bot

Jakarta - Pengelola bandara PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan sejumlah upaya untuk menghadapi pandemi Corona. Cara yang ditempuh berupa pengurangan biaya serta mendorong bisnis non inti. Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi menjelaskan, menglompokan jenis biaya menjadi 4 kategori. Kategori pertama ialah non essential yakni jenis komponen biaya yang dapat langsung dipotong karena tidak memiliki dampak langsung. "Porsi pemotongannya paling besar di atas 70 sampai 90%," katanya dalam diskusi online, Selasa (12/5/2020). Kategori kedua ialah contributor yakni jenis biaya yang dipengaruhi faktor produksi. Jenis biaya ini dipangkas 20-85%. "Walaupun tidak menutup bandara kita downsizing mengurangi luasan operasional," jelasnya. Ketiga jenis biaya essential yakni biaya yang diperlukan untuk jalannya operasional dan safety. Biaya ini mengalami penurunan kurang dari 20%. Keempat ialah accelerator yakni jenis biaya yang digunakan perusahaan untuk melakukan akselerasi. Biaya ini dipangkas 10-20%. Ia menambahkan, Angkasa Pura I akan memangkas opex 32%. Serta menunda atau membatalkan capex dengan pengurangan 39%. Lanjut Faik, beberapa proyek AP I akan ditunda. Namun, proyek-proyek yang ditujukan untuk menunjang pariwisata super prioritas akan terus berjalan. "Terutama proyek-proyek mendukung pariwisata terutama pengembangan destinasi super prioritas Lombok, Manado Yogyakarta tetap kita jalankan. Harapannya setelah COVID-19 selesai maka pariwisata pulih," terangnya. Selanjutnya, untuk mendorong pendapatan AP I akan mendorong bisnis kargo dan logistik. Serta, pihaknya akan mendorong pemanfaatan lahan idle untuk dikembangkan aero city. "Nanti di bulan Juni kita sewa juga Pelita Air. Kita sewa 2 pesawat Pelita Air untuk pesawat angkutan logistik dan kargo," ujarnya. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan perjalanan Kereta Api Luar Biasa (KLB) untuk berbagai rute mulai hari ini sampai 31 Mei 2020. "Terdapat 6 perjalanan Kereta Api Luar Biasa yang kami operasikan untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai aturan pemerintah dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangannya, Senin (11/5/2020). Joni menjelaskan, pengoperasian KLB ini menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalan Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Sesuai Surat Edaran Gugus Tugas COVID-19, masyarakat yang diperbolehkan menggunakan KLB ialah pekerja di pelayanan penanganan COVID-19, pertahanan & keamanan, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi penting; perjalanan darurat pasien atau orang yang memiliki keluarga inti sakit keras atau meninggal; serta repatriasi. Adapun 3 rute yang dilayani adalah: 1. Gambir - Surabaya Pasarturi pp (Lintas Utara) a. Rangkaian: 4 Kereta Eksekutif dan 4 Kereta Ekonomi b. Kapasitas yang dijual: 264 Tempat Duduk (50% dari total tempat duduk tersedia) c. Stasiun Naik/Turun Penumpang: Gambir, Cirebon, Semarang Tawang, Surabaya Pasarturi d. Tarif jarak terjauh: Eksekutif Rp750.000 dan Ekonomi Rp400.000 2. Gambir - Surabaya Pasarturi pp (Lintas Selatan) a. Rangkaian: 4 Kereta Eksekutif dan 4 Kereta Ekonomi b. Kapasitas yang dijual: 264 Tempat Duduk (50% dari total tempat duduk tersedia) c. Stasiun Naik/Turun Penumpang: Gambir, Yogyakarta, Solo Balapan, Surabaya Pasarturi d. Tarif jarak terjauh: Eksekutif Rp 750.000 dan Ekonomi Rp 450.000 3. Bandung - Surabaya Pasarturi pp a. Rangkaian: 3 Kereta Eksekutif dan 3 Kereta Ekonomi b. Kapasitas yang dijual: 198 Tempat Duduk (50% dari total tempat duduk tersedia) c. Stasiun Naik/Turun Penumpang: Bandung, Yogyakarta, Madiun, Surabaya Pasarturi d. Tarif jarak terjauh: Eksekutif Rp 630.000 dan Ekonomi Rp 440.000 Tiket dijual mulai Senin, 11 Mei 2020 di loket stasiun keberangkatan penumpang. Pemesanan dan pembelian tiket dapat dilakukan mulai H-7 keberangkatan, oleh penumpang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan. Simak Video "KAI Imbau Penumpang Sakit Tak Memaksakan Diri Bepergian Jauh" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - THR menjadi sesuatu yang dinantikan oleh pekerja menjelang Lebaran. Namun ada saja keluhan dari para buruh soal pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya tersebut, mulai dari telat dibayar hingga tidak dibayar secara utuh. Bagi pekerja yang mengalami masalah tersebut bisa melaporkan ke posko pengaduan yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Kementerian Ketenagakerjaan juga membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR tahun 2020 di pusat. Jadi kami sudah membentuk, hari ini kami umumkan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam telekonferensi dengan wartawan, Selasa (12/5/2020). Posko Pengaduan THR tahun 2020 dilakukan secara online melalui www.kemnaker.go.id. Posko ini melayani konsultasi dan pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh, serta pengusaha mulai 11 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020. "Mulai tanggal 11 Mei tahun 2020 hingga 31 Mei 2020 selama jam kerja, dari jam 08.00 sampai jam 15.30," sebutnya. Pihaknya juga akan mengawasi perusahaan-perusahaan yang hendak mencicil atau menunda pembayaran THR karena mengaku sedang kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat Kesepakatan dengan pekerja. Harus ada perjanjian tertulis sebagai buktinya. "Apabila pengusaha tidak memiliki perjanjian secara tertulis sebagai tanda kesepakatan maka pegawai pengawas akan melakukan penegakan pelaksanaan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (toy/hns) Sumber

15 bank ini sebagai penyedia likuiditas bagi bank pelaksana restrukturisasi kredit == JAKARTA -- Sebanyak 15 bank dengan aset terbesar ditetapkan sebagai bank peserta yang berfungsi menjadi penyangga dana likuiditas. Bank peserta atau Bank Jangkar berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana untuk restrukturisasi kredit. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pereraturan Pemerintah Republika Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Ini merupakan pelaksanaan pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah bisa menempatkan dana di perbankan. Penempatan dana ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan atau memberikan tambahan kredit modal kerja. Regulasi yang diundangkan pada 11 Mei 2020 juga mengatur kepemilikan saham Bank Jangkar atau bank peserta. Setidaknya sebanyak 51 persen saham Bank Jangkar atau bank peserta harus dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dengan berbadan hukum Indonesia. Bank peserta atau Bank Jangkar harus merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK dan termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar. Bank peserta atau Bank Jangkar ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisioner OJK. Bank Jangkar atau bank peserta berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas. Namun bank pelaksana harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama, bank pelaksana berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, atau memberikan tambahan kredit dan pembiayaan modal kerja. Kedua, bank pelaksana memberikan tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau BPR Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Ketiga, bank pelaksana yang bertindak sebagai bank pelaksana menerima dana penyangga likuiditas dari penempatan dana pemerintah. Keempat, bank pelaksana harus memiliki kriteria sebagai bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK, memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank lndonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari enam persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Nantinya transaksi antara Bank Jangkar atau bank peserta dengan bank pelaksana akan diatur dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas berwenang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan Bank Jangkar atau bank peserta dalam menyediakan dana bagi bank pelaksana. Jika bank peserta atau Bank Jangkar mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka LPS mengutamakan pengembalian dana pemerintah. Sumber

Jakarta - Bagian besar dari roket milik China yang diluncurkan ke angkasa baru-baru ini jatuh kembali ke Bumi. Masalahnya, roket itu meluncur tak terkendali walau akhirnya tidak membahayakan karena mendarat di lautan Atlantik. Dikutip detikINET dari CNN, jatuhnya roket China tersebut sempat menimbulkan ketegangan selama beberapa jam lantaran jalurnya dan juga lokasi pendaratannya sempat jadi misteri. Jadi pada 5 Mei silam, China meluncurkan roket Long March 5B yang menggendong pesawat antariksa prototipe. Penerbangan dilakukan di Wenchang Space Launch Center di Provinsi Hainan. Dengan berat hampir 18 ton, bagian inti roket itu kemudian jatuh dan menjadi sampah antariksa dengan ukuran terbesar yang jatuh tanpa terkendali ke Bumi sejak tahun 1991. Ia menempati ranking keempat sampah angkasa terbesar yang jatuh ke Bumi. Biasanya, roket besar semacam itu punya pengendali sehingga bisa didaratkan di arena yang ditentukan, namun tidak demikian dengan Long March 5B. Untungnya, jatuhnya bagian besar roket semacam ini biasanya tak sangat berbahaya atau menimbulkan kerusakan luas kalaupun tidak mendarat di lautan. "Bagi obyek besar semacam ini, komponen padat seperti mesin roket bisa bertahan saat jatuh ke Bumi," cetus Jonathan McDowell dari Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "Sekali obyek itu mencapai atmosfer rendah, jatuhnya menjadi relatif lebih lambat, sehingga skenario terburuk adalah bisa menghancurkan sebuah rumah," tambahnya memberi ilustrasi. Melacak obyek semacam itu yang bergerak cepat di atmosfer adalah hal yang sangat sulit. SpaceTrack yang mendeteksinya hanya dapat memberi batasan area jatuhnya, tidak bisa secara persis. Simak Video "Pameran Alat Pertahanan, Jakarta" [==] (fyk/fay) Sumber

Berdasar data EWS Kementan, cabai rawit surplus 27 ribu ton sehingga harga turun == JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat produksi cabai rawit pada Mei 2020 ini mengalami over supply atau kelebihan pasokan hingga 27.130 ton, berdasarkan data Early Warning System (EWS). Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menyebutkan neraca cabai rawit yang mengalami surplus sebesar 27.130 ton tersebut menyebabkan jatuhnya harga komoditas hortikultura itu di tingkat petani. "Cabai rawit ini surplus lebih dari 27 ribu ton, makanya bulan ini harganya jatuh. Namun, stok cabai rawit Mei hingga Juni masih aman secara nasional," kata Prihasto pada web seminar yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/5). Prihaso mengungkapkan melimpahnya hasil panen tersebut tidak sebanding dengan permintaan pasar saat ini akibat kebijakan PSBB di beberapa daerah tujuan pasar. Akibatnya, memang terjadi kelebihan pasokan yang berdampak pada jatuhnya harga sehingga petani kekurangan modal untuk menanam kembali. Berdasarkan data EWS yang dimiliki Kementan, produksi cabai rawit pada Mei mencapai 115.458 ton dengan daerah penghasil tertinggi di Jawa Timur sebanyak 44.090 ton. Sementara itu kebutuhan cabai rawit pada bulan ini berkisar 88.327 ton, sehingga dihasilkan surplus 27.130 ton. Kemudian pada Juni 2020 surplus cabai rawit diprediksi menurun sebesar 14.941 ton dengan produksi mencapai 98.536 ton dan kebutuhan 83.595 ton. Sudargo, petani cabai di Pati, mengaku panen cabai rawitnya hanya dihargai Rp 1.500 per kilogram, padahal dalam setengah hari ongkos panen memerlukan biaya Rp 100 ribu. "Dalam setengah hari, panen menghasilkan 70 kilogram cabai, sehingga penghasilan petani sekitar Rp 105 ribu, hanya selisih Rp 5.000. Itu pun belum menghitung biaya transportasinya," kata Sudargo. Berdasarkan data EWS bulan Agustus hingga Oktober mendatang, produksi khususnya untuk aneka cabai diprediksi akan mengalami surplus nasional yang sangat tipis, hanya sekitar 5.000 hingga 9.000 ton pada September-Oktober. Hasil produksi tersebut dampak dari mulai terjadinya musim kemarau dan menurunnya minat tanam petani karena rendahnya harga yang terjadi saat ini. sumber : Antara Sumber

Hasil cetak uang dapat dijadikan altenatif pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah == == JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah kembali menyarankan Bank Indonesia mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Menurut dia, ada beberapa alasan yang membuat kebijakan mencetak uang bisa dipilih untuk membantu pembiayaan penanganan pandemi Covid-19. Said menjelaskan, pemerintah harus memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mengandalkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 654,5 triliun. Langkah ini harus ditempuh pemerintah untuk menambal defisit APBN yang meningkat menjadi 5,07 persen. "Akibat sedikitnya ruang fiskal pemerintah inilah utang jadi pilihan,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (12/5). Menurut dia, penerbitan SBN akan menjadi tantangan bagi pemerintah di tengan situasi ekonomi domestik dan global yang melambat. Apalagi, kata dia, ada banyak investor nonresiden yang melepas SBN senilai Rp 135, 1 triliun hingga 3 April 2020. “Bila pandemi Covid-19 menantang kita mengajak ‘bermain panjang’, maka alokasi anggaran penanganan Covid-19 berikut jaringan pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun berpotensi tidak mencukupi,” katanya. Alasan lain yang mendasari dirinya merekomendasikan BI mencetak uang adalah kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan penjaminan, dan penanganan bank sistemik dan nonsistemik, tidak memiliki anggaran yang memadai. Karenanya, melalui Perppu No 1 tahun 2020, pemerintah memberi antisipasi dengan dukungan pinjaman dari pemerintah dan Bank Indonesia. Artinya, kata dia, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung LPS makin besar. Bank Indonesia pun ia sebut makin berat tanggung jawabnya. Ia mengatakan, sesuai Perppu No 1 tahun 2020, Bank Indonesia berkewajiban menjadi //lender last resort// untuk pembelian SBN, pinjaman dan likuiditas jangka pendek kepada perbankan dan membeli repo surat berharga yang dimiliki oleh LPS. Akibatnya, ujar dia, Bank Indonesia harus mampu memenuhi kecukupan modal, namun tidak serta merta bisa menggunakan cadangan devisa semuanya untuk memenuhi hal ini. “Dengan mempertimbangkan kondisi itu, Badan Anggaran DPR merekomendasikan Bank Indonesia mencetak uang pada kisaran Rp 400 – Rp 600 triliun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan LPS serta likuiditas perbankan nasional,” katanya. Menurut dia, hasil cetak uang dapat dijadikan altenatif pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah dari global bond. Kata dia, hasil cetak uang dapat ditawarkan ke perbankan, pemerintah dan LPS dengan yield yang lebih rendah daripada global bond. "Saya merekomendasikan yield pada kisaran 2-2,5 persen. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memiliki beban bunga yang lebih rendah," ucapnya. Said menyadari, kebijakan mencetak uang tentu berakibat pada peningkatan inflasi. Namun, ia menyebut, hal itu dapat dimitigasi dengan berbagai instrumen pengendalian yang wewenangnya dimiliki Bank Indonesia misalnya melalui BI Rate dan kewenangan penetapan Giro Wajib Minimum (GWM). Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, mencetak uang secara tiba-tiba bukanlah praktik kebijakan moneter yang lazim dan tidak akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Selama ini, Bank Indonesia menjaga peredaran uang dengan operasi moneter. Hal ini bergantung pada jenis uangnya, yakni jenis uang kartal dan giral. Sumber

Jakarta - Regulasi tentang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah terbit. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2020 tentang Pemberian THR 2020 kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non-pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Aturan tersebut terdiri atas 20 pasal yang di antaranya berisikan ketentuan waktu terbitnya THR, pihak-pihak yang akan memperolehnya, pejabat yang tidak memperoleh THR, dan juga besarannya. Dalam pasal 15 ayat (1) dari PP tersebut, pencairan THR bagi PNS baik di pusat maupun daerah dilakukan paling cepat H-10 Lebaran. "Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya," bunyi beleid tersebut. Namun, di pasal 15 ayat (2), pemerintah juga memberikan opsi pencairan THR dilakukan setelah Lebaran apabila ada hal yang membuatnya belum dapat dibayarkan. "Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya," bunyi pasal 15 ayat (2). Sayangnya, dalam lembar lampiran penjelasan PP tersebut, pemerintah tak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai opsi pencairan THR PNS setelah lebaran dalam pasal 15 ayat (2) tersebut. Keterangan yang diberikan hanyalah 'cukup jelas'. Namun, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengatakan bahwa opsi pencairan THR PNS setelah Lebaran 2020 itu ada. Hal itu tertuang dalam surat Sri Mulyani yang ditujukan kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, surat tersebut bernomor S-343/MK.02/2020. "THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya," tulis surat tersebut yang dikutip detikcom, Jakarta, Senin (11/5/2020). Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Perusahaan yang sedang kesulitan di tengah pandemi COVID-19 diperbolehkan mencicil atau menunda pembayaran THR kepada pekerjanya. Namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar hal itu bisa dilakukan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, pertama harus ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja bahwa pembayaran THR akan dicicil atau ditunda. Perusahaan juga harus transparan menyampaikan kondisi keuangannya kepada pekerja. "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi atau atas dasar laporan keuangan internal perusahaan yang dilakukan secara transparan, ada itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Jadi saya ingin katakan ini adalah dialog rembukan yang dilakukan antara pengusaha dengan buruh, bukan perundingan," kata dia dalam telekonferensi dengan wartawan, Selasa (12/5/2020). Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, dia menjelaskan pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati antara pengusaha dan pekerja. "Dialog juga berisi tentang waktu dan cara pengenaan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran THR keagamaan sesuai dengan kesepakatan yang dibangun," sebutnya. Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat kesepakatan dengan pekerja dan harus membuat perjanjian tertulis. Jika tidak ada perjanjian secara tertulis antara perusahaan dan pekerja maka pihaknya akan tetap melakukan penegakan aturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Apabila pengusaha tidak memiliki perjanjian secara tertulis sebagai tanda kesepakatan maka pegawai pengawas akan melakukan penegakan pelaksanaan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (toy/hns) Sumber

Jakarta - Generasi millenial Z rupanya menjalani kehidupan digital sehari-hari yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Buat yang mau menyasar mereka, kenali dulu gayanya. Hal ini diungkapkan oleh by.U Principal Growth Lead, Riko Ringgoanto dalam kuliah online di d'Youthizen Virtual Class, Selasa (12/5/2020). Riko menjelaskan bagaimana by.U sebagai digital telco provider menerapkan strategi pasar dengan memahami gaya hidup digital anak muda sekarang. "Pertama mereka itu application based. Apa-apa semua dari handphone, digital savvy sekali. Semua dikerjakan lewat laptop, hape dan aplikasi," kata Riko. Ini agak berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih separuh-separuh antara digital dan konvensional. Yang kedua, mereka selalu mencari keunikan. "Makin banyak informasi yang mereka dapat, makin unik preferensi yang mereka punya. Jadi yang unik-unik mereka suka dan punya selera berbeda," ujarnya. Generasi Millenial Z juga anti iklan yang terang-terangan alias hard selling. Jangan coba-coba menawari mereka iklan secara langsung. "70 Persen anak muda pasti skip kalau dikasih iklan yang jualan banget," ungkapnya. Yang terakhir, generasi millenial Z takut ketinggalan informasi. Hal inilah yang bisa menjadi peluang ketika ingin membuat aplikasi digital atau produk teknologi lain, yaitu memenuhi kebutuhan anak muda yang ingin selalu update. "Fear of Mising Out (FOMO) atau kudet adalah ketakutan terbesar dari anak muda," kata Riko. d'Youthizen Virtual Class, adalah kelas online yang digagas detikcom sambil #JagaJarakDulu di masa pandemi Corona. Kelas ini terbuka untuk mahasiswa dari kampus jurusan apapun yang menghadirkan dosen dari kalangan praktisi, tokoh inspiratif, influencer maupun selebriti. Ajang ini disponsori oleh by.U, provider serba digital pertama di Indonesia dari Telkomsel. Kamu bisa bebas menikmati jaringan 4G LTE untuk mendukung aktivitas sehari-hari serta ide kreatifmu. Simak Video "dYouthizen: A New Basecamp for YOU!" [==] (fay/fay) Sumber

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengatakan pekerja yang kehilangan pekerjaan atau jadi korban PHK akibat terdampak virus Corona (COVID-19) perlu jaminan untuk kembali bekerja setelah COVID-19 berlalu. Jaminan tersebut tidak bisa diperoleh dari kelas-kelas pelatihan di Program Kartu Prakerja. Kondisi dunia usaha yang sedang terpuruk membuat hal tersebut sulit dicapai. Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono menyarankan, agar penyusunan program pemerintah mestinya melibatkan pekerja dan pelaku usaha. Dengan demikian, hasilnya akan bermanfaat bagi pekerja dan pengusaha. "Soal Program Kartu Prakerja, seharusnya pemerintah melibatkan kita (pengusaha)," ujar Sari, seperti keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/5/2020). Selain itu, Sari mengharapkan pemerintah juga seharusnya melibatkan dunia usaha untuk memberi masukan terkait keterampilan pekerja yang dibutuhkan. Perlu kecocokan antara pekerja dan dunia usaha. "Meskipun keterampilan pekerja meningkat lewat Program Kartu Prakerja, jika kompetensi itu tidak sesuai dengan yang kebutuhan pelaku usaha, pekerja tidak akan terserap," ucap Sari. Peluang kesempatan bekerja bagi terdampak COVID-19 semula diharapkan melalui Program Kartu Prakerja. Namun, ternyata kelas pelatihan berbasis online untuk menambah kompetensi pekerja tidak memberi peluang penempatan kerja. "Program Kartu Prakerja jika mau ada pelatihannya harus didasari dengan kompetensi. Kompetensi bisa untuk jadi pengusaha," ungkap Sari Menurutnya, tidak ada hubungan dan kesesuaian program tersebut dengan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpukul. Penggodokan berbagai program dan kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan masukan pekerja. Sari menilai, kucuran senilai Rp 1 juta untuk penerima Program Kartu Prakerja yang dialokasikan untuk pelatihan online harus diisi dengan yang lebih bermanfaat. "Biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta harus lebih ada manfaat misalkan langsung kasih sembako ataupun pelatihannya harus bermanfaat. Dan calon pekerja tersebut harus sesuai kebutuhan perusahaan yang merekrut, jadi semua stakeholder pengusaha harus dilibatkan," imbuh Sari Simak Video "Gegara Corona, Ramayana Depok PHK 87 Karyawannya" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan defisit anggaran diusulkan sebesar 3,21-4,17% di tahun 2021. Angka ini merupakan usulan pemerintah dalam dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2021. Dokumen ini nantinya menjadi bahan pembahasan awal penyusunan RAPBN 2021. Meski begitu, angka defisit anggaran tahun depan lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 5,07% sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Angka defisit anggaran pada 2021 juga telah menghitung anggaran belanja dan pendapatan. Sri Mulyani bilang anggaran belanja negara diperkirakan berada dalam kisaran 13,11-15,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Realokasi dan refocusing yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah di 2020 menyadarkan kita bahwa anggaran belanja APBN dan APBD masih bisa dikelola dengan baik lagi," kata Sri Mulyani saat rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Untuk target pendapatan negara pada tahun 2021, diperkirakan sekitar 9,90-11,00% terhadap PDB. Dengan begitu maka angka belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga defisit diperkirakan mencapai 3,21-417% terhadap PDB. Sri Mulyani menyatakan, anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai 8,81-10,22% terhadap PDB. Sedangkan untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar 4,30-4,85% terhadap PDB. Klik halaman berikutnya >>> Simak Video "Nasib Omnibus Law Kini di Tangan DPR" [==] Sumber

Suku bunga deposito rupiah selama kuartal satu 2020 tercatat turun menjadi 5,5 persen == JAKARTA -- PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) melakukan pelonggaran suku bunga deposito. Langkah ini untuk memberikan kelonggaran para debitur. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan penurunan tersebut juga digunakan untuk meningkatkan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM). “Deposito bunga turun, restrukturisasi kredit juga bunganya turun, sehingga tidak terlalu berdampak pada margin,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/5). Berdasarkan paparan Lembaga Penjaminan Simpanan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) suku bunga deposito rupiah selama kuartal satu 2020 tercatat turun sebesar 28 basis poin menjadi 5,5 persen. Begitu juga dengan suku bunga valuta asing yang turun 1,01 persen. Kondisi suku bunga deposito perbankan pun masih terus mengalami penurunan sepanjang pemantauan April dan awal Mei 2020. Sementara Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Lando Simatupang menambahkan saat ini pelaku industri perbankan mendapat garansi yang cukup kuat untuk menjaga likuditas di tengah pandemi virus corona. “Hal ini pun membuat upaya penurunan suku bunga deposito berjalan cukup lancar untuk menjaga net interest margin tahun ini yang tengah tertekan,” ucapnya. Sumber

Jakarta - Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp 64,96 triliun atau sebesar 83,44%. Realisasi penyerapan anggaran ini meningkat sebesar 1,66% jika dibanding realisasi 2018 yang sebesar 81,78%. Hal itu berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tahun Anggaran 2019 yang dikutip detikcom, Selasa (12/5/2020). Anies menjelaskan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 62,30 triliun atau 83,08%. Di mana realisasi pajak daerah sebesar Rp 40,29 triliun atau 90,48% dan dana perimbangan sebesar Rp 14,49 triliun atau 68,02%. Selanjutnya untuk pembiayaan daerah dijelaskan bahwa penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp 11,76 triliun atau 98,92% dari target sebesar Rp 11,89 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 7,92 triliun atau 87,67% dari rencana sebesar Rp 9,03 triliun. Pengeluaran pembiayaan ini salah satunya dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada : 1. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp 1,20 triliun. 2. PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) sebesar Rp 3,55 triliun. 3. PDAM Jaya sebesar Rp 385 miliar. 4. Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 2,25 triliun. Simak Video "Pemprov DKI Anggarkan Rp 54 Miliar untuk Tangani Virus Corona" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Twitter akan memberi label dan peringatan untuk cuitan seputar virus Corona yang berisi informasi menyesatkan. Bahkan cuitan dari Presiden Donald Trump tidak akan kebal dari aturan ini. Dikutip detikINET dari CNN, Selasa (12/5/2020) label dan peringatan ini akan diberikan kepada cuitan yang isinya tidak sesuai dengan imbauan dari ahli kesehatan. Aturan ini juga akan mencakup cuitan dalam bentuk media seperti foto dan video. Cuitan yang telah diberi label akan akan memiliki tautan di bagian bawahnya. Tautan ini akan mengarahkan pengguna ke halaman yang dikurasi oleh Twitter atau ke sumber eksternal yang dipercaya yang bisa menyediakan informasi tentang klaim yang dibuat di cuitan itu. Twitter juga akan menaruh peringatan ke cuitan yang tidak sejalan dengan panduan COVID-19 dari ahli kesehatan. Peringatan ini akan menutupi seluruh cuitan dengan pesan dari Twitter dan pengguna yang ingin melihat isi cuitan harus mengkliknya terlebih dahulu. Twitter beri peringatan untuk cuitan yang menyesatkan Foto: Twitter Aturan ini juga akan diterapkan untuk pemimpin dunia, termasuk Presiden Donald Trump yang getol main Twitter. Head of Site Integrity Twitter Yael Roth mengatakan Trump juga akan menjadi subjek aturan ini. "Label ini akan diterapkan untuk siapapun yang membagikan informasi menyesatkan yang memenuhi ketentuan kebijakan kami, termasuk pemimpin dunia," tulis Roth dalam cuitannya. Klarifikasi ini sangat penting karena Twitter sangat inkonsisten dalam menerapkan kebijakan kontennya terhadap Presiden Trump. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir Trump pernah menyebarkan informasi menyesatkan tentang usulan pengobatan virus Corona dengan cara minum disinfektan. Ini merupakan kebijakan kesekian yang diterapkan Twitter untuk melawan misinformasi seputar virus Corona di platform-nya. Sebelumnya mereka akan memberi label atau menghapus misinformasi yang bisa mencelakakan seseorang atau membuat kepanikan, termasuk teori konspirasi. Simak Video "Netizen Cemas Corona, #Indonesia_LockdownPlease Menggema" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Di tengah pandemi Corona saat ini, serangan siber dari hacker justru beringas. Dalam situasi tersebut, peran Ahli IT tentunya sangat dibutuhkan. Seperti diketahui, sejumlah daerah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penyebaran virus Corona. Agar operasional tetap berjalan, perusahaan pun menerapkan work from home untuk para pegawainya. Akan tetapi, kondisi itu yang dimanfaatkan peretas atau hacker untuk melancarkan serangannya. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan ada 88,4 juta serangan siber yang berlangsung dari 1 Januari hingga 12 April 2020. Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha mengatakan, banyaknya orang berkegiatan online dari rumah meningkatkan resiko. "Karena jaringan internet di rumah tidak seaman di kantor dan kebiasaan membuka banyak web berbahaya dari rumah juga meningkatkan resiko. Apalagi dalam WFH banyak yang membuka situs streaming ilegal, pada akhirnya menjadi pintu masuk virus dan malware," tutur Pratama saat dihubungi detikINET. Kondisi ini, kata pria asal Cepu itu, bisa dilihat dari kejadian diretasnya platform e-commerce, seperti Tokopedia dan Bhinneka selama pandemi Corona. Bahkan bila mencari di raidforums, kata Pratama melanjutkan, masih banyak data yang dijual, contohnya data pengguna aplikasi Bukalapak dan Rencanamu.id. Bahkan, data yang dijual adalah email dan password tanpa diacak. "Namun keduanya data lama 2018 dan 2019. Penyebab dan pelaku dari beberapa peristiwa peretasan ini masih kami telusuri, terutama untuk kasus Bhinneka. Karena pihak yang menjual data di dark web dan forum-forum terbuka internet, belum tentu pelaku peretasannya," ungkapnya. CISSReC pun mengimbau para penyedia platform dan juga korporasi sekaligus pemerintahan adalah memperkuat SDM dan pengamanan siber. Krisis corona juga mengakibatkan adanya PHK pada divisi IT yang masih dipandang sebelah mata dan dianggap menghabiskan anggaran. "Padahal ada sejumlah data penting dan sistem yang harus diamankan, dengan berkurangnya SDM IT maka resiko kebocoran sistem tentu semakin besar," ujar Pratama. Pratama menyebutkan dalam beberapa kasus mantan orang IT menyerang perusahaannya sendiri. Seperti dalam kasus peretasan sistem Indomart yang dilakukan bekas pegawainya, sampai merugikan perusahaan Rp 2,5 miliar. Pratama juga mengatakan agar negara dan korporasi harus memberikan penghargaan yang layak pada para ahli IT yang berhasil menemukan celah keamanan pada sistem. "Dalam banyak kasus, negara dan korporasi di tanah air tidak memberikan reward yang pantas, padahal menemukan celah keamanan bukan pekerjaan mudah. Bahkan sebagai perbandingan Apple berani memberikan reward USD 1 juta dollar pada siapapun yang bisa menembus sistemnya dan melakukan remote pada sistemnya," pungkasnya. Simak Video "Bocah SD di Purwakarta Belajar Menjahit Isi Waktu Luang saat Pandemi Corona" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyoroti kondisi Puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah. Dia menilai Puskesmas masih perlu terus dibenahi. Pembenahan Puskesmas menurutnya bukan hanya sekadar kekurangan peralatan kesehatan. Sebab ternyata sering kali alat kesehatan dipaksa beli menggunakan dana alokasi khusus (DAK) padahal tak dibutuhkan. "Banyak alat kesehatan yang dibeli melalui DAK kesehatan. Kadangkala alat kesehatan itu tak dibutuhkan, tapi mungkin didorong-dorong sedemikian rupa sehingga dibeli," tuturnya saat membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Suharso berpesan kepada seluruh Bappeda agar mengawasi dengan baik Puskesmas di daerah. Sebab banyak faktor yang harus dibenahi di pelayanan Puskesmas. "Titipan saya ke seluruh Bappeda tolong diperhatikan baik Puskesmas itu. Puskesmas itu ujung tombak pelayanan kesehatan yang utamanya melakukan promosi, promotif, dan kecukupan tenaga kesehatan harus diperhatikan," tambahnya. Menurut data yang dia miliki masih banyak Puskesmas yang belum memenuhi syarat. Bahkan hanya 33% yang Puskesmas yang ada yang sudah memenuhi syarat pelayanan kesehatan secara baik. "Hari ini hanya 33% Puskesmas yang memenuhi syarat, ini PR bersama kepala Bappeda," tutupnya. Simak Video "Refleksi PPP di Usia ke-47, Suharso: Lebih Mawas Diri" [==] (das/ara) Sumber

Jakarta - Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan sedang mengincar lahan calon ibu kota baru di Kalimantan untuk menjalankan program percetakan sawah baru guna tangkal krisis pangan. Sebagaimana diprediksikan oleh Organisasi Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO), pandemi COVID-19 berisiko menyebabkan krisis pangan. Ditambah lagi, dalam waktu dekat akan terjadi musim kemarau di beberapa negara, terutama yang berada di sekitar garis khatulistiwa seperti Indonesia. Lalu, tepatkah program percetakan sawah tersebut mencegah yang namanya krisis pangan terjadi? Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih program tersebut belum dibutuhkan oleh para petani sebab masih banyak alternatif lain yang lebih efektif bila dioptimalkan. "Sebenarnya di tengah krisis pangan ini yang paling cepat dilakukan bukanlah mencetak sawah," kata Henry kepada detikcom, Selasa (12/5/2020). Henry mengatakan pemerintah tidak harus terpaku pada pencetakan sawah baru sebagai upaya mengantisipasi krisis pangan. Menurutnya yang paling tepat sebenarnya bisa dengan upaya memaksimalkan tanaman pangan di tanah pertanian yang sudah ada, termasuk juga diversifikasi pangan. "Bisa dengan menggerakkan upaya menanam di sawah yang sudah ada, juga menanam padi di wilayah non-persawahan (padi gogo) dan juga mendorong diversifikasi pangan karena masyarakat Indonesia tidak hanya mengenal padi sebagai sumber pangan utama, terdapat umbi-umbian sebagai bahan pangan utama," sambungnya. Selain itu, rencana Kementerian ATR/BPN terkait meredistribusi Hak Guna Usaha (HGU) yang habis dan tanah terlantar sebagai lahan pertanian, dianggap Henry sudah pas sebagai antisipasi krisis pangan. Menurutnya kebijakan tersebut harus diselaraskan dengan program reforma agraria yang menjadi prioritas dari pemerintahan saat ini. "Pada dasarnya tanah-tanah perkebunan yang HGU-nya telah habis, akan habis atau diterlantarkan itu masuk dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Oleh karena itu, kita (SPI) siap mendukung Kementerian ATR/BPN dan berkoordinasi mengenai dimana-mana saja tanah yang diidentifikasi sudah atau akan habis HGU-nya," imbuhnya. Simak Video "Bulan Ramadan, 4 Petani Malah Berjudi di Perkebunan Warga" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan Nilai Tukar Petani (NTP) anjlok menjelang kemarau. Anjloknya NTP ini menunjukkan kesejahteraan petani yang juga kian seret. Menurut Henry penurunan terjadi sejak ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Posisi NTP April di 100,32 ini hanya sedikit berada di atas angka 100 yang menjadi standar impas petani, sekaligus rendahnya daya beli petani dan kesejahteraannya," ujar Henry kepada detikcom, Selasa (12/5/2020). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) NTP April 2020 mengalami penurunan 1,73% dibandingkan NTP Maret 2020, yaitu dari 102,09 menjadi 100,32. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 1,64%, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,10%. Penurunan NTP ini diikuti dengan naiknya Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) petani. Konsumsi Rumah Tangga Petani merupakan salah satu komponen Nilai yang dibayar oleh petani. Secara nasional, pada April 2020 terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,11% sebagai dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) COVID-19, terkhusus makanan, minuman, komunikasi, kebutuhan rutin dan jasa lainnya. Akibat NTP yang turun tersebut harga beberapa bahan pangan juga mengalami penurunan drastis. Henry mengungkapkan bahwa pada akhir April lalu harga Gabah Kering Panen (GKP) berada di Rp 4.350, Gabah Kering Giling (GKG) di Rp 5.350. "Ini jauh turun jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Apakagi ada kenaikan biaya konsumsi rumah tangga selama COVID-19 dan biaya produksi," sambungnya. Sementara itu, untuk NTP tanaman perkebunan April berada di 100,82 turun 2,48 dari bulan sebelumnya. Hal ini terlihat dari kondisi petani di lapangan. "Di Kabupaten Tebo harga karet per kilogram berada di kisaran Rp 4.800 - Rp 5.400. Harga Rp 5.400 hanya untuk kualitas yang bagus. Sementara bulan sebelumnya harga masih bisa mencapai Rp 6.200 per kilogram," jelasnya. Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona telah menciptakan gelombang PHK dan karyawan yang dirumahkan begitu besar. Ujungnya angka pengangguran pun bertambah. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan tahun ini ditaksir akan ada pertambahan sebanyak 4,22 juta orang pengangguran. Meskipun diharapkan tahun depan akan ada penciptaan lapangan kerja baru. "Akan terjadi penciptaan lapangan kerja 2021, berhadapan dengan penganggur yang tambah 4,22 juta di 2020 dibandingkan 2019," tuturnya saat membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Namun, Suharso menilai angka pengangguran harus dirasionalkan. Sebab data pekerja yang dirumahkan dan di-PHK selama pandemi berbeda-beda. "Angka-angka ini perlu rasionalkan, Kadin bilang 6 juta, hitungan kita diperkirakan 2,3-2,8 juta," tuturnya. Klik halaman berikutnya >>> Simak Video "Refleksi PPP di Usia ke-47, Suharso: Lebih Mawas Diri" [==] Sumber

Jakarta - Apple saat ini memproduksi sebagian besar iPhone lewat manufaktur di China. Untuk mengatasi ketergantungan terhadap China, Apple dilaporkan akan memindahkan produksi iPhone dalam jumlah signifikan ke India. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Economic Times. Dikutip detikINET dari Mashable, Selasa (12/5/2020) petinggi Apple dikabarkan telah berkomunikasi dengan pemerintah India dalam beberapa bulan terakhir. Apple dikabarkan berencana memindahkan 20% produksi iPhone ke India untuk memproduksi smartphone dengan nilai total USD 40 miliar. Produksi ini akan ditangani oleh perusahaan manufaktur seperti Wistron dan Foxconn. "Kami mengharapkan Apple untuk memproduksi smartphone dengan nilai total USD 40 miliar, sebagian besar untuk ekspor lewat manufaktur kontrak Wistron dan Foxconn, memanfaatkan keuntungan di bawah skema production-linked incentive (PLI)," kata petinggi pemerintah India kepada Economic Times. Skema PLI adalah inisiatif yang baru saja dikenalkan pemerintah India untuk mendorong industri manufaktur smartphone dalam negeri. Perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dari skema ini harus memproduksi setidaknya smartphone bernilai total USD 10 miliar secara bertahap antara 2020 dan 2025. Saat ini menjual USD 1,5 miliar iPhone di India, tapi kurang dari USD 0,5 miliar dari jumlah tersebut yang diproduksi secara lokal. Berbanding jauh dengan USD 220 miliar iPhone yang diproduksi Apple di China pada tahun 2018-2019. Apple sudah memproduksi beberapa iPhone lawas di India, seperti iPhone 7 dan iPhone 8, lewat Winstron dan Foxconn. Baru-baru ini mereka juga mulai memproduksi iPhone XR di India. Simak Video "Apple Resmi Perkenalkan iPhone SE 2020" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengupas alasan DPR terutama dari fraksi Golkar terkait usulan cetak uang Rp 400-600 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Pembahasan terkait usulan cetak uang ini dilakukannya bersama tokoh lain yakni ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Prof. Dr. Didik J. Rachbini, anggota Komisi XI dari fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun, dan Ketua KEN (Komite Ekonomi Nasional) Sutrisno Bachir dalam sebuah webinar yang digelar Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Sabtu (9/5) lalu. Adapun pembahasan-pembahasan panas yang terdapat dalam webinar tersebut diungkapkan Dahlan dalam tulisannya di laman disway.id. Dalam tulisannya, Dahlan mengungkapkan alasan fraksi Golkar yang sudah bulat terkait usulan cetak uang ke BI. Alasan itu diungkapkan Misbakhun bahwa partainya itu punya kepedulian besar agar ekonomi Indonesia kembali pulih akibat gempuran virus Corona (COVID-19). "Golkar sangat peduli bagaimana membangun kembali ekonomi yang hancur ini. Coba, siapa yang tidak setuju cetak uang ini. Tanya mereka, lantas apa jalan keluarnya?. Nggak ada kan? Hanya utang kan. Golkar harus cari jalan keluar," ungkap Misbakhun seperti yang dikutip detikcom, Selasa (12/5/2020). Menurut Misbakhun, partainya itu sudah bertekad untuk tetap meneruskan usulan pencetakan uang. Ia pun yakin usulan dari Golkar ini punya posisi yang kuat. "Kuat sekali. Apalagi posisi Golkar di pemerintahan sangat kuat. Ketua Umum Golkar, Ir. Airlangga Hartarto kan menjadi Menko Perekonomian," kata Misbakhun. Namun, Dahlan menuliskan bahwa Sutrisno mengingatkan skenario bisnis dibalik usulan cetak uang itu menurut keterangan Dahlan, "Sutrisno Bachir kelihatannya cocok dengan ide cetak uang itu. Mungkin karena ia juga pengusaha sukses. Hanya ia mengingatkan jangan-jangan ada skenario bisnis di balik cetak uang itu," tulis Dahlan. Bahkan, menurut Dahlan, Sutrisno menyinggung soal program Kartu Pra Kerja yang dinilainya juga sangat diperjuangkan Golkar agar terlaksana. "Motornya semua ini kan Golkar. Kita semua tahu bagaimana Golkar. Coba yang di balik Kartu Prakerja itu siapa?" ujar Sutrisno. Dalam kesempatan yang sama, Didik Rachbini terus mengingatkan Misbakhun terkait risiko inflasi tinggi yang menghantui usulan cetak uang. Ia mengingatkan sejarah Indonesia yang sudah pernah merasakan pahitnya krisis ekonomi akibar inflasi tinggi pada tahun 1950. "Itu pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dari Partai Masyumi. Inflasi langsung naik 1000%," tutur Didik. Didik pun terus meminta agar usulan ini kembali dipikirkan secara matang. "Saya tidak mengatakan teori yang disampaikan Pak Misbakhun itu salah. Di sini tidak ada salah atau benar.Yang ada adalah risiko-risiko. Mana yang buruk dan mana yang lebih buruk," imbuh Didik. "Pada akhirnya politik yang akan menang. Bukan teknokrat," sambung Didik. Simak Video "Pembelaan Diri Politikus yang Ngamuk karena Acaranya Mau Dibubarkan" [==] (dna/dna) Sumber

Pertumbuhan ekonomi diprediksi mulai membaik pada kuartal ketiga. == JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi tahun ini sulit untuk mencapai 2,3 persen. Tekanan ekonomi yang terlalu dalam akibat pandemi Covid-19 menjadi penyebabnya. Diketahui, 2,3 persen merupakan batas atas proyeksi pertumbuhan ekonomi versi pemerintah. Prediksi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2020 berkisar antara 2,3 persen untuk skenario berat hingga kontraksi 0,4 persen pada skenario sangat berat. Tapi, Suharso menyebutkan, kemungkinan angka kontraksi tidak akan terjadi. "Saya pribadi, mencatatnya di bawah 2,3 persen, namun positif," ujar Suharso dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) 2020 melalui streaming, Selasa (12/5). Prediksi Suharso berbasiskan pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang hanya 2,97 persen. Angka ini jauh lebih lambat dibandingkan realisasi kuartal pertama 2019 sebesar 5,07 persen, maupun proyeksi pemerintah yakni di atas empat persen. Situasi tersebut akan semakin parah pada kuartal kedua mengingat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diberlakukan, berdampak pada pelambatan aktivitas sosial dan ekonomi. Tapi, Suharso menilai, pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada kuartal ketiga seiring kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi dan membantu dunia usaha. "Juli mungkin akan lumayan, bergantung pada gimana pemulihan ekonomi kita," ucap dia. Sumber

Jakarta - Pendiri dan CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, angkat bicara soal pembobolan data pengguna platform tersebut oleh hacker. Seperti diberitakan, 91 juta data pemakai Tokopedia dijual di dark web. Informasi yang bocor adalah username, alamat email, nama user, tanggal lahir dan nomor telepon. Untungnya dalam data tersebut, password yang bocor tidak terbuka karena dalam bentuk hash yang dienkripsi dan untuk mengetahui kuncinya cukup sulit. Dalam suratnya, William mengakui ada pencurian data pengguna Tokopedia. "Pada tanggal 2 Mei 2020, kami menyadari adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia," sebutnya. Saat ini, mereka tengah menggelar penyelidikan intensif secara internal dan juga dengan bantuan pihak luar yang diklaim mumpuni. "Kami juga telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna Tokopedia," tulis William. Berikut isi surat lengkapnya: Kepada semua pengguna Tokopedia yang saya hormati, Bisnis Tokopedia adalah bisnis kepercayaan. Sebagai perusahaan teknologi dengan platform marketplace terbesar di Indonesia, Tokopedia telah dipercaya oleh lebih dari 90 juta masyarakat Indonesia. Kepercayaan ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang selalu kami pegang teguh. Selama 11 tahun Tokopedia melayani masyarakat Indonesia, kami selalu memberi perhatian lebih kepada sistem keamanan kami. Kami terus membangun, mengembangkan, dan meningkatkan prosedur serta sistem antisipasi dan mitigasi kami, sesuai dengan standar terbaik dunia. Sumber

Jakarta - Microsoft dan Intel berkolaborasi dalam sebuah proyek penelitian baru untuk mencari cara baru dalam mendeteksi dan mengklasifikasi malware. Proyek ini bernama STAMINA, atau STAtic Malware-as-Image Network Analysis. Singkatnya, lewat proyek ini Microsoft dan Intel mencoba teknik baru untuk mengubah sampel malware menjadi sebuah gambar berwarna abu-abu. Gambar tersebut kemudian dipindai untuk mencari pola tekstur dan struktur yang spesifik terhadap sebuah sampel malware, demikian dikutip detikINET dari Zdnet, Selasa (12/5/2020). Cara kerjanya simpel, setidaknya menurut tim peneliti dari Intel dan Microsoft. Langkah pertama adalah mengambil file input dan mengubah kode binernya menjadi data pixel mentah. Kemudian data pixel ini diubah menjadi sebuah foto dua dimensi yang bisa dianalisis menggunakan algoritma foto biasa. Lebar gambarnya diatur berdasarkan ukuran file input, sementara tingginya adalah hasil pembagian antara data pixel dengan ukuran lebarnya. Kemudian gambar ini akan diubah ukurannya agar lebih kecil, dan menurut tim penelitinya tak akan berdampak negatif pada hasil klasifikasinya. Malahan proses ini adalah langkah penting agar tak menghabiskan kemampuan komputasi dengan mengolah gambar yang punya miliaran pixel, yang bakal memperlambat pemrosesannya. Gambar yang sudah diperkecil itu kemudian diolah di deep neural network (DNN) yang sudah dilatih dengan berbagai contoh gambar berisi malware untuk memindai gambar tersebut, dan mengklasifikasikannya menjadi dua jenis, terinfeksi atau tidak terinfeksi. Microsoft menyebut saat ini sudah menyediakan sampel sebanyak 2,2 juta file hash Portable Executable (PE) untuk menjadi basis dari penelitian ini. Penelitinya pun menggunakan 60% dari malware yang ada saat ini untuk melatih algoritma DNN-nya, 20% untuk memvalidasi DNN, dan 20% sisanya untuk melakukan proses pengujian. Microsoft dan Intel yakin kalau STAMINA punya akurasi 99,07% dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi malware, dengan tingkat false positive 2,58%. "Hasil ini semakin meyakinkan pemakaian deep transfer learning untuk tujuan klasifikasi malware," ujar Jugal Parikh dan Marc Marino, dua peneliti Microsoft yang berpartisipasi di penelitian tersebut, sebagai wakil dari Microsoft Threat Protection Intelligence Team. Simak Video " Dihajar Corona, Saham Microsoft Bonyok" [==] (asj/fay) Sumber