Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

BBM BERSUBSIDI: Pertamina Inginkan Sistem Pengendalian Gunakan TI

Recommended Posts

JAKARTA: PT Pertamina (Persero) berharap sistem monitoring dan pengendalian (SMP) bahan bakar minyak bersubsidi berbasis teknologi informasi yang saat ini ditender oleh perseroan.

 

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan yang paling banyak mendapatkan manfaat dari penerapan SMP adalah pemerintah. Pasalnya, sistem tersebut akan memberikan data realisasi dan pola konsumsi BBM bersubsidi sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan terkait BBM bersubsidi.

 

"Soal pembiayaan [sMP] masih dalam pembahasan, karena keuntungan dari penerapan sistem ini bisa digunakan pemerintah. Pemerintah bisa mendapatkan data kebutuhan BBM, pola konsumsi masyarakat dan bisa mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi sehingga menghemat anggaran untuk subsidi," ujarnya, Rabu (23/1).

 

Ali mengungkapkan perseroan telah mengusulkan agar pembiayaan sistem tersebut dimasukan dalam alfa BBM bersubsidi. Dari situ, Pertamina pun sempat memperkirakan total anggaran yang diperlukan untuk penerapan sistem tersebut sekitar Rp800 miliar.

 

Senior VP Fuel Marketing & Distribution Pertamina Suhartoko mengatakan jika usulan Pertamina terkait pembiayaan SMP tidak disetujui, mau tidak mau Pertamina harus memangkas laba untuk membiayanya. Hal itu dilakukan karena penerapan SMP telah diamanatkan dan telah dilaksanakan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

 

Menurutnya, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi sangat sulit dilakukan jika tidak menerapkan sistem berbasis TI. "Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil mewah bisa saja, tapi perlu payung hukum yang mengatur seara detail jenis mobil apa saja yang dilarang," jelasnya.

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1/2013 tentang pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Dalam beleid itu diatur pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan bermotor di wilayah-wilayah yang telah ditentukan.

 

 

p-89EKCgBk8MZdE.gif

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...