Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

Sudah kehendak takdir Jakarta selalu dilanda banjir. Bukan tahun ini saja Ibu Kota tidak berdaya dan benar-benar lumpuh, kondisi 10 tahun lalu pun demikian. Bahkan ratusan tahun silam Batavia sering menjadi tempat genangan air. Banjir bukan saja kiriman dari Bogor tetapi juga luapan air laut ketika pasang alias rob yang biasanya melanda Jakarta bagian utara.

 

Maklum, Jakarta Utara merupakan wilayah administrasi di Ibu Kota yang paling sering mengalami musibah banjir, bahkan di musim kemarau sekalipun. Meskipun tak diguyur hujan, ia tetap tergenang akibat rob, karena 60% wilayah utara di bawah permukaan laut.

 

Menurut Greenomics, nilai kerugian akibat banjir yang melanda Jakarta mencapai Rp15 triliun. Kondisi tersebut didasarkan atas asumsi kedaruratan Jakarta akibat banjir dalam masa tanggap da rurat selama 10 hari, 17-27 Januari, yang tentunya berdampak ne gatif pada sektor-sektor ekonomi dan perekonomian berbasis ma syarakat.

 

Banjir kini makin mempersulit dunia usaha yang sudah begitu sarat bebannya oleh kenaikan upah buruh, tarif listrik, birokrasi yang berbelit hingga pungutan liar yang menambah beban berat yang mengganduli. Di pasar domestik, kita menghadapi serangan produk impor, sedangkan pengembangan ke pasar global masih lesu yang terbelenggu oleh krisis Eropa dan Amerika. Lengkap sudah penderitaan dunia usaha.

 

Lantas apakah kita akan larut dalam kesedihan yang berkepanjangan dan terbenam dalam pesimisme? Selalu ada solusi dalam setiap masalah. Begitu pun dengan musibah banjir ini.

 

Kita mencermati telah banyak solusi yang ditawarkan oleh para pakar dan sudah sering disampaikan seperti normalisasi sungai, pengerukan sungai, membangun rumah deret dan membuat danau-danau di wilayah luar Jakarta yang mengirim banjir. Itulah sebabnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan kerja sama ekologi hulu-hilir dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten berjalan efektif.

 

Artinya, Gubernur DKI Joko Widodo tidak bisa mengatasi masalah banjir sendirian. Pemerintah pusat harus ikut turun tangan, karena masalah ini memang perlu penanganan jangka panjang.

 

Yang bisa dilakukan saat ini adalah solusi jangka pendek berupa pemberian bantuan logistik, menyiagakan perahu karet dan pertolongan kesehatan. Rencana jangka panjang baru bisa dilakukan dengan bantuan pemerintah pusat dan dukungan APBD DKI.

 

Kini meskipun banjir belum akan surut dan bahkan bisa berlanjut, kita berupaya melepaskan selimut pesimisme jauh-jauh. Pandangan optimisme diputar sedemikian rupa karena selalu ada bisnis di balik kondisi yang kritis sekalipun. Tukang ojek gerobak saja bisa meraih pendapatan Rp500.000 per hari.

 

Marilah kita belajar dari Jepang yang justru melihat peluang bisnis di balik musibah ini. Perdana Menteri Shinzo Abe saat jumpa pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/1) menyatakan siap membantu Pemerintah Indonesia dalam proses rekonstruksi infrastruktur di Jakarta pascabanjir.

 

Tidak ada makan siang yang gratis. Begitu kata pepatah. Ungkapan Abe untuk membantu tentu bukan percuma. Seusai mengadakan pembicaraan bilateral di antara kedua kepala pemerintahan itu, Abe mengatakan Indonesia dan Jepang telah bekerja sama dalam proyek Metropolitan Priority Area (MPA) dan dalam koridor itu akan ada kerja sama untuk pengembangan infrastruktur Jakarta.

 

Indonesia bersama Jepang menyepakati proyek pembangunan infrastruktur kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi melalui program MPA senilai Rp410 triliun. Dalam kerangka MPA, kedua pemerintahan telah sepakat mendukung pembiayaan lima proyek di Jakarta, yakni konstruksi angkutan massal ce pat (mass rapid transportation/MRT), pengem bangan pelabuhan baru di Cilamaya,

per luas an Bandara Soe karno-Hatta, pengembangan klaster penelitian baru, dan pengembangan sistem saluran air limbah di Jakarta.

 

Artinya, bencana banjir di Jakarta kali ini justru meletakkan momentum perbaikan infrastruktur yang tidak bisa ditunda lagi. Tidak ada pilihan lain, kecuali pemerintah membiarkan warga Jakarta terus hidup bersama macet dan banjir.

 

 

 

 

Sumber