Outbound Sebagai Solusi Penguatan Kerja Tim ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-- Pemerintah akan fokus mengendalikan bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum secara otomatis dengan memakai teknologi informasi pada 2013.

 

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, melalui sistem tersebut konsumsi BBM subsidi bisa ditekan. "Pemerintah upayakan BBM subsidi  2013 bisa di bawah 48,76 juta kiloliter," katanya di Jakarta, Jumat (7/12/2012).

 

Menurut dia, konsumsi BBM bisa makin ditekan kalau harganya dinaikkan dan ada kesadaran pemakai kendaraan mewah tidak memakai BBM subsidi.

 

Namun, lanjutnya, meski sudah melakukan upaya tersebut, konsumsi BBM subsidi diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kuota APBN 2013 sebesar 46,1 juta kiloliter.

 

PT Pertamina (Persero) mulai 2013 akan menerapkan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) yang merupakan sistem pengendalian BBM subsidi berbasis teknologi informasi.

 

Mekanismenya, setiap liter BBM subsidi yang keluar melalui "nozzle" dispenser di SPBU terpantau secara "online" (daring).

 

Melalui sistem tersebut, Pertamina memperkirakan dapat menekan kebocoran BBM subsidi hingga 1,5 juta kiloliter atau berhemat senilai Rp7,5 triliun.

 

Untuk penerapan SMP, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp20 per liter atau Rp800 miliar dengan asumsi konsumsi 40 juta kiloliter per tahun.

 

Pertamina berencana melakukan kontrak tahap awal dengan pemasok sistem teknologi informasi selama lima tahun.

 

Ada dua opsi pembayaran sistem yang diajukan Pertamina yakni dibebankan ke APBN atau melalui pengurangan dividen.

 

Rudi mengatakan, dengan SMP maka negara membayar subsidi setelah keluar dari SPBU dan tidak lagi di depot seperti sekarang ini.

 

Kalau sekarang, setelah BBM keluar dari depot dan kemudian belok ke kiri atau ke kanan, tidak bisa terkontrol. "Melalui SMP ini, penyelewengan BBM itu bisa dihindari," ucapnya.

 

Ia juga menambahkan, seharusnya, sesuai tupoksinya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang menjalankan SMP itu.

 

"Tapi, sekarang kelihatannya Pertamina, ya silahkan saja. Mau Pertamina atau BPH yang penting monitoring itu betul-betul berjalan," tukasnya.(Antara/msb)

 

 

 

Sumber