WA: 0812-3922-5692 – Stimulasi Kreativitas: Mengapa Wisata Kemah Batu Malang Penting bagi Pekerja Kreatif

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto menilai RUU Penyiaran yang tengah digodok DPR akan melemahkan peran pemerintah khususnya Kemenkominfo.

 

Menurutnya ada sembilan isu penting yang bisa melemahkan peran pemerintah yakni kewenangan penyusunan regulasi, perihal perizinan penyelenggara penyiaran.

 

Selanjutnya spektrum frekuensi radio untuk penyiaran, aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

 

Kemudian penyelenggaraan penyiaran digital, kelembagaan penyiaran publik, penyelenggaraan penyiaran, dan sanksi administratif.

 

"Saya anggap melemahkan negara karen izin yang dikeluarkan dalam RUU Penyiaran tersebut, bukan lagi dari pemerintah. Justru dari komisioner KPI. Jadi pemerintah tentu berbeda pandangan," kata Henry, Jumat (14/12/2012).

 

Menurutnya terkait kewenangan penyusunan regulasi, dalam RUU Penyiaran usulan DPR pasal 12, disebutkan, KPI Pusat berwenang membentuk peraturan penyelenggaraan penyiaran dan KPID berwenang membentuk peraturan penyelenggaraan penyiaran di daerah.

 

Padahal, masalah tersebut bertentangan dengan pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU seperti yang tercantum dalam pasal 12 UU No.12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

 

Selain itu, hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 UU No.39/2008 yang mengatur kementerian mempunyai fungsi melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.   (ra)

 

 

 

Sumber