Rupiah Menguat Jelang Libur Natal, Dolar AS Turun Jadi Rp16.750

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kendati menerima banyak tawaran nama lewat pesan singkat, tetapi keputusan penentuan pengganti Menpora Andi Mallarangeng tetap berada sepenuhnya di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Meilani Leimena, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, mengungkapkan nama-nama tersebut tidak saja masuk dari Partai Demokrat, melainkan juga dari partai lain dan kalangan profesional. Hanya saja, Meilani tidak mau mengungkap nama-nama yang ditawarkan tersebut.

 

Menurutnya, sejauh ini belum ada keputusan soal siapa pengganti Menpora yang mengundurkan diri setelah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat lalu.

 

Sejumlah nama sempat beredar, yakni  Chotibul Umam Wiranu, Ramadhan Pohan, dan Erwin Aksa.

 

“Banyak SMS yang masuk ke saya soal usulan nama pengganti Menpora. Tapi itu kan hak prerogatif Presiden SBY. Sejauh ini belum ada keputusan itu,” ujar Wakil Ketua MPR itu di sela-sela acara diskusi bertema Empat Pilar Bernegara, Senin (10/12/2012).

 

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan bahwa posisi kosong yang ditinggalkan Andi adalah jatah Partai Demokrat. Dia menyebutkan bahwa jika ada partai lain yang menyodorkan nama-nama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hal itu adalah sikap yang offside lantaran tidak melihat fakta.

 

"Yang kami tahu ini wilayah yang diduduki kader Demokrat. Kalau ada partai lain yang mengajukan nama-nama, itu offside namanya kalau di dalam sepak bola," ujar Max.

 

Dia mengakui sepanjang sejarah kepemimpinan Presiden SBY pada periode 2009, posisi Menpora sudah menjadi jatah tetap Partai Demokrat.

 

Meski mengklaim bahwa pos Menpora milik Demokrat, Max mengaku pengurus pusat Partai Demokrat sama sekali tidak mengajukan nama-nama. Pasalnya, jika partai mengajukan nama kepada SBY, hal itu akan menjadi beban tersendiri bagi SBY.

 

"Kalau nanti enggak kepilih, akan jadi beban juga buat kami," ujar Max.

 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan  tidak tertarik pada posisi yang ditinggalkan Andi karena posisi di institusi itu bukan suatu prioritas.

 

Menurut Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, partai politik tak perlu sibuk menyodorkan nama karena lebih baik masalah itu diserahkan kepada Presiden SBY.

 

"Kursi itu jadi panas, karena sepeninggal Andi ada kasus besar yang belum selesai di Kemenpora," ujar Tjahjo.

 

PDI Perjuangan menyarankan posisi Menpora diserahkan pada kalangan profesional, bukan parpol dengan tujuan Kemenpora bisa bekerja profesional. (bas)(Foto;mpr.go.id)

 

 

 

 

Sumber