Kemnaker Ungkap Alasan Aceh Belum Umumkan UMP 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Komisi Penyiaran Indonesia Pusat melakukan pembahasan tentang konsep digitalisasi sesuai dengan amanat UU Penyiaran yang terkait dengan penataan infrastruktur bidang penyiaran.

 

Menurut Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang Infrastruktur Penyiaran Judhariksawan, pembahasan konsep digital juga merupakan amanah dari Rakornas 2012 di Surabaya dan Rapimnas 2012 di Semarang, belum lama ini.

 

“Kami memiliki kewajiban terhadap sistem digitalisasi, karena merupakan amanah dari UU Penyiaran yang memberikan kewenangan untuk ikut melakukan penataan infrastruktur penyiaran,” katanya dalam situs mereka, Jumat (30/11).

 

Pembahasan konsep digital dilakukan oleh KPI Pusat bersama dengan Tim KPI hasil rekomendasi dari Rakornas dan Rapim pada tahun ini.

 

Tim tersebut terdiri dari KPID yang wilayahnya masuk dalam 5 zona wilayah digital, yakni KPID DKI Jakarta, KPI Daerah Istimewa Yogyakarta, KPID Jawa Timur, KPID Banten, KPID Kepulauan Riau.

 

Setiap KPID diberi kesempatan untuk mengemukakan konsep digital menurut versi mereka.

 

Bahkan, lanjutnya, sejumlah komisi di daerah juga menanyakan hal teknis terkait dengan implementasi proses migrasi dari analog ke digital, termasuk untung dan ruginya.(Bsi)

 

 

 

Sumber