Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan keputusan pemerintah yang tidak mengizinkan badan usaha milik negara melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) pada tahun ini.

 

Harry Azhar Aziz, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, menuturkan selama ini pemerintah dinilai telah gagal dalam mengarahkan BUMN untuk go public.

 

Menurutnya, pada tahun lalu pemerintah menargetkan lima perusahaan pelat merah melakukan IPO, tetapi yang terealisasi hanya ada satu BUMN yang mampu melantai di bursa saham, yaitu PT Waskita Karya Tbk.

 

“Kami mempertanyakan apakah pemerintah serius mendorong BUMN untuk go public. Sebab, selama ini target yang dicanangkan pemerintah selalu tidak tercapai,” katanya kepada Bisnis, Minggu (27/1/2013).

 

Bahkan, dia mengkhawatirkan ada kepentingan tertentu di balik keputusan pemerintah itu, baik kepentingan bisnis maupun kepentingan politis.

 

Padahal, tegas Harry, daya saing perusahaan pelat merah akan lebih kuat saat go public dibandingkan dengan perusahaan bukan milik publik.

 

“Dengan IPO, perusahaan secara otomatis akan fokus pada keuntungan. Seharusnya pemerintah menyegerakan BUMN untuk melakukan langkah itu untuk menyehatkan perusahaan milik pemerintah itu sendiri sekaligus menambah penerimaan negara,” tegasnya.

 

Selama ini, kontribusi badan usaha milik negara (BUMN) memang besar di bursa saham. Pada 2011, nilai emisi lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun lalu karena didorong oleh emisi IPO dua BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Krakatau Steel Tbk.

 

Pada tahun lalu, jumlah penawaran umum saham perdana di BEI tidak mencapai target, yaitu terealisasi hanya 23 perusahaan dari 25 perusahaan yang ditargetkan.

 

Sementara itu, nilai emisi IPO hanya mencapai Rp10,13 triliun pada 2012 atau menyusut 48,28% dibandingkan dengan 2011 sebesar Rp19,59 triliun. (bas)

 

 

 

Sumber