnya.(msb)

 

 

 

Sumber