Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kalangan petani tembakau Temanggung menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

 

"PP itu akan menghancurkan kehidupan petani tembakau, sehingga kami mendeklarasikan aksi pembangkangan sipil," ujar Koordinator Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung Agus Setiawan dalam keterangan pers, Sabtu (12/1).

 

Petani tembakau, lanjutnya, tidak akan membayar pajak dan membuktikan dengan membakar SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang).

 

Agus menuturkan para petani juga membakar spanduk sosialisasi pilkada sebagai bentuk pembangkangan sipil.

"Kami tidak akan mengikuti segala bentuk hajatan demokrasi sampai pemerintah mau mengakomodir aspirasi petani tembakau," jelasnya.

 

PP No.109/2012 yang mengatur soal tembakau disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir Desember lalu, bahkan pemerintah mengklaim regulasi itu untuk melindungi kesehatan masyarakat.

 

Namun, dia menambahkan nyatanya isi regulasi itu mengatur industri rokok dari hulu hingga hilir, dengan aroma pembatasan yang ketat, bahkan mengarahkan petani untuk melakukan diversifikasi tanaman. (arh)

 

 

 

 

 

 

Sumber