bot

Jakarta - Pandemi virus Corona berdampak negatif pada infrastruktur jaringan 5G di sejumlah negara Eropa. Menyebarnya teori konspirasi membuat base transceiver station (BTS) 5G menjadi sasaran kemarahan. Di Inggris, total ada 77 BTS rusak karena dibakar sejak serangan yang berlangsung awal April. Hal serupa terjadi di Belanda, beberapa BTS dibakar oleh sekelompok orang. Pelakunya diduga kuat adalah mereka yang menentang jaringan 5G terkait isu membahayakan kesehatan. "Saya terkejut mengetahuinya, tapi saya pikir hal itu menunjukkan tingkat ketakutan yang saat ini ada di kalangan masyarakat," kata CEO Ericsson Börje Ekholm dalam live streaming Ericsson Unboxed Office, Senin (11/5). Tak hanya menyasar BTS, dikatakan Börje, pegawai perusahaan telekomunikasi pun terkena getahnya, termasuk pekerja lapangan Ericsson yang mendapat serangan verbal maupun fisik. "Karenanya, semoga diskusi hari ini bisa membuka mata dan wawasan. Kami mendukung para pemangku kepentingan baik swasta maupun negeri untuk mempromosikan fakta dan pentingnya 5G bagi masa depan telekomunikasi," ujarnya. Mengutip badan kesehatan dunia WHO, Börje menambahkan bahwa sudah jelas disebutkan bahwa jaringan 5G tidak bisa menyebarkan COVID-19. "Seperti disebutkan WHO, virus tidak bisa menyebar lewat jaringan mobile. Dan faktanya, COVID-19 menyebar di banyak negara, bahkan negara yang tidak ada jaringan 5G," jelasnya. Lebih lanjut ia mengatakan, konektivitas dan jaringan 5G sangat penting menjadi infrastruktur nasional. "5G akan membuka potensi dari revolusi industri keempat, serta akan menjadi landasan di mana daya saing relatif sebuah negara akan terbentuk. Di saat 4G memungkinkan ekonomi berbasis aplikasi, 5G akan menjadi platform inovasi terbuka terhebat yang pernah ada," ucapnya. Ekholm menambahkan bahwa 5G akan mendorong nilai dari bisnis-bisnis di sektor publik dan swasta secara eksponensial, termasuk efisiensi dari pelayanan publik serta performa yang baru dan lebih efektif, contohnya di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pengendalian bencana. "Sangat penting bagi kebijakan publik untuk mendukung usaha penyempitan kesenjangan digital (digital divide) ini. Pemerintah harus memastikan setiap masyarakat dan pelaku bisnis dapat menikmati keuntungan dari era 5G secara merata," sambungnya. Menurut Börje, hal ini termasuk negara-negara dapat melakukan upaya untuk mengembangkan kebijakan umum dan menyeluruh guna memaksimalkan insentif investasi bagi sektor swasta. Selain itu, ditambahkan Börje, langkah lain yang dapat diambil adalah membuat spektrum 5G yang memadai agar dapat tersedia secepat mungkin serta mengoptimalkan pembagian spektrum untuk mewujudkan konektivitas 5G yang ekspansif. Simak Video "Begini Spesifikasi Realme X50 Pro yang Pakai Teknologi 5G!" [==] (rns/afr) Sumber

[unable to retrieve full-text content] KAI mengoperasikan perjalanan Kereta Api Luar Biasa (KLB) untuk berbagai rute mulai tanggal 12 sampai 31 Mei 2020.Sumber

[unable to retrieve full-text content] KAI mengoperasikan perjalanan Kereta Api Luar Biasa (KLB) untuk berbagai rute mulai tanggal 12 sampai 31 Mei 2020.Sumber

Jakarta - Indonesia kedatangan dua ponsel gahar yang dirilis berdekatan, yakni Mi 10 dan Black Shark 3. Keduanya punya spek yang mirip. Ya baik Mi 10 maupun Black Shark 3 dibekali Snapdragon 865 yang merupakan chipset terkencang di ponsel Android saat ini. Namun ada beberapa perbedaan yang membuat masing-masing punya keunggulan. Berikut ini tabel perbandingan spesifikasi Mi 10 dan Black Shark 3 Mi 10 Black Shark 3 Panel AMOLED AMOLED Ukuran Layar 6,67 inch 6,67 inch Resolusi 1080 x 2340 pixel 1080 x 2400 pixel Kepadatan 386 ppi 395 ppi Refresh Rate 90 Hz 90 Hz Pelindung Gorilla Glass 5 HDR HDR 10+ HDR 10+ Chipset Snapdragon 865 Snapdragon 865 GPU Adreno 650 Adreno 650 RAM 8 GB 8 GB Memori Internal 256 GB 128 GB Kamera - kamera utama: 108 MP f/1.7 - Ultra Wide: 13 MP f/2.4 - Macro 2 MP f/2.4 - Depth 2 MP f/2.4 - kamera utama: 64 MP f/1.8 - Ultra Wide: 13 MP f/2.4 - Depth 5 MP f/2.4 Video 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@1920fps Kamera depan 20 MP f/2.0 20 MP f/2.2 Video 1080p@30fps 1080p@30fps Loudspeaker Yes, stereo Yes, stereo Baterai 4.780mAh, fast charging 30W 4.720 mAh, fast charging 30W Sensor sidik jari In-screen no Konektor USB-C USB Type C Jack headpone Tidak Ya Koneksi 5G, WiFi 6, Bluetooh 5 4G, WiFi 6 dan Bluetooth 5 NFC Yes No Warna Coral Green, Twilight Grey Midnight Black Dimensi 162.5 x 74.8 x 9 mm 168.7 x 77.3 x 10.4 mm Bobot 208 gram 222 gram Harga Rp 9,999 juta Rp 10,999 juta Simak Video "Warga Ramai-ramai Lihat McD Sarinah Ditutup, Netizen Geram" [==] (afr/afr) Sumber

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat waktu, dengan batas maksimal H-7 Lebaran. Peringatan itu terbit selang beberapa hari setelah Ida menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," kata Ida dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2020). Dalam peringatan tertulisnya itu, Ida juga membeberkan ada denda 5% bagi pengusaha yang telat mencairkan THR. Denda ini pun tidak menghilangkan pengusaha untuk tetap membayar THR. Lalu, bagi pengusaha yang tak membayar akan diberikan sanksi. "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tegas Ida. Sementara, di dalam SE yang diterbitkan pada Rabu (6/5) lalu itu memang memuat ketentuan kelonggaran pembayaran THR dalam bentuk penundaan atau pencicilan bagi pengusaha yang tak mampu membayar kepada pekerjanya sesuai regulasi yang berlaku. Namun, kelonggaran itu hanya diberikan pemerintah jika para pengusaha sudah memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja/buruh. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," jelasnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat waktu, dengan batas maksimal H-7 Lebaran. Peringatan itu terbit selang beberapa hari setelah Ida menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," kata Ida dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2020). Dalam peringatan tertulisnya itu, Ida juga membeberkan ada denda 5% bagi pengusaha yang telat mencairkan THR. Denda ini pun tidak menghilangkan pengusaha untuk tetap membayar THR. Lalu, bagi pengusaha yang tak membayar akan diberikan sanksi. "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tegas Ida. Sementara, di dalam SE yang diterbitkan pada Rabu (6/5) lalu itu memang memuat ketentuan kelonggaran pembayaran THR dalam bentuk penundaan atau pencicilan bagi pengusaha yang tak mampu membayar kepada pekerjanya sesuai regulasi yang berlaku. Namun, kelonggaran itu hanya diberikan pemerintah jika para pengusaha sudah memperoleh kesepakatan dari proses dialog dengan pekerja/buruh. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," jelasnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] Sumber

Jakarta - Jika bicara soal Planet Mars, yang dipikirkan kebanyakan orang adalah planet tandus dan 'mati'. Ternyata, temuan terbaru menjadi bukti bahwa Mars masih aktif secara vulkanik dan geologis. Ialah meteorit yang terbentuk jauh di dalam perut Mars baru saja memberikan bukti kimiawi yang kuat tentang konveksi magma di dalam mantel Mars, demikian dilansir dari Science Alert. Kristal Olivin dalam meteorit Tissint yang jatuh ke bumi pada tahun 2011 hanya bisa terbentuk dalam perubahan suhu dalam arus konveksi magma. Itu menunjukkan Planet Merah ini aktif secara vulkanik ketika kristal terbentuk sekitar 574 hingga 582 juta tahun yang lalu dan masih jadi untuk saat ini. "Tidak ada bukti konveksi sebelumnya di Mars... Ini adalah studi pertama yang membuktikan aktivitas di interior Mars dari sudut pandang kimia murni, pada sampel Mars nyata," jelas ahli geologi planet Nicola Mari dari University of Glasgow. Olivin, silikat besi magnesium, tidaklah langka. Itu adalah bentuk kristal dari magma yang mendingin dan itu sangat umum di mantel bumi, bahkan kelompok olivin mendominasi mantel Bumi. Di permukaan Bumi, Olivin ditemukan di batuan beku. Olivin juga cukup umum di Mars. Ketika Mari dan timnya mulai mempelajari kristal olivin dalam meteorit Tissint untuk mencoba memahami ruang magma tempat terbentuknya, mereka melihat sesuatu yang aneh. Kristal-kristal itu memiliki jejak kaya fosfor yang tidak beraturan. Peristiwa ini juga terjadi di Bumi dan kita kenal dengan sebutan solute trapping. "Saya benar-benar berpikir bahwa Mars bisa menjadi dunia yang masih aktif secara vulkanik hingga saat ini, dan hasil baru ini mengarah pada hal ini. Kita mungkin tidak melihat letusan gunung berapi di Mars selama 5 juta tahun ke depan, tetapi tidak berarti planet ini tidak aktif. Itu bisa berarti bahwa waktu antara letusan antara Mars dan Bumi berbeda," masih kata Mari. Penelitian yang telah dipublikasikan di Meteoritics & Planetary Science ini membutuhkan penilaian lebih lanjut untuk membuktikan hipotesisnya. Akan tetapi, bukti baru yang dibawa layak untuk dipertimbangkan. Sementara itu, misi NASA InSight yang sedang berlangsung yang baru-baru ini menemukan bukti Marsquakes atau gempa di Mars. Ini menambah kemungkinan bahwa hipotesis yang disebutkan di atas kemungkinan adalah benar adanya. Simak Video "Helikopter Pertama Akan Diterbangkan di Mars" [==] (ask/afr) Sumber

Jakarta - Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Arifin Tasrif serta perwakilan beberapa kementerian telah mengambil keputusan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). RUU melaju ke pembicaraan tingkat II sidang paripurna. Pembahasan RUU ini kerap dipertanyakan, lantaran pembahasannya cenderung 'kilat'. Wakil Ketua Komisi VII sekaligus Ketua Panja RUU Minerba DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, pembahasan RUU ini telah dilakukan sejak tahun 2016. "Banyak yang menanyakan melalui WA (WhatsApp), media massa, ini pembahasan terlalu cepat. Jawaban kami saudara sekalian bahwa RUU Minerba disiapkan sejak 2016," katanya dalam rapat kerja virtual, Senin (11/5/2020). "Kemudian saat-saat akhir sudah menuju pembahasan pemerintah periode lalu kemudian masuk itu tinggal pesandingan DIM (daftar investarisasi masalah)," tambahnya. Hal itu juga mengacu pada pembahasan 938 DIM yang dinilai pembahasannya cepat. Ia mengatakan, hal itu mengacu pada mekanisme pembahasan perundang-undangan. "Kemudian banyak DIM yang sama sehingga itu tidak perlu dibahas," ujarnya. Selanjutnya, ia menuturkan, DPR sesuai kewenangan yang dimiliki mempunyai mandat untuk membentuk Undang-undang. Di mana pembahasannya dilakukan bersama dengan pemerintah. Ia menambahkan, jika ada yang kurang tepat pada Undang-undang ini maka pihaknya mempersilakan untuk melakukan judicial review. "Kalau nanti ada yang kurang pas hasil Undang-undang dipersilakan judicial review. Tidak usaha pakai WA-WA yang dibombardir kepada kami semua," ujarnya Apa saja isi RUU Minerba? Simak Video "Tambang Emas Tradisional di Solok Selatan Runtuh, 9 Orang Tewas" [==] Sumber

Jakarta - Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Arifin Tasrif serta perwakilan beberapa kementerian telah mengambil keputusan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). RUU melaju ke pembicaraan tingkat II sidang paripurna. Pembahasan RUU ini kerap dipertanyakan, lantaran pembahasannya cenderung 'kilat'. Wakil Ketua Komisi VII sekaligus Ketua Panja RUU Minerba DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, pembahasan RUU ini telah dilakukan sejak tahun 2016. "Banyak yang menanyakan melalui WA (WhatsApp), media massa, ini pembahasan terlalu cepat. Jawaban kami saudara sekalian bahwa RUU Minerba disiapkan sejak 2016," katanya dalam rapat kerja virtual, Senin (11/5/2020). "Kemudian saat-saat akhir sudah menuju pembahasan pemerintah periode lalu kemudian masuk itu tinggal pesandingan DIM (daftar investarisasi masalah)," tambahnya. Hal itu juga mengacu pada pembahasan 938 DIM yang dinilai pembahasannya cepat. Ia mengatakan, hal itu mengacu pada mekanisme pembahasan perundang-undangan. "Kemudian banyak DIM yang sama sehingga itu tidak perlu dibahas," ujarnya. Selanjutnya, ia menuturkan, DPR sesuai kewenangan yang dimiliki mempunyai mandat untuk membentuk Undang-undang. Di mana pembahasannya dilakukan bersama dengan pemerintah. Ia menambahkan, jika ada yang kurang tepat pada Undang-undang ini maka pihaknya mempersilakan untuk melakukan judicial review. "Kalau nanti ada yang kurang pas hasil Undang-undang dipersilakan judicial review. Tidak usaha pakai WA-WA yang dibombardir kepada kami semua," ujarnya Apa saja isi RUU Minerba? Simak Video "Tambang Emas Tradisional di Solok Selatan Runtuh, 9 Orang Tewas" [==] Sumber

Jakarta - Polemik pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran dikaitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Awalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kementerian Keuangan segera mencarikan kekurangan pembayaran dana bagi hasil untuk pemerintah provinsi yang dipimpinnya. Namun Sri Mulyani menyatakan DBH akan dilunasi setelah ada hasil audit BPK. Ketua BPK Agung Firman Sampurna pun keberatan. Dia menjelaskan tak ada kaitannya antara pembayaran DBH dengan hasil pemeriksaan BPK. "Penting juga untuk ditegaskan di sini bahwa adalah tidak relevan itu menggunakan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk membayar DBH. Tidak ada hubungannya," kata dia dalam telekonferensi, Senin (11/5/2020). Pihaknya pun sudah menyurati Sri Mulyani pada 28 April 2020 mengenai persoalan DBH tersebut. "Tidak ada hubungan antara pembayaran kewajiban Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI atau pemerintah daerah yang mana pun, terkait kurang bayar kewajiban mereka, terkait dana bagi hasil dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada hubungannya," lanjutnya. Lanjut dia, yang dilakukan oleh institusinya adalah pemeriksaan, sementara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan adalah pengelolaan keuangan negara. "Tidak ada satupun yang kemudian mengatur bahwa pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya pemerintah pusat itu menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya mengenai dana bagi hasil," tegasnya. Dirinya pun hingga menyurati Sri Mulyani. Apa isinya? Lanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Larangan Mudik Beri Dampak Ekonomi, Ini Solusi Menkeu" [==] Sumber

Jakarta - Polemik pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran dikaitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Awalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kementerian Keuangan segera mencarikan kekurangan pembayaran dana bagi hasil untuk pemerintah provinsi yang dipimpinnya. Namun Sri Mulyani menyatakan DBH akan dilunasi setelah ada hasil audit BPK. Ketua BPK Agung Firman Sampurna pun keberatan. Dia menjelaskan tak ada kaitannya antara pembayaran DBH dengan hasil pemeriksaan BPK. "Penting juga untuk ditegaskan di sini bahwa adalah tidak relevan itu menggunakan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk membayar DBH. Tidak ada hubungannya," kata dia dalam telekonferensi, Senin (11/5/2020). Pihaknya pun sudah menyurati Sri Mulyani pada 28 April 2020 mengenai persoalan DBH tersebut. "Tidak ada hubungan antara pembayaran kewajiban Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI atau pemerintah daerah yang mana pun, terkait kurang bayar kewajiban mereka, terkait dana bagi hasil dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada hubungannya," lanjutnya. Lanjut dia, yang dilakukan oleh institusinya adalah pemeriksaan, sementara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan adalah pengelolaan keuangan negara. "Tidak ada satupun yang kemudian mengatur bahwa pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya pemerintah pusat itu menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya mengenai dana bagi hasil," tegasnya. Dirinya pun hingga menyurati Sri Mulyani. Apa isinya? Lanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Larangan Mudik Beri Dampak Ekonomi, Ini Solusi Menkeu" [==] Sumber

Jakarta - Adakah tips menghemat kuota internet karena jujur selama pandemi begini jadi lebih boros kuota karena harus WFH. (Bambang) Jawaban: Benar, saat pandemi ini, banyak terjadi problem di jaringan internet negara kita karena penggunaan data yang lebih masif pada waktu-waktu tertentu, yang biasanya disebabkan karena naiknya konsumsi video meeting, video streaming, baik untuk Work from Home atau School from Home. Saat kita bekerja di kantor, meeting dilakukan tatap muka, dan koneksi internet biasanya disediakan oleh kantor. Sekarang kuota internet harus ditanggung sendiri, apalagi mereka yang juga mempunyai anak-anak usia sekolah, jadi dalam satu rumah akan menggunakan data internet yang lebih banyak. Sebagai gambaran, dalam 1 jam video call atau meeting, misalnya menggunakan aplikasi Zoom yang ditenggarai paling hemat dalam menggunakan data, 1 jam meeting dua orang dengan resolusi 720 atau HD akan menghabiskan kira-kira data 1 GB, dan kalau internetnya kencang dan gambar lebih bagus di 1080 atau FHD, akan menghabiskan kuota 1.6 GB. Jumlah kuota data yang digunakan akan semakin besar jika yang dilakukan adalah grup meeting, kualitas video HD akan menghabiskan 1.35 GB per jam , dan melonjak ke 2.4 GB untuk kualitas FHD. Jadi jika kita sehari group meeting 1 jam saja dari senin sampai jumat, kira-kira dalam 1 bulan akan membutuhkan kuota data hanya untuk zoom meeting ini sebanyak 30 GB, belum keperluan yang lain. Apalagi selain video conference, di rumah kita akan ada lebih banyak waktu untuk menonton layanan seperti YouTube dan video on demand. Dalam 1 jam menonton Youtube kualitas 720, akan menghabiskan data 1.5 GB, dan video on demand/streaming sekitar 1.3GB. Paket internet selular, misalnya dari Telkomsel dengan kuota 14GB, harganya 300 ribu rupiah. Jadi kalau mengandalkan internet dari kartu selular, butuh biaya lumayan besar. Bagaimana caranya memperkecil penggunaan internet? Biasanya orang disarankan untuk mengecilkan resolusi video streaming atau video call, efeknya kuota lebih irit, tapi tidak akan banyak, sedangkan gambar yang dihasilkan tidak bagus. Kemudian bisa juga memasang add on blokir terhadap iklan yang muncul saat browsing, bisa menghemat, tetapi juga tidak akan banyak. Cara yang lebih baik, menetapkan kira-kira berapa besar kuota yang akan kita habiskan dalam 1 bulan selama pandemi per orang untuk kebutuhan WFH, browsing, menonton Youtube, streaming lagu dan film, dan lain sebagainya. Misalnya didapat kebutuhan 60 GB per bulan untuk anda sendiri. Maka bisa coba mencari paket alternatif dari provider yang bagus atau cukup bagus penerimaannya di rumah, sekaligus menawarkan paket yang lebih terjangkau. Tetapi kalau anda tidak sendiri di rumah, masih ada anggota di rumah juga yang membutuhkan internet, setelah biaya internet lewat kartu selular melebihi 300 ribu rupiah, ada baiknya memasang WiFi internet di rumah, karena rata-rata provider yang menyediakan layanan internet di rumah, bisa didapat dengan biaya 200-300 ribu per bulan untuk kecepatan 10-20 Mbps. Biasanya penyedia layanan WiFi internet tidak membatasi penggunaan kuota, tetapi ada beberapa penyedia juga memberlakukan FUP, atau Fair Usage Policy, dimana ketika batas kuota terlampaui, maka kecepatan internet akan diturunkan, seperti misalnya IndiHome paket 10 Mbps memiliki FUP 200-300 GB, dan FUP ini akan lebih tinggi saat kita memilih paket internet yang lebih kencang, tetapi tentu saja lebih mahal biayanya. Kecepatan internet setelah FUP dilewati, biasanya hanya bagus untuk chat atau browsing saja, tidak akan terpakai untuk video call. Beberapa provider internet WiFi lain tidak memiliki FUP ini, jadi benar-benar memberikan unlimited data. Untuk itu kita bisa coba cari tahu, di daerah kita bisa dipasang provider internet yang mana dengan googling, dan mengontak provider yang penawarannya sesuai kebutuhan kita. Oh ya, salah satu saran, untuk kepentingan WFH berupa video conference, kalau bisa menggunakan provider internet yang menawarkan kecepatan seimbang antara download dan upload atau sering disebut satu banding satu, karena kita butuh melihat lawan bicara dan juga kebalikannya. Kebanyakan video conference sering berjalan tidak mulus, karena salah satunya provider internet hanya menyediakan kecepatan download yang tinggi, tetapi kecepatan upload hanya sepersepuluhnya. Simak Video "Tips Kuota Internet Anti Jebol saat Social Distancing" [==] (jsn/fyk) Sumber

Jakarta - Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta masih terus berlaku. Dalam pelaksanaannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bakal ada sanksi keras bagi dunia usaha yang kedapatan melanggar ketentuan PSBB di Jakarta. Anies menyiapkan sanksi berupa penyegelan hingga denda puluhan juta rupiah. Misalnya untuk pengusaha rumah makan atau restoran, mereka wajib untuk membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung alias take away. Hal ini diatur dalam Pergub no 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta. "Membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara Langsung (take away), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar," bunyi pasal 7 ayat 1a, seperti dikutip detikcom, Senin (11/5/2020). Apabila pengusaha ada yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan. Serta denda administratif mulai dari Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Pengusaha akan berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP dalam pengenaan sanksinya. Satpol PP akan ditemani perangkat daerah terkait. Hotel pun sama, masih dalam Pergub 41 tahun 2020 Anies meminta seluruh layanan hotel yang berpotensi menciptakan kerumunan wajib ditutup selama PSBB. Jika ada pengelola yang bandel, Anies sudah menyiapkan sanksi tegas berupa penyegelan dan denda. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi administratif, berupa penyegelan sementara fasilitas hotel hingga selesainya penerapan PSBB, hingga sanksi denda maksimal Rp 50 juta. "Penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel dan denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000 ," bunyi pasal 8 ayat 1. Klik halaman berikutnya >>> Sumber

Jakarta - Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta masih terus berlaku. Dalam pelaksanaannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bakal ada sanksi keras bagi dunia usaha yang kedapatan melanggar ketentuan PSBB di Jakarta. Anies menyiapkan sanksi berupa penyegelan hingga denda puluhan juta rupiah. Misalnya untuk pengusaha rumah makan atau restoran, mereka wajib untuk membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung alias take away. Hal ini diatur dalam Pergub no 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta. "Membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara Langsung (take away), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar," bunyi pasal 7 ayat 1a, seperti dikutip detikcom, Senin (11/5/2020). Apabila pengusaha ada yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan. Serta denda administratif mulai dari Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Pengusaha akan berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP dalam pengenaan sanksinya. Satpol PP akan ditemani perangkat daerah terkait. Hotel pun sama, masih dalam Pergub 41 tahun 2020 Anies meminta seluruh layanan hotel yang berpotensi menciptakan kerumunan wajib ditutup selama PSBB. Jika ada pengelola yang bandel, Anies sudah menyiapkan sanksi tegas berupa penyegelan dan denda. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi administratif, berupa penyegelan sementara fasilitas hotel hingga selesainya penerapan PSBB, hingga sanksi denda maksimal Rp 50 juta. "Penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel dan denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000 ," bunyi pasal 8 ayat 1. Klik halaman berikutnya >>> Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona atau COVID-19 membuat aktivitas sosial dan ekonomi dibatasi. Akhirnya roda perekonomian melambat dan berujung pada badai PHK. Pemerintah sendiri saat ini tengah mencari titik keseimbangan agar masyarakat tidak banyak terpapar virus Corona dan juga tidak terpapar PHK. Salah satunya dengan mempersilahkan masyarakat berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas kembali. "Kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kita kurangi," kata Kepala BNPB yang juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo dalam konferensi pers virtual, Senin (11/5/2020). Doni menjelaskan, terdapat kriteria masyarakat dalam potensi terpapar virus. Kelompok paling rentan adalah usia lanjut yang terbagi dalam 60 tahun ke atas dan berusia 46 tahun hingga 59 tahun. Kelompok rentan ini menjadi fokus pemerintah agar dijaga potensi penularannya. "60 tahun ke atas risiko kematian adala 45%. Kemudian kelompok usia 46 sampai dengan 59 tahun tetapi memiliki penyakit penyerta atau komorbit antara lain hipertensi, diabet, jantung, PPOK penyakit paru obstrasi kronis yang biasanya karena kebiasaan merokok," terangnya. Klik halaman berikutnya >>> Simak Video "Aneka Penindakan ke Mal dan Pertokoan di DKI yang Abaikan PSBB" [==] Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona atau COVID-19 membuat aktivitas sosial dan ekonomi dibatasi. Akhirnya roda perekonomian melambat dan berujung pada badai PHK. Pemerintah sendiri saat ini tengah mencari titik keseimbangan agar masyarakat tidak banyak terpapar virus Corona dan juga tidak terpapar PHK. Salah satunya dengan mempersilahkan masyarakat berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas kembali. "Kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kita kurangi," kata Kepala BNPB yang juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo dalam konferensi pers virtual, Senin (11/5/2020). Doni menjelaskan, terdapat kriteria masyarakat dalam potensi terpapar virus. Kelompok paling rentan adalah usia lanjut yang terbagi dalam 60 tahun ke atas dan berusia 46 tahun hingga 59 tahun. Kelompok rentan ini menjadi fokus pemerintah agar dijaga potensi penularannya. "60 tahun ke atas risiko kematian adala 45%. Kemudian kelompok usia 46 sampai dengan 59 tahun tetapi memiliki penyakit penyerta atau komorbit antara lain hipertensi, diabet, jantung, PPOK penyakit paru obstrasi kronis yang biasanya karena kebiasaan merokok," terangnya. Klik halaman berikutnya >>> Simak Video "Aneka Penindakan ke Mal dan Pertokoan di DKI yang Abaikan PSBB" [==] Sumber

San Francisco - Google adalah salah satu perusahaan pertama yang menerapkan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) terkait pandemi Corona. Tentu ada beberapa hal baru bagi mereka dan salah satunya tidak ada lagi makan gratis. Ya selama ini, Google terkenal karena menggratiskan seluruh makanan di kantor. Tak hanya itu, snack dan minuman pun tersedia secara cuma-cuma. Akan tetapi lantaran hampir semua pegawai bekerja dari rumah, tidak ada lagi fasilitas tersebut, begitupun uang penggantinya. Tak hanya makanan, fasilitas gratis seperti fitness di kantor pun tidak bisa dinikmati dan juga tanpa penukaran dalam bentuk uang. Dikutip detikINET dari New York Post, belum jelas pula bagaimana sistem makan di kantor Google nanti ketika dibuka lagi untuk karyawan. Diskusi online yang diikuti karyawan Google pun ramai soal itu. "Saya sering membayangkan bagaimana nanti hari pertama kembali ke kantor. Apa akan ada makanannya?" tulis seorang pegawai. "Sulit nih, sekarang aku perlu masak sendiri, mencuci piring, semua hal yang dulu ditangani kantin kantor," sebut yang lain. Agaknya, para pegawai Google masih harus bersabar. CEO Alphabet Sundar Pichai mengubah pernyataannya terkait sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dijalani oleh para pegawai Google. Sebelumnya Pichai menyebut kalau para pegawai Google bakal bekerja remote sampai 1 Juni. Namun menurut The Information, Pichai meralat bahwa mayoritas pegawainya bakal WFH sampai akhir 2020. Menurutnya, hanya pegawai yang benar-benar perlu berada di kantor secara fisik yang dibolehkan bekerja mulai Juni atau Juli. Itu pun dengan bermacam kondisi untuk menjaga kesehatan pegawai lainnya dan sesuatu yang disebutnya sebagai 'pengalaman bekerja di kantor yang berbeda'. Simak Video "Tips Work From Home Tetap Menyenangkan Versi Cowok" [==] (fyk/fyk) Sumber

Jakarta - Kemungkinan bahwa virus Corona berasal dari laboratorium di Wuhan terus didengungkan, antara lain oleh pemerintah Amerika serikat. Seorang profesor di Australia pun mendukung teori tersebut. Profesor Clive Hamilton yang terkenal di Negeri Kanguru itu adalah pakar China dan akademisi Australian National University serta Charles Sturt University. Ia menilai asal COVID-19 dari pasar Wuhan meragukan dan lebih cenderung dari laboratorium Wuhan. Sebab, kasus terawal COVID-19 menurutnya menimpa orang yang sama sekali tidak berhubungan dengan pasar hewan Wuhan. "Hal ini ditunjukkan oleh studi kualitas tinggi. Jadi, gagasan bahwa virus ini berawal di Desember, akhir Desember, di pasar ini, tidak terukur," cetusnya. "Satu-satunya penjelasan lain yang masuk akal adalah bahwa virus ini bocor dari Wuhan Institute of Virology," katanya, dikutip detikINET dari Daily Mail. Ia menyebutkan hipotesis itu justru berawal dari ilmuwan China sendiri dan sempat beredar di internet sebelum mendadak lenyap. Kemudian netizen China sempat mencaritahu tentang seorang wanita yang diduga pasien pertama COVID-19 dan dia bekerja di laboratorium tersebut sebelum hilang. Pasar Wuhan tersebut letaknya tidak jauh dari Wuhan Institute of Virology, di mana di sana ada riset coronavirus di kelelawar, termasuk kemungkinan dilakukan modifikasi. "Ada potensi virus ini lolos dengan suatu cara," begitu opininya. Ia mengklaim dua ilmuwan China sempat menulis bahwa coronavirus berasal dari laboratorium tersebut. "Ada hipotesis sangat masuk akal bahwa seseorang terinfeksi di laboratorium, keluar dan mulai menularkan ke orang lain," katanya. Sumber

Hampir semua sektor mengalami penurunan harga saham, kecuali sektor farmasi. == SOLO -- Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan penurunan harga saham di bursa mampu mendongkrak pembelian yang dilakukan oleh investor. "Banyak saham yang turun harga sekitar 30-40 persen. Awalnya karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang mengakibatkan sebagian investor galau," kata Kepala Kantor BEI Jawa Tengah 2 M Wira Adibrata di Solo, Senin (11/5). Ia mengatakan efek dari perang dagang tersebut diperparah dengan masuknya Covid-19 di sejumlah negara termasuk Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut memberikan dampak luar biasa bagi kondisi pasar saham. "Hampir semua sektor mengalami penurunan harga, kecuali sektor farmasi yang harga sahamnya masih bagus. Bahkan saham-saham blue chip (unggulan) tidak terhindarkan dari penurunan harga ini," katanya. Ia mengatakan penurunan harga sendiri terjadi di bulan Maret. Meski demikian, dikatakannya, untuk kondisi saat ini harga mulai mengalami kenaikan meskipun hanya setengah dari total penurunan. "Ini karena investor mulai bergerak, mereka mulai melakukan pembelian. Bahkan perusahaan sendiri juga melakukan buy back (beli kembali)," katanya. Untuk kondisi di Jawa Tengah 2, BEI mencatat terjadi kenaikan angka transaksi pada bulan Maret 2020 jika dibandingkan dengan bulan Februari 2020. Berdasarkan data, untuk bulan Februari ada sebanyak 28.394 investor yang melakukan transaksi, sedangkan untuk jumlah transaksinya sebesar Rp826.257.621.735. Selanjutnya, transaksi mengalami peningkatan di bulan Maret, yaitu sebesar Rp1.081.999.906.286 dengan jumlah investor 28.814 investor. "Untuk data bulan April belum keluar, tetapi kalau melihat antusias investor, transaksi tetap akan stabil bahkan cenderung naik. Apalagi saat ini harga saham unggulan sudah terlalu murah," katanya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Sony menangguhkan layanan PlayStation Store di China daratan. Penangguhan ini dilakukan untuk upgrade sistem keamanan toko game online tersebut. Dikutip detikINET dari Reuters, Senin (11/5/2020) Sony mengumumkan penangguhan ini lewat media sosial Weibo pada hari Minggu (10/5). Dalam pengumuman tersebut tidak disebutkan kapan layanan ini akan kembali beroperasi. Tapi, penangguhan ini terjadi beberapa saat setelah muncul laporan di media sosial China tentang pengguna PlayStation yang bisa mengakses dan mengunduh game tidak berlisensi dari negara lain lewat backdoor. Pada awal bulan ini, seorang pengguna Weibo bernama 'senliyingsi' mengatakan ia telah melaporkan backdoor tersebut kepada otoritas China. Unggahannya tersebut kemudian dikritik oleh ribuan penggemar game di China. Reuters juga menemukan beberapa penjual di platform e-commerce yang menawarkan jasa untuk membobol batasan yang ada di PlayStation Store China dengan bayaran kurang dari 5 dolar. Ketika dimintai keterangan oleh Reuters, Sony tidak menjawab apakah penangguhan ini merupakan efek dari laporan tersebut. Mereka hanya mengatakan penutupan sementara ini untuk meningkatkan keamanan layanan PlayStation Store. Perusahaan, baik domestik maupun asing, yang ingin meluncurkan game di China harus mendapatkan lisensi dari regulator konten terlebih dahulu. Lisensi ini diberikan untuk mencegah masuknya game dengan konten yang tidak sesuai dan dianggap membahayakan, misalnya konten kekerasan. Untuk menuruti aturan tersebut, produsen konsol game seperti Sony dan Nintendo membuka toko online khusus untuk pasar China yang berisi game yang telah disetujui regulator. Tapi jumlah game yang ditawarkan sangat terbatas dan memaksa gamer mencari cara untuk mengakali sistem agar bisa mengakses game yang populer tapi tidak berlisensi. Misalnya pada tahun 2019 lalu, Sony hanya menambahkan 13 game baru ke PlayStation Store China. Nintendo Switch malah hanya menawarkan tiga game di toko online-nya sejak meluncur di China pada Desember 2019. Simak Video "Guys, PS4 Bagi 2 Game Gratis!" [==] (vmp/fyk) Sumber

Rasio pajak menjadi salah satu sorotan bagi BPK. == JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menyatakan, terdapat potensi pajak di Indonesia yang belum terjangkau pemerintah. Hal itu terlihat dari tingkat produk domestik bruto (PDB) yang terus meningkat, tetapi rasio pajak terhadap PDB konsisten mengalami penurunan. "PDB meningkat tapi rasio pajak menurun, jadi ada poin-poin yang belum terambil atau diperoleh pajaknya," kata Agus dalam Media Workshop Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019 BPK, Senin (11/5). Diketahui, hingga akhir 2019 lalu, angka PDB nasional kembali meningkat ke posisi Rp 16 ribu triliun. Namun angka rasio pajak turun dari 11,5 persen pada 2018 menjadi 10,7 persen akhir 2019. Agus menuturkan, hal itu menjadi salah satu sorotan bagi BPK. Sebab, penerimaan negara menjadi indikator pembagi dalam setiap utang yang diambil pemerintah untuk menutupi defisit anggaran setiap tahunnya. Oleh sebab itu, BPK mendorong pemerinah untuk terus menggali potensi-potensi pajak seiring naiknya angka PDB. "Masih ada yang belum termitigasi pajaknya, karena itu kita melihat ini bagian dari jangka panjang pemerintah untuk terus menggali potensi pendapatan," ujar Agus. Ia pun menegaskan, kaitannya dengan utang, pemerintah harus benar-benar memiliki sistem pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Tentunya dengan terus berupaya meningkatkan pendapatan agar utang yang dimiliki Indonesia tidak menjadi ancaman di masa yang akan datang. "Untuk itulah, BPK selalu melihat posisi utang dari berbagai indikator, termasuk dalam konteks penerimaan kita," kata Agus. Sementara itu, Auditor Keuangan Negara II BPK, Laode Nusriadi, mengatakan, secara teori pengelolaan dan pemanfaatan utang seharusnya bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian. Pengelolaan utang yang berkesinambungan secara fiskal pada akhirnya akan menjaga kedaulatan nasional. Meskipun, tak dipungkiri posisi utang pemerintah masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB seperti yang diatur dalam undang-undang. Adapun dari sisi defisit anggaran, pun masih di bawah tiga persen. Kendati demikian, utang-utang yang diambil pemerintah meski ditujukan untuk membiayai belanja-belanja produktif, Laode menilai, pemerintah belum memiliki parameter untuk mengukur efektivitas utang tersebut. "Ini belum ada parameternya, bahwa di satu sisi sifat belanja ekpansif dengan membuat anggaran defisit, tapi utang untuk belanja itu tidak ada ukuran-ukurannya," ujar Laode. Sumber

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sore ini menerbitkan peringatan bagi para pengusaha yakni wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat waktu, dengan batas maksimal H-7 Lebaran. "THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," kata Ida dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2020). Dalam peringatan tertulisnya itu, Ida juga membeberkan ada denda % bagi pengusaha yang telat mencairkan THR. Denda ini pun tidak menghilangkan pengusaha untuk tetap membayar THR. Lalu, bagi pengusaha yang tak membayar akan diberikan sanksi. "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tegas Ida. Padahal, Rabu (6/5) lalu, Ida juga menerbitkan surat edaran (SE) soal THR di tengah pandemi Corona (COVID-19). SE tersebut bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Surat yang ditujukan kepada para gubernur ini memuat ketentuan pembayaran THR, termasuk soal cicilan atau penundaan THR. Pada poin ke satu (1) SE ini meminta gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin ke dua (2), SE menyinggung perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, di mana mesti dilakukan dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan. "Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh. Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," bunyi poin 2 seperti dikutip detikcom. Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal. Pertama, seperti dimuat dalam poin 2a, bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. "Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati," bunyi poin 2b. Ketiga yakni dalam poin 2c disebutkan, dialog tersebut untuk menyepakati waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan. Dalam SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Telkomsel turut memerangi pandemi Corona di Indonesia dengan mendonasikan alat ventilator hingga lebih dari 100 ribu Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, seperti baju hamzat, thermogun infrared, masker, serta perlengkapan medis lainnya turut didonasikan Telkomsel yang disalurkan ke Rumah Sakit Darurat, yaitu Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di berbagai daerah Tanah Air, serta melalui pihak ketiga, Yayasan BUMN. Menariknya dalam donasi APD tersebut, Telkomsel berkolaborasi dengan startup Jahitin (The NextDev 2019), memproduksi masker dengan startup Kostoom (The NextDev 2016). Sementara itu, dalam menyediakan ventilator, operator seluler yang identik warna merah ini bekerjasama dengan Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman ITB lewat program Salman ITB Peduli. Kemudian, pada program Operasi Penanganan dan Pencegahan virus Corona yang diinisiasi oleh PMI, Telkomsel dipercaya untuk menyediakan solusi IoT FleetSight dan TOMS (Telkomsel Order Management System), yang akan membantu PMI untuk tetap dapat menerapkan pembatasan fisik (physical distancing) dalam pengelolaan kegiatan, distribusi dan kendaraan operasional PMI. Berkolaborasi dengan startup lulusan The NextDev, Telkomsel mendonasikan alat-alat medis untuk rumah sakit darurat dan rumah sakit rujukan COVID-19. Foto: Telkomsel Telkomsel juga telah melakukan pemberian dukungan secara strategis bagi sejumlah lembaga pemerintahan dan organisasi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa upaya yang telah dilakukan meliputi pemberian bantuan alat kesehatan untuk Pemkab Belitung, Pemkab Batam, dan Pemkot Jayapura, serta bantuan alat kesehatan dan alat komunikasi bagi RS Isolasi Semarang. Bersama dengan Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah, Telkomsel menghadirkan layanan video conference CloudX di Rumah Sakit Darurat di Jakarta dan Batam. Sedangkan dalam kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan Pemprov DKI Jakarta, Telkomsel menyediakan akses gratis tiga situs informasi penanganan COVID-19, serta pemanfaatan fitur broadcast SMS dalam mengedukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Berkolaborasi dengan startup lulusan The NextDev, Telkomsel mendonasikan alat-alat medis untuk rumah sakit darurat dan rumah sakit rujukan COVID-19. Foto: Telkomsel Di samping itu, anak perusahaan Telkom ini memastikan penguatan jaringan di seluruh rumah sakit rujukan, serta rumah sakit darurat penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Telkomsel juga mendukung pengamanan jaringan di Natuna Kepulauan Riau dan Pulau Sebaru Kepulauan Seribu DKI Jakarta, saat proses observasi WNI yang baru pulang masing-masing dari Wuhan dan Jepang. Secara total nilai keseluruhan CSR Telkomsel dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia mencapai Rp 25 miliar. Simak Video "Menkominfo: Operator Seluler Jadi Garda Depan Pencegahan Corona" [==] (agt/fyk) Sumber

Jakarta - Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa WeChat memonitor orang asing. Laporan ini membuat pengguna bukan warga negara China mungkin perlu berpikir dua kali sebelum menggunakannya. Aplikasi chat milik raksasa internet asal China Tencent ini, menjadi platform media sosial terpopuler di China. Secara global, WeChat saat ini digunakan oleh 1 miliar pengguna. Namun di balik kejayaannya, Citizen Lab dari University of Toronto dalam studinya menemukan bahwa aplikasi ini memonitor pesan yang dibagikan oleh orang yang terdaftar dengan nomor telepon non-China, kemudian memasukkan konten tersebut ke dalam algoritma sensor untuk membantu membangun basis data yang digunakannya. Kesimpulan ini berdasarkan percobaan yang mereka lakukan dengan mengirimkan konten yang sensitif secara politik antara akun yang tidak terdaftar di China. Kemudian, ketika konten yang sama dikirim antara akun yang terdaftar di China, konten tersebut ditandai dan kemudian disensor. Sementara akun di luar China tidak disensor, mereka dilaporkan tunduk pada pengawasan konten, informasi yang tidak ditemukan pada dokumen publik, dan permintaan akses data, termasuk diskusi dengan perwakilan Tencent. Menanggapi laporan ini, Tencent seperti dikutip dari CNBC, mengaku telah menerima temuan penelitian tersebut dan menganggapnya serius. Hal ini dikarenakan perusahaan mereka menganggap privasi pengguna dan keamanan data sebagai nilai utama. "Berkenaan dengan saran bahwa kami terlibat dalam pengawasan konten pengguna internasional, kami dapat mengkonfirmasi bahwa semua konten yang dibagi di antara pengguna internasional WeChat adalah bersifat pribadi," kata juru bicara CNBC. "Sebagai perusahaan global yang terdaftar secara publik, kami berpegang teguh pada standar tertinggi, dan kebijakan serta prosedur kami mematuhi semua hukum dan peraturan di setiap negara tempat kami beroperasi," sambungnya. Belum diketahui langkah apa yang akan dilakukan Tencent pada WeChat. Yang jelas, Tencent perlu bertindak cepat untuk memperbaiki citranya. Untuk diketahui, temuan ini bisa memengaruhi eksistensinya di daftar aplikasi di Apple App Store dan Google Play Store, karena kedua toko aplikasi ini mengharuskan developer untuk mengungkapkan data yang mereka kumpulkan. Simak Video "Aplikasi Peta untuk Warga China Hindari Virus Corona" [==] (rns/fyk) Sumber

Jakarta - Jumlah pekerja yang sudah dirumahkan dan di-PHK imbas dari wabah virus Corona sudah capai 6 juta orang lebih. Angka itu berasal dari berbagai sektor dunia usaha. Meski berat, para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mencari cara agar perusahaannya tidak merumahkan pegawainya atau bahkan melakukan PHK. "Untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita sudah luar biasa berjuang meski adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di bulan puasa. Sehingga, kawan-kawan keluarga besar HIPMI bisa untuk tetap bertahan. Untuk tidak pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan saja ini sudah luar biasa," kata Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2020). BPP HIPMI pun hari ini melakukan pertemuan virtual dengan Badan Pengurus Daerah (BPD) maupun Badan Pengurus Cabang (BPC) yang bertajuk silaturahmi nasional. Tujuannya untuk memberikan semangat dan memotivasi kepada para pengusaha muda untuk bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19. Menurut Mardani, ada dukungan yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan seperti kebijakan stimulus keuangan restrukturisasi atau keringanan kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi sektor usaha yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pandemi COVID-19. "Misalnya seperti berhubungan soal relaksasi kredit berupa penangguhan cicilan dan bunga bagi sejumlah sektor usaha dan khusus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bahwa OJK telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar, bisa koordinasi kepada ketua bidang keuangan dan perbankan, serta melaporkannya," ucapnya. Menurutnya OJK terus membantu pemerintah dengan memberikan ruang pelonggaran kepada sektor usaha, termasuk UMKM agar diringankan pembayaran kredit atau pembiayaannya serta dimudahkan untuk kembali mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan. "Relaksasi kredit dari pemerintah apabila terjadi kendala di lapangan, bisa berkoordinasi dengan bidang terkait. Berinvestasi juga harus hati-hati dalam pandemi COVID-19 ini. Kawan-kawan kalau ada masalah di perbankan soal relaksasi untuk pembayaran bunga bank untuk minta penundaan bunga ada diskon 3 persen maksimal, tergantung lobi dari kebijakan bank masing-masing. Permasalahan yang ada ini kita sharing," ucapnya. Simak Video "Gegara Corona, Ramayana Depok PHK 87 Karyawannya" [==] (das/dna) Sumber