KKP Setor PNBP Rp775 M, Disokong Izin Pemanfaatan Ruang Laut

[Parno Pemilik Lapak 0]

Minggu (9/12) malam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina, mengumpulkan seluruh petinggi Partai Demokrat, baik para menteri kabinet yang berasal dari partai itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) maupun anggota Fraksi Demokrat DPR di kediaman pribadinya, Cikeas, Bogor.

 

Pertemuan tampaknya dilakukan guna menyikapi perkembangan mutakhir yang melanda partai penguasa itu, khususnya setelah Sekretaris Dewan Pembina, Andi A. Mallarangeng mundur dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga begitu KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus Hambalang.

 

Dapat dikatakan posisi Partai Demokrat berada dalam titik nadir menyusul penetapan Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus korupsi. Hal ini semakin melengkapi jajaran petinggi partai itu yang juga menjadi tersangka korupsi seperti mantan bendahara M. Nazarudin serta anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh. Akibatnya jelas, kepercayaan masyarakat kepada partai pemenang Pemilu 2009 ini menjadi sangat rendah.

 

Di sisi lain, selaku Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi persoalan yang tidak kalah rumit soal subsidi BBM yang kian menggunung. APBN Perubahan 2012 yang mencapai Rp1.548 triliun, 15% di antaranya atau sekitar Rp225 triliun dialokasikan untuk subsidi energi. Masalahnya, dana besar subsidi itu tidak sepenuhnya tepat sasaran, dimana 77% di antaranya dinikmati oleh yang tidak berhak.

 

Banyak pihak telah meminta pemerintah segera menaikkan har­ga BBM sehingga dana subsidi bisa di­­alihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak seperti halnya infrastruktur,  yang selama ini menjadi titik lemah in­­ves­tasi di Indonesia. Bah­kan Gubernur Bank Indonesia beberapa kali secara terbuka meminta pemerintah segera mencabut subsidi BBM supaya beban terhadap keuangan negara tidak semakin memberatkan.

 

Pertanyaannya, kapan pemerintah akan berani menaikkan harga BBM? Tahun 2012 jelas tidak mungkin karena adanya ketentuan dalam perundang-undangan yang melarang. Apakah pada 2013? Masalahnya, apakah pemerintah berani?

Pekan lalu satu staf khusus presiden menjelaskan 2013 merupakan tahun politik karena ba­­nyaknya proses pemilihan kepala daerah yang harus dilalui. Di sisi lain, proses pendaftaran Pemilu 2014 pun sudah dimulai. Menaikkan harga BBM pada tahun itu sama saja semakin menenggelamkan posisi Partai Demokrat selaku partai penguasa.

 

Dampaknya jelas, posisi partai itu bisa jadi akan rontok pada Pemilu 2014 karena tidak ada sejarah­nya partai yang menaikkan harga BBM mampu meraih dukungan dalam suatu pemilu. Oleh karena itu ada pandangan bahwa untuk mengamankan Partai Demokrat, maka penyesuaian harga BBM kemungkinan dilakukan usai Pemilu 2014.

 

Hal ini menjadi dilema bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah segera mengurangi subsidi BBM dan menyelamatkan anggaran negara dari tekanan sehingga bisa digunakan untuk membiayai program kesejahteraan rakyat lainnya? Atau sebaliknya, mengulur waktu hingga usai Pemilu 2014 untuk menyelamatkan Partai Demokrat?

 

Sejarah yang akan mencatat apa yang dipilih Pre­siden. Apakah menyelamatkan partai atau rakyat.

 

 

 

 

Sumber