Video: Antrian Perawatan Pesawat Capai 5 Tahun, Bisnis MRO Laris Manis

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. UU ini ditandatangani 8 Januari 2013.Menurut UU ini, dalam dua tahun ke depan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melayani warga terutama masyarakat miskin bisa didirikan di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten atau kota. Namun, LKM harus memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik dalam bentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT).

 

Jika berbentuk PT, minimal 60 persen saham dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau koperasi.

 

“LKM dilarang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing (WNA) dan atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing,” tegas pasal 6 UU tersebut dikutip situs Sekretaris Kabinet, Rabu (23/12013).

 

Menurut pasal 11 UU ini, usaha LKM adalah mengembangkan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

 

"Adapun mengenai suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah," tambah UU tersebut.

 

Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan LKM, jelas UU tersebut, dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 

(gnm)

 

 

 

Sumber