Map L Transparan Custom Logo - Solusi Souvenir Kantor yang Efektif

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Informasi di sejumlah media cetak pada hari ini, Jumat (30/11) banyak terfokus pada pemberitaan tentang keberatan kalangan pengusaha terhadap ketentuan upah minimum provinsi (UMP) 2013 yang kenaikannya tinggi di beberapa daerah.

 

Sikap Kadin

 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemeirntah untuk menagguhkan pelaksanaan kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Alasannya, banyak perusahaan, terutama yang padat karya dan usaha kecil menengah tidak sanggup memenuhinya. (Investor Daily)

 

Penangguhan upah

 

Pengusaha menyatakan keberatan dengan besarnya upah minimum provinsi yang ditetapkan di sjeumlah daerah. Oleh karena itu, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengajukan 4 opsi kepada pemerintah. (Kompas)

 

Pengusaha kompak

 

Kekecewaan pengusaha semakin menumpuk. Apalagi, setelah pemerintah yang terkesan lepas tangan atas polemik ketenagakerjaan yang terjadi belakangan ini. (Kontan)

 

Persoalan UMP

 

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulistio meminta perwakilan tenaga kerja dan pemerintah membicarakan lagi soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

 

“Kami mengharapkan agar buruh, pemerintah dan pelaku usaha duduk bersama untuk kembali mencari jalan keluar, sehingga bisa mendapati kesepakatan bersama dan saling menghormati hubungan kerja Tripartit,” katanya. (Neraca)

 

Sukuk global

 

Pemerintah memastikan penerbitan global di pasar domestik baru akan diterbitkan pada semester II/2013. Sebagai instrumen baru, penerbitan global bond dan sukuk global perlu dipersiapkan infrastrukturnya. (Indonesia Finance Today) (Bsi)

 

 

 

Sumber