Rupiah Menguat Jelang Libur Natal, Dolar AS Turun Jadi Rp16.750

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Sebanyak 100 lebih petani dari Jambi memulai aksi jalan kaki dari provinsi tersebut pada hari ini menuju Istana Negara di Jakarta terkait dengan penuntutan pengembalian lahan yang berkonflik dengan sejumlah perusahaan konservasi, kertas dan kelapa sawit.

 

Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Yoris Sindhu mengatakan ratusan petani Jambi pada hari ini tepat pukul 12.12 WIB telah melakukan memulai aksi jalan kaki dari kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menuju Istana Negara di Jakarta. Para petani ada pula yang berangkat dari masing-masing desa dan akan bertemu di Simpang Tempino, Jambi.

 

"Aksi ini untuk mendukung tuntutan petani Jambi yang sudah 25 hari berkemah di depan Kantor Kementerian Kehutanan, kawasan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat," kata Yoris dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (12/12/2012). "Aksi ini juga untuk menuntut Menteri Kehutanan untuk mengembalikan tanah Suku Anak Dalam, petani Dusun Mekar Jaya dan Dusun Kunangan Jaya II."

 

Rute yang akan ditempuh adalah Simpang Tempino, Banyu Lincir, Sei Lilin, Betung, Palembang, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Pesawaran, Bandar Lampung, Kalianda, Bakauheni (menyeberangi Selat Sunda), Merak Cilegon, Serang, Tangerang, dan terakhir, Jakarta.

 

Para petani dari Jambi sendiri telah datang ke Jakarta pada  November lalu untuk menuntut pengembalian lahan mereka yang tengah berkonflik dengan perusahaan asal Inggris, PT REKI,maupun korporasi lainnya yakni PT Agronusa Alam Sejahtera dan Wilmar International. Namun, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan justru menuding masyarakat telah membuka lahan dengan melakukan penebangan dan membakar untuk penanaman sawit. Selain itu, politisi asal PAN itu juga menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan STN adalah dalang perambahah hutan tersebut.

 

STN bersama dengan PRD pada 26 November lalu telah melaporkan Zulkifli Hasan ke Mabes Polri terkait dengan pernyataan tersebut. Kedua organisasi tersebut juga menyatakan Kementerian Kehutanan selama ini ikut memberikan kontribusi terhadap kerusakan hutan dengan mengobral izin-izin kepada perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). (Bsi)

 

 

 

Sumber