BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

BOGOR--Sejumlah pemangku kepentingan melakukan inisiasi pembuatan skema sertifikasi rotan lestari di tingkat kabupaten.

 

"Skema ini merupakan alternatif atas skema sertifikasi pihak ketiga yang diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan, biaya yang mahal, rumit dan sulit untuk diterapkan oleh produsen skala kecil," kata Gladi Hardiyanto dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) kepada ANTARA di Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/1)

 

Gladi Hardiyanto, yang sedang mengikuti lokakarya  Skema dan Sistem Sertifikasi Rotan Lestari di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, menjelaskan, parapihak terkait itu berasal dari berbagai unsur.

 

Di antaranya adalah LEI, NTFP EP Indonesia, Sejahtera Semesta Rakyat (Setara), CIFOR, AOI, Yayasan Rotan Indonesia dan KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan).

 

Parapihak tersebut, katanya, menginisiasi skema PGS (Participatory Guarantee System), atau skema penjaminan partisipatif untuk sertifikasi rotan lestari Indonesia yang telah dimulai prosesnya sejak awal tahun 2012.

 

Ia menjelaskan proses lokakarya awal, observasi lapangan ke Kabupaten Kutai Barat, Kaltim dan Katingan, Kalteng, serta diskusi dengan para pihak (WWF Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan dan Dinas Perindustria, Perdagangan dan Koperasi Kutai Barat) telah dilakukan sejak bulan Februari-Desember 2012.

 

"Proses-proses ini kemudian menghasilkan satu dokumen gagasan tentang Skema Sertifikasi Rotan Lestari Indonesia," katanya.

 

Dikemukakannya bahwa lokakarya yang dilaksanakan itu dalam rangka menguji kembali apakah gagasan tersebut cukup sesuai untuk dilaksanakan dalam kontek kabupaten. (Antara/if)

 

 

 

Sumber